Polemik PJJ, Antara Hak Pendidikan dan Risiko Kesehatan


Penulis : Nur Rahmawati, S.H

Beberapa waktu yang lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, mengevaluasi PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) selama pandemi dan menegaskan adanya beberapa langkah perubahan kebijakan seiring new normal. Sehingga Nadiem membuka sekolah secara tatap muka pada zona hijau. Ini tentu sangat membahayakan, namun Nadiem memberikan pernyataan bahwa adanya kendala yang ditemukan di lapangan lebih pada membayar kuota internet dari pada keterjangkauan internet. “Jadi isu utamanya banyak dari mereka justru bukan internetnya, tapi membayar kuotanya,” katanya dalam program “Ini Budi: Reformasi Pendidikan Mas Menteri di Masa Pandemi” yang ditayangkan di kanal dan akun media sosial Tempodotco, Sabtu, 11 Juli 2020.

Baca juga  Opini: Tindakan Represif Bukti Nyata Penjajahan Sistemik

Hal tersebut, mendapatkan kritikan keras dari Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda yang menyebutkan ada sekitar 53 guru positif COVID-19 saat pendidikan tatap muka dibuka di zona kuning.
“Ada kekhawatiran di publik, pendidikan tatap muka di zona kuning jadi klaster baru. Apakah betul sudah terjadi klaster baru di sekolah? Ini ada kurang lebih 53 guru positif dan beberapa anak lain,” ujar politikus PKB ini. (tirto.id, 28/8/2020).

Kritikan tersebut tentu tidak berlebihan, karena sudah terlihat justru menambah klaster baru kasus Covid-19. Selain itu, pemerintah mengakui masih besarnya kendala infrastruktur, perangkat, bahkan biaya. Sehingga upaya mengatasinya dengan memberi subsidi kuota, ini tentu bukan solusi yang tepat, melihat keadaan sekolah yang berada di daerah terpencil akan tetap kesulitan dengan jangkauan internet meski paket kuota terpenuhi. Bantuan gadget dan kurikulum darurat tidak menafikan risiko kesehatan yg terus mengintai. Karena sejatinya penyelesaian utama pada permasalahan ini tidak dapat hanya dilihat pada luarnya saja, perlu penanganan menyeluruh baik dari segi kurikulum yang tepat di masa pandemi dan penjaminan kesehatan yang harusnya difasilitasi pemerintah.

Baca juga  Kemelut Finansial, Tangguhkah Sistem Ekonomi Kita?

Sayangnya, saat ini pemerintah terlalu instan dalam mengambil kebijakan, seperti memperbolehkannya dana BOS digunakan guna terpenuhnya kuota internet. Namun di sisi lain masih banyak dari orang tua siswa yang tak mampu menyediakan HP sebagai alat komunikasi dan belajar jarak jauh siswa. Mengenai kesehatan pun tak banyak yang dapat dilakukan, karena belum mampu mendapatkan cara jitu dalam menangani kasus tersebut. Pemerintah seharunya dapat mencontoh sistem Islam yang menangani permasalahan ini dengan menyeluruh, yang memastikan keterpenuhannya kebutuhan pendidikan dan sekaligus keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi rakyat dalam hal ini murid dan guru. WalLâhu a’lam bi ash-shawâb.

Sampit, Kalimantan Tengah

Baca juga  Potret Keluarga dalam Sistem Kapitalisme

OPINI