Terbaik terbaik

Dibaca : 57 kali.

Potensi Garam Lokal Butuh Dukungan Sistem


Oleh: Nurmia Yasin Limpo, S.S

Impor bahan pangan kembali mencuat di tengah-tengah masyarakat. Tak terkecuali garam yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Petambak garam pun bersiap kecewa jika benar terjadi. Rencana impor garam disinyalir jumlahnya akan lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2017 Indonesia mengimpor garam sebanyak 2,29 juta ton. Lanjut tahun berikutnya, 2018 sebanyak 2,6 juta ton. Pada 2020, impor garam diketahui sebanyak 2,22 juta ton yang berasal dari Australia. Adapun pada tahun 2019 mengimpor garam sebanyak 568 ton dari Cina dan tahun yang sama kembali mengimpor sebanyak 1,32 ribu ton. Indonesia melirik India, dengan mengimpor garam sebanyak 719,55 ton. (Kumparan.com/22/3/2021)

Tahun ini, pemerintah berencana membuka keran impor garam sebanyak tiga juta ton. Hal ini telah ditetapkan, sebagai realisasi UU 1/2020 tentang Cipta Kerja. Yang Menjelaskan terkait PP 27/2021 terkait Penyelenggaraan Bidang Perikanan dan Kelautan dan Perikanan yang menyebut tak Ada batasan impor garam pada pasal 289.
Besar kemungkinan target pemerintah untuk swasembada garam yang dicanangkan pada tahun 2022 akan gagal direalisasikan. Jika impor masih jadi pilihan bahkan tren dari, maka rencana hanya tinggal rencana.

Petambak Makin Terpuruk
Sejumlah alasan klasik pemerintah untuk tetap membuka keran impor garam tahun 2021. Dilansir dari Kompas.com (19/3/202) melalui menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menjelaskan alasan mengimpor garam yakni, adanya lonjakan kebutuhan baku seiring bertambahnya pabrik garam industri, garam lokal tidak mencukupi ketersediaan kebutuhan industri dan kualitas garam lokal belum sesuai dengan yang dibutuhkan industri. Garam boleh sama asinnya ,tetapi kualitasnya berbeda, menurutnya.

Jika ditelisik lebih jauh, lndonesia memiliki garis pantai terpanjang ke-2 di dunia. Tidak kurang 99.093 kilometer. Begitupun lahan tambak yang dimiliki sekitar 30.000 hektare, maka sangat berpotensi dijadikan lahan untuk menambak garam. Maka, bukan tidak mungkin pasokan dapat terpenuhi. Tidak mencukupi untuk kebutuhan industri, tidak semua penambak dapat menawarkan garamnya ke industri dengan alasan kualitas. Perkara kuntitas, nampaknya sulit diterima sebab, beberapa daerah di Indonesia ternyata ditemukan banyaknya garam yang menumpuk di gudang garam. Misalnya, di Lombok Timur, NTB berton-ton garam mengendap di gudang hasil panen tiga tahun lalu. Hal itu, membuat penambak makin merana. Jika alasan kuantias menjadi penyebab impor, sungguh terlalu.

Baca juga  Tingkatkan Ekonomi, Wisata dan Belanja Jadi Solusi. Mau Menuju Tsunami Covid Jilid 2 ?

Diketahui bersama bahwa ada dua musim di negeri ini, yakni musim kemarau dan musim hujan. Maka, perlu ada perencanaan matang dan terstruktur dari pemerintah dan menggandeng para ahli atau pakar dibidangnya. Agar produktivitas penambak garam meningkat.
Dari sisi kualitas, untuk menjaga tetap bersaing dengan produk impor maka diperlukan fasilitas yang memadai. Seperti tersedianya alat-alat produksi yang lebih modern.

Selama ini, para penambak menggunakan alat sederhana dan melakukan penambakan secara tradisional. Maka, wajar jika kualitas yang dihasilkan penambak garam lokal tidak sesuai harapan pelaku industri. Perlu diperhatikan juga, penempatan pabrik garam di dekat area tambak. Juga akan mempermudah penambak mengangkut garamnya tanpa mengeluarkan biaya angkut yang mahal. Jadi, pemerintah sebaiknya mengadakan pabrik-pabrik di area tambak.

Negara yang berdaulat penuh tentunya tidak akan bergantung dengan negara lain, dalam menyediakan kebutuhan warga negaranya. Termasuk dalam penyediaan garam. Negara tidak akan mudah didikte oleh negara manapun. Tetapi, akar masalah terletak pada sistem yang tidak berpihak pada rakyat. Sistem kapitalisme sekuler yang mengakar di negeri ini telah merampas hak warga negara memperoleh kesejahteraan.

Para korporasi dan ‘elit’ pemegang kebijakan berkalaborasi meraup keuntungan. Pun dalam kebijakan impor garam yang penuh dengan drama klasik. Sistem yang rusak ini telah membuka keran impor secara luas tanpa batas. Hal ini dapat dilihat dari UU 1/2020 tentang Cipta Kerja. Menjelaskan terkait PP 27/2021 terkait Penyelenggaraan Bidang Perikanan dan Kelautan dan Perikanan yang menyebut tak ada batasan impor garam pada pasal 289.

Baca juga  BERANI TAMPIL BEDA TANPA LOCKDOWN

Semua itu telah mengonfirmasikan kepada kita bahwa kebijakan yang dibuat hanya menguntungkan para korporasi asing dan cukong dibelakangnya. Demokrasi yang diharapkan dapat menjaga hak-hak rakyat, nyatanya hanya menjadi mimpi yang tak kunjung jadi kenyataan. Malah, memperparah keadaan, demokrasi hadir untuk mengamankan posisi para korporasi dan cukong atas nama kebebasan kepemilikan (kebebasan meraup keuntungan). Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang benar-benar mampu mengeliminasi secara menyeluruh para korporasi dan cukongnya.

Islam Menjamin Kedaulatan
Dalam sistem kapitalisme diajarkan bagaimana meraup keuntungan tanpa batas. Menguasai sumber daya alam dengan berbagai macam cara merupakan ciri khas sistem ini. Berbeda dengan sistem yang diatur oleh Islam. Islam menempatkan syariat sebagai pengatur kebijakan, jadi tidak seorang pun dimuka bumi ini yang berhak untuk mengubahnya. Termasuk dalam mengelola sumber daya alam. Dalam pandangan Islam garam masuk dalam kepemilikan umum. Tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang untuk keuntungan pribadi. Namun, negaralah yang mengolah dan meregulasi sebaik mungkin. Hasilnya diberikan kepada masyarakat secara adil.

Semua itu dapat ditemui pada masa kekayaan Islam. Saat itu, Rasulullah SAW telah memberi izin kepaa Abyadh guna mengelola tambang garam. Namun, tatkala Rasulullah SAW mengetahui bahwa tambang garam tersebut terus menghasilkan dan jumlahnya banyak, maka beliau mencabut pembemberiannya dan melarang dimiliki pribadi. Sebab, beliau mengetahui bahwa harta milik umum tak boleh dimiliki secara pribadi. Terkait hadis dapat dilihat Riwayat Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa’i, Ibnu Hibban, al-Baihaqi dan ath-Thabarani.
Negara yang menerapkan Islam secara kaffah akan memberikan pelayanan terbaik kepada warganya. Sebab, hal itu merupakan perintah Allah SWT dan tanggungjawabnya. Salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat menyediakan segala kebutuhan dasar warganya. Misal kebutuhan garam, maka fasilitas yang dibutuhkan penambak harus disediakan. Seperti, modal usaha, penyediaan alat yang modern, menyiapkan ketersediaa SDA dan SDM yang baik. Memutus ketergantungan terhadap negara lain dengan menutup rapat keran impor. Kemudian, mengembangkan potensi garam dalam negeri. Adapun segala biaya diambil dari pemasukan negara, seperti fa’i, kharaj, jizyah dan sumber lain yang telah diatur oleh hukum syara’. Jadi, negara tak perlu mengutang lagi ke nagara lain untuk membiayai kebutuhan rakyatnya. Disamping utang luar negeri berbahaya bagi kedulatan, juga ada aktifitas riba yang dosanya sangat besar.

Baca juga  Tren Bulliying, Buah Penerapan Sistem Pendidikan Sekuler

Semua itu tak akan tercapai jika masih bertahan dengan sistem kapitalisme sekuler. Tetapi, justru dapat terealisasi dengan sistem Islam. Islam dengan syariahnya hadir mengatur segala urusan umat. Sehingga segala kerakusan dan keserakahan sebagian orang untuk menguasai SDA akan ditekan bahkan dilenyapkan.

Oleh sebab itu, jika Indonesia ingin bebas dari impor, baik itu garam ataupun bahan komoditi lainnya. Maka, harus berani keluar dari sistem yang menjadi akar masalah selama ini, yakni kapitalisme sekuler. Kemudian menggantinya dengan sistem yang lebih baik dan berkah. Niscaya Indonesia akan memperoleh kebaikan dan keberkahan dari Sang Pencipta alam semesta.
Allah SWT berfirman,

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya(TQS.al -A’raf:96). Wallahu’alam bish-shawab (*)