Pinjol bikin hidup tambah bobol


Oleh : Katmiasih
( Pemerhati Sosial)

Beberapa hari yang lalu Presiden Joko Widodo menanggapi tentang maraknya kasus pinjaman online. Presiden juga memerintahkan pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus pinjaman online yang begitu meresahkan masyarakat. Menindak lanjuti perintah presiden tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate akan melakukan moratorium atau menghentikan sementara penerbitan izin bagi penyelenggara sistem elektronik atas pinjaman online (pinjol). “Menkominfo pun juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru,” kata Johnny dikutip dari YouTube Setpres, Jumat (15/10/2021).

Kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan dalam rapat terbatas bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkominfo Johnny G. Plate, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Wibowo.

Selain Kemenkominfo, Jokowi juga memerintahkan hal yang sama kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni moratorium penerbitan izin fintech atas pinjol yang baru. https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454895/jokowi-setop-sementara-izin-pinjol-baru

Pinjaman online sudah banyak memakan korban. Para korban pinjol itu biasanya mengalami tekanan dan ancaman. Sehingga ada korban pinjaman online di Wonogiri yang melakukan bunuh diri karena tidak sanggup menanggung beban hutang yang terus bertambah. Walaupun para pelaku yang berjumlah tujuh orang telah ditangkap pihak kepolisian. Para pelaku itu biasanya mendapatkan gaji Rp 20 juta/bulan. Mereka terbagi menjadi beberapa tugas. Ada yang bertugas menarik calon pelanggan,ada pula yang bertugas menyebar teror bila ada keterlambatan pembayaran. https://m.tribunnews.com/nasional/2021/10/15/karyawan-pinjol-ilegal-peneror-ibu-di-wonogiri-hingga-akhiri-hidup-digaji-rp-20-juta-per-bulan

Baca juga  Seandainya Oh Seandainya…

Hidup di negara ini semakin hari semakin susah. Sebelum pandemi melanda, harga bahan makanan terus merangkak naik. Demikian pula kebutuhan hidup lainnya seperti pendidikan maupun kesehatan yang merupakan kebutuhan vital, juga sangat sulit diraih. Apalagi sekarang kita masih dimasa pandemi. Kebutuhan pokok naik tidak terkendali. Bahkan negara pun dibuat kalang kabut menghadapi situasi ini. Berbagai solusi yang ditawarkan pemerintah hanya membuat beban rakyat terus bertambah.Dikarenakan solusi tersebut terkadang tidak berpihak ke rakyat.

Rakyat dipaksa untuk mencari solusi sendiri dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Walaupun ada bantuan itupun tidak seberapa dan terkadang salah sasaran. Pinjaman online (Pinjol) adalah salah satu solusi cepat yang banyak ditawarkan ke masyarakat oleh pihak jasa keuangan baik yang legal maupun ilegal. Dengan janji dana cepat cair dan bunga rendah mereka menarik para calon korban. Terkadang para pelaku pinjol memberikan kemudahan dalam sistem administrasinya. Para calon korban cukup menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) maupun KK (Kartu Keluarga). Dengan segala kemudahan itu banyak masyarakat yang tergiur. Tanpa memperhitungkan sistem perhitungan bunga yang dipakai oleh jasa pinjol tersebut. Hal tersebutlah yang mengakibatkan jumlah pinjaman yang terus bertambah besar.

Baca juga  Tes Covid : Menanti Tanggung Jawab Penuh Negara

Di negara ini banyak terdapat ribuan jasa pinjaman baik yang lokal maupun asing yang terdaftar di OJK. Saat ini Indonesia memang membuka peluang investasi seluas-luasnya kepada pihak asing untuk menanamkan modalnya dalam bentuk investasi maupun pinjaman.

Memang di negara yang berasaskan kapitalis tidak mempertimbangkan halal haramnya. Selama kegiatan keuangan itu menghasilkan manfaat maka kegiatan itu akan didukung. Bahkan negara akan memberikan perlindungan hukum. Negara kapitalis hanya mementingkan dan memperhatikan perputaran uang semata. Mereka memandang pertumbuhan ekonomi suatu negara berdasarkan besarnya arus uang yang beredar.

Sedangkan dalam sistem Islam setiap kelebihan dari pinjaman itu namanya riba. Baik itu dilakukan oleh jasa keuangan yang legal maupun ilegal.
Allah berfirman:

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا‌ ؕ فَمَنۡ جَآءَهٗ مَوۡعِظَةٌ مِّنۡ رَّبِّهٖ فَانۡتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَؕ وَاَمۡرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ‌ؕ وَمَنۡ عَادَ فَاُولٰٓٮِٕكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ‌ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ

Baca juga  Tunjangan Guru Dihapus, Jaminan Kesejahteraan Terabaikan

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya Iarangan dari Tuhannya, laIu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang Iarangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekaI di dalamnya (QS Al Baqarah 275).

Dari ayat diatas jelaslah tentang keharaman riba. Dalam ayat tersebut ditegaskan tentang adzab yang akan diterima para pelaku riba yaitu menjadi penghuni neraka dan mereka akan kekal didalamnya.

Ketika dalam system yang menerapkan aturan Islam, maka pemerintah yang menerapkan aturan Islam memastikan umat tidak terlibat dalam kegiatan yang mengandung unsur riba. Pemerintah Islam menindak tegas oknum maupun instansi yang menerapkan sistem riba walaupun itu akan menghasilkan keuntungan yang besar bagi negara, serta memastikan jika ada umat yang kesulitan keuangan maka mereka bisa dibantu dengan menggunakan kas baitul mal. Dalam hal ini penting bagi Pemerintah Islam untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan umat serta memastikan penegakan syariat Islam sesuai Al Qur’an dan Hadist.
Wallahu allam be showab