Terbaik terbaik

Polemik THR, Akankah Berakhir Baik?


Oleh : Emmy Emmalya (Pegiat Literasi)

Akhir-akhir ini media diramaikan dengan pemberitaan pembayaran THR bagi pekerja atau buruh yang wajib diberikan maksimal H-7 lebaran.

Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 yang membahas tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (https://www.basishukum.com/permenaker/6/2016).
Surat edaran tentang THR 2021 ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

THR Keagamaan adalah merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh menjelang Hari Raya Keagamaan (https://litigasi.co.id/kapan-thr-harus-dibayarkan).

Merupakan hal yang sangat wajar apabila THR ini sangat dinanti-nanti oleh para pekerja, mengingat kebutuhan hidup menjelang hari raya selalu melonjak.

Berharap hanya kepada upah bulanan tak akan bisa memenuhi kebutuhan menjelang lebaran.

Tapi apakah keputusan ini bersikap adil bagi para pengusaha ? Mengingat saat ini dunia bisnis pun terkena dampak pandemi.

Sebagaimana yang dikeluhkan oleh Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang yang mengatakan bahwa, aturan yang sesuai dengan UU Nomer 13 Tahun 2003 dan Permen Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tersebut bisa dilakukan apabila dalam kondisi normal.

Baca juga  75 Tahun Merdeka, Saatnya Bangsa Berbenah

Menurutnya, dalam kondisi normal bagi pengusaha membayarkan THR 7 hari sebelum Lebaran masih bisa dilakukan, tapi ketika dilanda pandemi Covid-19 saat ini banyak perusahaan yang terdampak sehingga tidak mampu untuk membayarkan THR sesuai aturan menteri, dalam kondisi seperti ini tentu harus ada solusi atau opsi lain. (Kontan.co.id, 12/04/21).

Dalam kondisi pandemi saat ini, menurut Sarman ada beberapa hal yang bisa menjadi opsi untuk pembayaran THR, pertama dengan mencicil dan kedua menunda pembayaran.

Kedua opsi ini diharapkan bisa dilakukan karena permintaan pemerintah untuk membayar THR sebelum Lebaran tentu harus melihat kondisi casflow masing-masing perusahaan. Jika kondisi keuangan perusahaan sudah sekarat, maka perusahaan tidak mungkin mampu membayar THR.

Peraturan pemerintah yang terkesan memaksakan pada perusahaan untuk membayar upah bagi para pekerja, akan menjadi angin segar bagi para pekerja, tapi menjadi bencana bagi para pengusaha.

Sejatinya inilah mekanisme sistem kapitalis dalam mengelola ketenagakerjaan.

Setiap kebijakan yang diberikan tidak pernah berlaku adil bagi semua kalangan dalam hal ini pada para pekerja dan pengusaha.

Baca juga  Bom Bunuh Diri Katedral Makassar

Sistem kapitalis menjadikan negara tidak boleh terlibat secara aktif dalam polemik yang terjadi antara pekerja dan pengusaha, sehingga ketidakadilan terus terjadi.

Polemik tentang THR ini seharusnya pemerintah melakukan audit terhadap perusahaan. Mana saja perusahaan yang mampu untuk membayarkan THR dan mana yang tidak.

Sehingga tidak ada pengusaha yang dirugikan dalam hal ketentuan THR ini.

Akan tetapi merindukan peranan negara dalam sistem saat ini, bagaikan pungguk merindukan bulan, karena mekanisme ini tidak pernah ada dalam sistem ini.

Solusi Islam Dalam Mekanisme Ketenagakerjaan

Dalam Islam faktor kesejahteraan rakyat adalah faktor yang sangat diutamakan. Begitu pula dengan permasalahan antara buruh dan pengusaha.

Ketika sebuah perusahaan memperkerjakan pekerja maka penetapan besaran upah kerja, jenis pekerjaan dan waktu kerja harus berdasarkan pada akad ijaroh saling ridho, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Sedangkan terkait dengan THR, maka itu tergantung kesepakatan awal di antara pekerja dan pengusaha, apakah dicantumkan pemberian THR ataukah tidak.

Jika terjadi perselisihan di antara pekerja dan pengusaha terkait upah, maka mereka harus menghadirkan seorang pakar yang nantinya akan menentukan upah sepadan.

Baca juga  Ventilator Salman

Jika masih terjadi perselisihan maka negara yang memilihkan pakarnya, dan negara akan memaksa kedua pihak untuk tunduk pada keputusan pakar tersebut.

Inilah fungsi negara sesungguhnya yang akan selalu memberikan keadilan bagi rakyatnya. Bukan hanya sekedar menetapkan kebijakan setelah itu meninggalkan rakyatnya begitu saja tanpa solusi.

Selain itu, standar gaji buruh dalam Islam bukan berdasarkan living cost terendah tetapi manfaat tenaga yang diberikan pekerja.

Oleh karena itu dalam Islam tidak ada eksploitasi majikan terhadap buruh.

Islam tidak pernah membedakan antara buruh dan pengusaha karena keduanya sama-sama warga negara yang harus dipenuhi kebutuhannya.

Setiap individu negara harus mendapatkan kesejahteraan dan ketenangan untuk menjalankan kehidupan agar bisa memfokuskan diri untuk senantiasa beribadah kepada Allah Swt, sesuai dengan tujuan penciptaan manusia yaitu beribadah kepada Allah Swt.

Mekanisme seperti ini hanya bisa diterapkan dalam sebuah Institusi yang bernama Khilafah.

Karena hanya Khilafahlah yang mampu untuk mewujudkannya. Wallahu’alam bishowab.