Terbaik terbaik

Polemik Larangan Mudik, Bukan Tebang Pilih?


Oleh: Salma
(Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Sulawesi Barat)

Tebang Pilih, kata yang tepat untuk menggambarkan kebijakan pemerintah terkait mudik. Bagaimana tidak, pelarangan mudik dengan alasan menghentikan virus Covid-19 justru menjadi polemik. Masyarakat menilai kebijakan ini tidak selaras dengan kebijakan lain yang justru terkesan melonggarkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari CNBC Indonesia – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta adanya dispensasi bagi santri untuk pulang ke rumah saat Lebaran, Artinya ada permintaan santri tidak dikenakan aturan larangan mudik sebagaimana masyarakat umum lainnya. Padahal kita semua tahu bahwa semua orang dari lapisan masyarakat apapun, baik pejabat, masyarakat termasuk santri memiliki peluang yang sama dalam penyebaran Covid-19.

Permintaan tersebut pun dibantah oleh Pengamat Transportasi. “Jika pemerintah terlalu banyak memberikan dispensasi, kesannya pemerintah tidak serius untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di saat mudik. Banyak pihak sudah sepakat, sampai-sampai pengusaha bus yang terdampak besar mau mentaati pemerintah. Justru sekarang tiba-tiba ada permintaan dispensasi dari penguasa,” kata Djoko Setijowarno, Minggu (25/4/21).

Baca juga  Piutang Dari Negara Kepada Keluarga, Apa Kata Dunia?

Benar saja, Iqbal Tosin, seorang pengurus Ikatan Pengusaha Bus Indonesia, mengeluhkan aturan larangan mudik Lebaran 2021. Menurut dia, perusahaan otobus akan mengalami kerugian miliaran. Tak tanggung-tanggung kerugian yang dialami ditaksir bisa mencapai sekitar Rp 18 miliar.

Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia/ (IPOMI) juga angkat bicara. Kurnia Lesani meminta pemerintah tidak tebang pilih dalam melaksanakan pengetatan, aturan mudik yang mulai berlaku tanggal 22 April kemarin. Kurnia meminta angkutan pribadi juga harus diperketat pengendaliannya.

Walhasil diberlakukanlah syarat yang harus dipenuhi masyarakat sebelum melakukan perjalanan, yakni harus memiliki dokumen hasil tes PCR atau rapid antigen Covid-19. Adapun harga yang harus dibayar oleh konsumen sebesar Rp 250.000. Bisa kita bayangkan berapa banyak biaya yang harus dibayar oleh keluarga yang terdiri dari banyak orang jika ingin mudik.

Baca juga  PAJAK DEMI KESEHATAN RAKYAT??

Adanya pengecualian ini jelas menggambarkan aturan yang tebang pilih. Masyarakat yang kaya akan dengan mudah melakukan mudik. Sementara yang miskin bisa saja batal mudik karena tidak sanggup membayar dokumen hasil tes PCR atau rapid antigen Covid-19 yang dianggap mahal. Maka tak heran jika larangan pemerintah ini tidak dipatuhi begitu saja oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang menyiasati aturan tersebut dengan mudik duluan sebelum larangan mudik diberlakukan pada tanggal 6-17 Mei 2021 nanti.

Hal ini sangat berbeda dengan pengambilan keputusan di zaman rasulullah. Rasulullah SAW berpesan secara khusus kepada penegak hukum agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar.

Baca juga  Politik Dinasti Bentuk Kewajaran Dalam Alam Demokrasi

Rasulullah sangat memperhatikan hak-hak umatnya. Rasulullah tidak pernah membiarkan penegak hukum berlaku dzalim terhadap umat. Rasulullah SAW bersabda, “Hakim itu ada tiga, dua di neraka dan satu di surga. Seseorang yang menghukumi secara tidak benar, padahal ia mengetahui mana yang benar maka ia masuk neraka. Seorang hakim yang bodoh lalu menghancurkan hak-hak manusia maka ia masuk neraka. Dan, seorang hakim yang menghukumi dengan benar maka ia masuk surga.” (HR Tirmidzi).

Telah terbukti hanya di bawah kepemimpinan Islamlah peraturan diputuskan tanpa tebang pilih, sehingga hak-hak rakyat bisa terpenuhi dengan baik. Wallahu a’lam bi ash showwab.