Perjanjian Ekonomi RCEP, Indonesia Untung atau Buntung?



Oleh: Muthmainnah Ilham, S.Pd. (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) resmi ditandatangani setelah melalui proses panjang pada Minggu (15/11/2020). Penandatanganan itu merupakan hari bersejarah mengingat Indonesia menginisiasi kerja sama tersebut saat bertindak selaku Ketua ASEAN pada 2011 silam.

“Hari ini merupakan hari yang bersejarah. Hari ini kita menandatangani Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP,” ujar Presiden Joko Widodo dalam pidatonya secara virtual di KTT ke-4 RCEP dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (Cnbcindonesia.com, 15/11/2020).
Munculnya perjanjian RPEC yang mewakili 30% Produk Domestik Bruto (PDB) global diyakini bisa menjadi langkah positif yang besar menuju liberalisasi perdagangan. Tak hanya demikian, arus tenaga kerja dan berbagai permodalan asing pun mendapatkan kesempatan emas untuk bebas masuk ke Indonesia dan negara ASEAN.

Hal senada pun diungkapkan oleh Pengamat Ekonomi Institute for Development on Economics (Indef) Bhima Yudistira. Ia menilai RCEP ini bukan hanya soal liberalisasi perdagangan tapi juga arus tenaga kerja, dan permodalan asing (Cnbcindonesia.com 16/11/2020).

Perjanjian Ekonomi RCEP, Indonesia Untung atau Buntung?

Penandatanganan perjanjian ekonomi RCEP tentu memberikan dampak terhadap Indonesia. Namun, apakah RCEP ini menguntungkan atau merugikan Indonesia? Siapakah pihak yang paling diuntungkan?

Perjanjian ekonomi RCEP semakin menguatkan liberasi ekonomi khususnya di bidang perdagangan. RCEP ini menjadi perjanjian perdagangan terbesar di dunia yang bertujuan menurunkan tarif, membuka perdagangan, jasa, investasi dan membantu perusahaan untuk mengurangi biaya ekspor produk ke negara peserta perjanjian. Tentu hal ini semakin mengokohkan dominasi kapitalisme terhadap negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Baca juga  Utang Kok Bangga

Oleh karena itu, Indonesia harus berhati-hati dengan perjanjian RCEP ini, karena justru negara lain yang lebih diuntungkan. Cina adalah Negara yang paling diuntungkan jika dilihat berdasarkan peta ekonomi negara-negara penandatangan, sebab Cina memiliki ekonomi yang paling kuat selain Jepang, Korea Selatan dan Australia.

Selain itu, data per September 2020 neraca perdagangan Indonesia dengan Cina terjadi defisit sangat besar, belum lagi masalah arus tenaga kerja dan permodalan asing. Alih-alih Indonesia mendapat keuntungan dari perjanjian ini yang terjadi malah mendapat kerugian.

Setelah memutuskan kesepakatan dagang RCEP, Cina akan semakin mudah menguasai Ekonomi ASEAN. Alih-alih menghasilkan signal perbaikan ekonomi bagi ASEAN, yang ada justru dijadikan sebagai alat penjajahan negara Cina. Berbagai hambatan pun dihapuskan sehingga Cina semakin bebas meluncurkan produknya dalam menguasai pasar ASEAN. Slogan yang terus digaungkan untuk mencintai produk Indonesia nyatanya hanya sebatas slogan omong kosong. Faktanya, produk yang membanjiri pasar bukan produk “Made in Indonesia” melainkan produk “Made in China”.

Islam Solusi Tuntas

Islam dalam naungan Khilafah mampu menandingi hegemoni mafia besar dunia melalui sistem ekonominya. Langkah-langkah penting yang dilakukan khilafah untuk memutuskan hegemoni ekonomi kapitalis dunia yaitu:

Baca juga  Tarik Ulur PSBB Membuat Dilema

Pertama, penggunaan emas dan perak sebagai mata uang, sebab satu-satunya cara untuk menandingi dollar AS adalah dengan emas dan perak yang notabene memiliki nilai intrinsik tersendiri. Belum pernah ada krisis moneter/keuangan selama emas dan perak masih dijadikan mata uang, termasuk ketika uang kertas masih distandarisasi dengan emas/perak yakni ketika Bretton Wood Agreement masih diikuti, dimana setiap mata uang harus dirujuk kepada emas, belum pernah terjadi krisis.
Profesor Roy Jastram dari Berkeley University AS, dalam bukunya The Golden Constant telah membuktikan sifat emas yang tahan inflasi.

Menurut penelitiannya, harga emas terhadap beberapa komoditi dalam jangka waktu 400 tahun hingga tahun 1976 adalah konstan dan stabil. (Nurul Huda dkk, 2008: 104).

Emas dan perak ini harus menjadi mata uang untuk keperluan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian proses ekspor dan impor akan dapat berlangsung dengan sangat adil (fair).
Kedua, untuk mewujudkan pembangunan ekonominya, Khilafah tidak boleh dengan menggunakan utang luar negeri. Seluruh proses pembangunan yang dilakukan harus menggunakan kekuatan ekonominya sendiri.

Seluruh rakyat harus didorong untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan program pembangunan ini, khususnya peran sertanya dalam menginfakkan harta kekayaannya untuk membantu negara dalam membiayai pembangunan ekonominya.

Baca juga  Pandangan Nyeleneh ‘Haid Boleh Puasa’, Dimana Peran Negara Menjaga Syariat?

Dengan terwujudnya pembangunan ekonomi yang mandiri ini diharapkan Khilafah tidak bergantung lagi pada negara adidaya kapitalis dunia, serta tidak akan menjadi negara yang terjajah lagi. Semua kebutuhan ekonomi rakyatnya dapat dicukupi industri-industri yang telah dibangun di dalam negerinya.

Ketiga, mengubah strategi pembangunan ekonomi dengan menuntut perwujudan ekonomi dimulai dengan penataan pilar kepemilikan yakni kepemilikan individu, umum dan negara.

Mekanisme penggunaan dan pengembangan dalam penataan pilar kepemilikan pun diatur dalam Islam. Tak hanya itu, mewujudkan distribusi harta kekayaan juga diatur oleh negara demi kepentingan ekonomi rakyat mulai dari pembangunan industri berat hingga ringan. Oleh sebab itu, negara mandiri nan kukuh akan terwujud dan perekonomiannya menjadi garda terdepan dibanding dengan negara lain.

Perjanjian luar negeri di bidang ekonomi, perdagangan, dan keuangan secara umum hukumnya mubah dengan syarat harus memperhatikan negara yang diajak untuk kerjasama. Khilafah harus memastikan bahwa negara tersebut bukan negara yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Adapun motif perjanjian-perjanjian yang dilakukan pun tidak boleh bertentangan dengan hukum syara’.

Kehebatan dan kekuatan ekonomi Islam akan membawa kejayaan jika ada negara yang menerapkan hukum Islam secara total. Dan negara yang mampu melakukannya hanya sistem negara dalam bingkai Khilafah Rasyidah.
Wallahu a’lam bishshawwab.


OPINI