Piutang Dari Negara Kepada Keluarga, Apa Kata Dunia?


Oleh: Djumriah Lina Johan
(Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Sosial Ekonomi Islam)

Speechless! Sebuah kata yang mewakili perasaan penulis ketika membaca judul berita berisikan wacana pemberian utang dari pemerintah kepada keluarga. Anehnya, kedua judul berita tersebut bernada gembira. Pertama, menggunakan kata, “Kabar baik!” Kedua, berdiksi, “Wuih Top.”

Sebagaimana dilansir dari Detik.com pada Kamis (6/8/2020) di tengah penurunan konsumsi rumah tangga atau daya beli, pemerintah terus menggelontorkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Bansos yang terbaru, pemerintah berencana memberikan kredit tanpa bunga ke rumah tangga alias keluarga.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengatakan salah satu wacana yang diluncurkan adalah pemberian akses pinjaman bagi rumah tangga. “Akan ada skema pinjaman untuk rumah tangga tanpa bunga sehingga bisa diakses, itu yang sedang disiapkan,” kata Prastowo dalam acara webinar Keterbukaan Informasi Publik 2020: UMKM Melejit, Ekonomi Bangkit, Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Dalam pemberitaan CNBCIndonesia.com pada Kamis (6/8/2020) langkah ini diharapkan bisa mendorong konsumsi masyarakat yang pada kuartal II turun tajam.

Miris melihat bagaimana tata kelola negeri ini. Bukan hanya statement-statement para pejabat yang cenderung nyeleneh tetapi juga kebijakan yang tidak tulus dan tanpa ruh kepentingan rakyat.
Sebelum berbicara mengenai wacana piutang ala negara kepada rakyat terdampak pandemi, ada baiknya jika kita memahami terlebih dahulu akar masalah penurunan daya beli masyarakat.

Baca juga  Aceh: Membuka Mata Dunia Persaudaraan Muslim Itu Kuat

Pertama, penurunan konsumsi masyarakat tidak semata-mata karena rakyat tidak memiliki uang. Namun, lebih karena dampak pandemi telah menghancurkan ekonomi keluarga. Jutaan penduduk Indonesia di-PHK. Banyak usaha gulung tikar. Alhasil, angka kemiskinan meningkat tajam. Maka timbul pertanyaan, jika penduduk mayoritas miskin dan tidak memiliki penghasilan, apakah wacana piutang tanpa bunga ala pemerintah adalah solusi yang diharapkan masyarakat? Tentu tidak. Dengan atau tanpa bunga, rakyat tak akan mampu membayar utang tersebut. Sebab, mereka tidak memiliki penghasilan. Dengan demikian, wacana tersebut jauh panggang dari api.

Kedua, turunnya daya beli masyarakat pada kuartal II merupakan efek produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi anjlok karena sektor industri mandek. Sektor jasa pun terkena efek domino yang membuat daya beli masyarakat turun drastis. Lantas, apa iya dengan memberi pinjaman akan menyelesaikan guncangan resesi ekonomi?

Ketiga, sejatinya semua polemik ini bermula dari format ekonomi kapitalis yang bertumpu pada sektor nonriil, perbankan, pasar saham, dan mata uang berbasis dolar (fiat money) yang amat rentan. Resesi ekonomi yang telah memukul negara-negara maju dan negeri ini telah memukul sektor riil. Sehingga membuat sektor non-riil pun menjadi lebih cepat ambruk.

Inilah bukti kerusakan sistem ekonomi Kapitalis. Sistem yang berasal dari akal manusia ini akan selalu rentan krisis dengan atau tanpa wabah sekali pun. Maka, menyelesaikan masalah ekonomi negeri ini hanya bisa dengan mengganti sistem dengan sistem yang terbukti ampuh dalam segala keadaan. Yakni, sistem Islam.

Baca juga  Mempertanyakan Seruan Benci Produk Luar Negeri

Karakter sistem ekonomi Islam  sangat kontras dengan sistem Kapitalisme. Dengan demikian, potensi resesi dalam negara yang menerapkan Islam secara paripurna akan sangat kecil.

Secara singkat, terdapat beberapa pilar ajaran Islam yang menutup celah munculnya resesi. Di antaranya:

Pertama, Islam mengharamkan transaksi riba. Riba merupakan transaksi yang tidak sehat secara ekonomi. Sebab, Allah telah mengharamkan riba dan adanya riba menciptakan kezaliman dalam masyarakat.

Kedua, Islam mengharamkan pasar modal, keuangan, komoditas berjangka yang dibangun atas transaksi-transaksi yang bertentangan dengan Islam. Selain itu, haram pula memperdagangkan surat-surat berharga yang melibatkan transaksi yang batil, seperti obligasi berbunga, produk keuangan multi akad, dan saham-saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Islam juga mengharamkan semua sarana perjudian dan manipulasi keuangan.

Ketiga, Islam menjadikan mata uang emas dan perak sebagai standar moneter. Mata uang yang beredar adalah emas dan perak atau mata uang kertas atau logam yang nilainya ditopang oleh emas dan perak. Dengan demikian kestabilan uang negara ditentukan oleh nilai emas dan perak yang sepanjang sejarahnya sangat stabil.

Keempat, Islam mengharamkan konsep liberalisme ekonomi, termasuk dalam aspek kebebasan memiliki dan pasar bebas (free market). Kebebasan memiliki dalam kapitalisme berarti tiap individu bebas untuk menguasai atau menjual komoditas apa saja yang dianggap sebagai barang ekonomi. Di dalam Islam, konsep kepemilikan diatur tegas. Secara ringkas, kepemilikan dibagi menjadi: kepemilikan swasta, publik dan negara. Barang-barang yang masuk kategori milik publik, seperti minyak, tambang, energi dan listrik hanya boleh dikuasai negara, yang hasilnya didistribusikan kepada rakyat yang menjadi pemiliknya. Dengan demikian, haram memperjualbelikan barang-barang milik umum kepada swasta.

Baca juga  Potret Keluarga dalam Sistem Kapitalisme

Kelima, Islam mewajibkan pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar rakyat, yaitu pangan, pakaian dan perumahan; termasuk menyediakan layanan pendidikan, kesehatan dan keamanan secara gratis. Termasuk pula menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat yang menganggur. Dengan demikian, ketika terjadi kontraksi ekonomi yang disebabkan, misalnya, oleh kekeringan yang berkepanjangan atau bencana dalam skala besar, pemerintah tetap wajib menjamin agar kebutuhan dasar masyarakat di atas tetap terpenuhi.

Dengan demikian, wacana piutang sejatinya menunjukkan ketidakbecusan, kelalaian, pengabaian, serta ketidakbertanggungjawaban pemerintah atas hidup dan nasib penduduk negeri ini. Rezim hanya ada dan hadir untuk melayani kepentingan oligarki dan elite politik di sekitarnya. Untuk urusan rakyat dengan uang rakyat pun mereka melakukan tolok ukur untung rugi. Sehingga sudah sepantasnya jika sistem yang melahirkan rezim zalim ini segera dicampakkan dan diganti dengan sistem Islam. Wallahu a’lam bish-shawab.


OPINI