Politik Bagai Industri Dalam Demokrasi


Oleh : Putri Wulandari Amd.Keb

Sudah bukan rahasia umum lagi, bahwa apabila seseorang hendak mencalonkan diri menjadi seorang pejabat negara maka calon tersebut harus menyiapkan baliho, tim sukses, relawan, nasi bungkus, dukungan media dan lain-lain untuk mengkampanyekan si calon, dan itu semua membutuhkan dana politik yang besar, ditambah dengan sistem kehidupan saat ini serba kapitalis maka akan menambah lagi kebutuhan dana, karena semua orang butuh uang, sangat sulit menemukan orang yang memilih pejabat negara berdasarkan iman, hati yang bersih dan kemampuan, tapi berdasarkan amplop siapa yang lebih tebal, beginilah bunyi pasal kapitali artinya tidak ada makan siang gratis.

Wajar saja jika dalam sistem saat ini hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mencalonkan diri menjadi pejabat, yaitu orang-orang yang memiliki modal besar, dan untuk mendapatkan modal besar pasti membutuhkan sumbangan modal dari pemilik-pemilik modal (plutocrat). Dan hakikatnya sama kembali kepada pasal kapitalis tidak ada makan siang gratis, itulah sebabnya ketika calon yang sudah di biayai oleh plutocrat terpilih maka apapun keinginan plutocrat harus di jalankan oleh pemimpin terpilih tadi, itulah sebabnya banyak peraturan-peraturan yang di sahkan oleh pejabat tidak mensejahterakan rakyat namun menguntungkan pemilik modal seperti UU Omnibuslaw, UU Sumber daya alam dan lain-lain. Itulah pola linkaran setan dan sistem sekuler kapitalis, hanya menghasilkan pemimpin-pemimpin boneka yang dikendalikan oleh plutocrat.

Baca juga  BLT Bagi Pekerja Swasta, Tepatkah?

Disinilah islam hadir dalam menyelesaikan masalah linkaran setan ini, dalam islam siapapun boleh mencalonkan diri jadi pejabat asalkan memenuhi syarat-syarat dalam islam, kepala negara harus laki-laki, muslim, berakal sehat, baligh, merdeka, adil dan memiliki kapabilitas mengemban amanah sebagai pemimpin (memahami bagaimana menerapkan syariat islam denan benar). Dan untuk menjadi calon pemimpin dalam islam tidak membutuhkan dana yang fantastis dan penyelenggaraannya cukup sederhana karna dalam pemilihan pemimpin cukup dengan baiat saja dan tidak membutuhkan baliho, tim sukses dan lain-lain. Kemudian setelah pemimpin yang dipilih terpilih maka pemimpin tersebut tidak mempunyai wewenang membuat hukum karena dalam syariat islam “hak membuat hukum hanyalah milik Allah SWT (QS. Al-An’am:57)

Baca juga  Mewujudkan Negara Mandiri Pangan

Oleh karena itu hakikat pemimpin dalam islam adalah pelayan ummat, itu tidak ada tempat bagi pemimpin untuk menumpuk harta kekayaan karena pemimpin dalam islam tidak digaji dan hanya mendapatkan santunan saja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, pemimpin telah di baiat untuk memberikan seluruh hidupnya mengurusi ummat menerapkan syariat secara kaffah, dia terhalang untuk berbisnis, bila ingin berbisnis menjadi pengusaha solusinya bukan menjadi pemimpin. Beitulah pemimpin yang diteladankan oleh Nabi Muhammad Saw. Jadi celah-celah untuk pemilik modal menghasilkan pemimpin boneka di hapus oleh islam. Inilah islam rahmatan lil ‘alamin yang akan mendatangkan keberkahan pada suatu negara yang menerapkan syariah secara kaffah. Semoga Allah SWT menjadikan negeri ini negeri yang berkah dengan syariah dan dan dengan hadirnya pemimpin yang taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Aamiin Allahu a’lam bissawab

Baca juga  Dimana Imam Umat Islam?

OPINI