Perpres Bonus Fantastis untuk Wamen


Oleh : Saripah

Ditengah pandemi ini, yang membuat kehidupan ekonomi masyarakat serta negara menjadi kurang stabil. Dalam kemelut pandemi juga banyak sekali hal aneh yang berasal dari pemerintah, bagaimana tidak aneh, sudah kita ketahui bersama, semenjak pandemi utang negara semakin membengkak pada akhir tahun 2019 yang tercatat Rp 4.778 triliun, sekarang utang pemerintah per akhir juni 2021 kemarin berada diangka Rp. 6.554,56 triliun. Penambahan utang yang sangat pantastis.

Baru-baru ini juga ditengah pandemi, Bupati polewali mandar membeli mobil dinas Mercy seharga Rp 2,5 M akhirnya menuai Kritik Pedas dari netizen. Wajar-wajar saja hal tersebut menuai kritik karena dengan pembelian mobil tersebut dapat dialihkan ke fasilitas masyarakat mendesak yang lain, karena dengan membeli mobil dinas bukanlah hal mendesak untuk dilakukan, melihat faktanya utang negara yang semakin bertambah terutama dimasa wabah yang tidak kunjung usai.

Nah, berbeda lagi di pemerintah pusat, Justru ditengah pandemi, pemerintah memunculkan keanehan, salah satunya ialah dengan adanya perpres bonus fantastis untuk wakil menteri. Uang penghargaan bagi wakil menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp580.454.000,00 (lima ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) untuk 1 (satu) periode masa jabatan wakil menteri,” demikian isi Pasal 8 Ayat (2).

Baca juga  ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEKULER MAKIN MERUSAK GENERASI

Wakil menteri apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya diberikan uang penghargaan sebagai Wakil Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian isi Pasal 8 Ayat (1) Perpres 77/2021 sebagaimana dilihat dari salinannya pada Senin (30/8/2021).

“Uang penghargaan bagi wakil menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp580.454.000,00 (lima ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) untuk 1 (satu) periode masa jabatan wakil menteri,” demikian isi Pasal 8 Ayat (2).

Besaran uang penghargaan yang diterima wakil menteri sebagaimana dimaksud, diberikan berdasarkan formula sebagai berikut
a. Masa jabatan sampai dengan 1 (satu) tahun sebesar 0,2 x uang penghargaan;
b. Masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar 0,4 x uang penghargaan;
c. Masa jabatan lebih dan 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun sebesar 0,6 x uang penghargaan;
d. Masa jabatan lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun sebesar 0,8 x uang penghargaan; atau
e. Masa jabatan lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar 1 x uang penghargaan.

Wakil menteri yang telah berhenti atau berakhir masa jabatannya sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan, diberikan uang penghargaan. Uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 8A.

Baca juga  Jeruk Makan Jeruk, Itulah Dagelan Demokrasi

Dalam hal wakil menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 8B meninggal dunia dan belum mendapatkan uang penghargaan, maka uang penghargaan diberikan kepada janda/duda atau ahli warisnya.

Tata cara pembayaran dan pendanaan uang penghargaan wakil menteri diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Perpres 77/2021 diteken Presiden Jokowi pada 19 Agustus 2021 dan telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yassona H Laoly pada tanggal yang sama.[]

Pemerintah mengeluarkan regulasi yang menjamin jabatan Wamen mendapat kompensasi ratusan juta, di tengah kesulitan rakyat yang menghimpit, sungguh tidak masuk akal, bagaimana bisa pemerintah mengeluarkan regulasi tersebut disaat kondisi pandemi seperti ini?

Kehidupan ekonomi yang terhimpit Tapi justru pemerintah dengan gamblangnya mengeluarkan regulasi yang dapat meremukkan hati masyarakat, ditengah susahnya mencari penghidupan yang layak, justru pemerintah menampakkan wajah tidak peduli dan acuh terhadap nasib masyarakat. Hal ini bukan hanya mempertontonkan hilangnya sense of crisis tapi makin menguatkan pandangan publik bahwa jabatan ini hanya bagian dari politik balas budi dan politik kekuasaan.

Siapa yang berkuasa berhak melakukan timbal balik atau balas budi terhadap para pendukung yang berhasil mendudukkan disinggahsana pemerintahan. Tentu sangat jelas, siapa yang akan betul-betul ikhlas membantu selama dalam sistem kapitalis demokrasi, istilahnyah tidak ada makan siang gratis.

Baca juga  Koruptor Merajalela, Sistem Islam Solusinya

Selama masih berkecimpung didalam kapitalis, pemerintah akan sulit menyelesaikan permasalan umat secara komperhensif, karna disetiap kebijakan akan selalu ditunggangi dengan kepentingan. Tentu jelas sangat berbeda dalam sistem pemerintahan Islam, sampai pernah dikisahkan khalifah Umar Bin Khattab tidak pernah makan daging karna melihat penderitaan umat pada saat itu, pasokan makanan berkurang akibat musim kemarau. Bahkan Umar Bin Khattab pernah membawa gandum beserta daging untuk janda dan anaknya, bukan hanya itu, beliau bahkan memasak dengan tangannya sendiri.

Jika saat ini kita mengharapkan sosok pemimpin seperti Umar Bin Khattab didalam cengkraman kapitalis, itu tidak akan mungkin tercapai, seperti yang dikemukakan oleh Mahfud Md “malaikatpun bisa menjadi setan jika masuk dalam parlemen”.

Saatnya kembali pada sistem Islam, karena hanya dalam sistem Islam mampu mencetak para pemimpin yang amanah, dan betul-betul peduli kepada umat, bukan hanya sekedar pencitraan. Karena yang mereka lakukan sesuai standar dari Allah SWT bukan standar yang berasal dari sistem kapitalis sekuler dimana manusia yang membuat aturan namun mereka sendiri juga yang melanggarnya.

Wallahu A’lam Bi Ash-shawab.


OPINI