Pergantian PM Israel dan Masa Depan Palestina


Oleh : Rubiah Lenrang (Praktisi Kesehatan)

Setelah berkuasa kurang lebih 12 tahun sebagai Perdana Menteri Israel, akhirnya Benjamin Netanyahu digulingkan oleh anak didiknya sendiri, Naftali Bennet, setelah knesset atau parlemen menyetujui pemerintahan baru dengan perbandingan suara yang beda tipis 60 : 59. Apakah pergantian pemimpin di lingkup pemeritahan Israel ini akan memberikan pengaruh yang baik pada masa depan Palestina? Sementara sosok Bennet selama ini dianggap penuh kontroversial. Pasalnya dialah orang yang paling getol menyerukan agar Israel mencaplok tepi barat wilayah Palestina yang tersisa, yang saat ini masih berada dalam kekuasaan rakyat Palestina.

Seperti yang dilansir dalam Kompas.com, Bennett yang direkrut dalam Pasukan Pertahanan Israel pada 1990, juga sempat bertugas di Sayeret Matkal (pasuken elite) dan Maglan sebagai komandan kompi. Sarjana hukum dari Universitas Ibrani Yerusalem ini, selama Perang Lebanon pada 2006, bertugas di unit pasukan khusus Maglan dengan misi utama menghancurkan Hezbollah. Beberapa tindakan Bennett sebagai komando pasukan khusus, disebut kontroversial dan sembrono, terutama dalam dalam Operasi Grapes of Wrath. Saat itu, dirinya memerintahkan tembakan artileri setelah unitnya mendapat tembakan mortir. Tapi, tembakan ini menghantam kompleks PBB tempat warga sipil berlindung. Insiden ini lantas dikenal sebagai “Pembantaian Qana”, dengan Bennett sebagai salah satu sosok yang dianggap bertanggungjawab, (14/06/2021).

Selain itu, Bennett kerap melontarkan serangkaian komentar pedas tentang Palestina. Pada 2013, dia mengatakan bahwa “teroris” Palestina seharusnya dibunuh, bukannya dibebaskan. Dia juga berpendapat bahwa Tepi Barat tidak berada di bawah pendudukan karena dia menganggap tidak pernah ada namanya negara Palestina, (Kompas.com, 14/06/2021).

Dari ucapan Bennet tersebut, bisa dipahami bahwa perdamaian di wilayah Palestina tidak akan terjadi dibawah kepemimpinannya. Bahkan gerakan pembebasan Palestina dari penjajahan Israel, bisa jadi akan semakin mendapatkan perlakuan yang lebih keras lagi dari militer Israel. Pergantian kepemimpinan rezim di Israel hanya akan menambah penderitaan rakyat Palestina, dan bisa jadi akan jatuh korban yang lebih banyak lagi.

Ditambah lagi beberapa pemimpin dunia seperti Amerika Serikat, Jerman, Austria, Inggris, dan Kanada telah menyambut pemerintahan baru Israel, walaupun warga Palestina tetap menentang apa yang mereka anggap sebagai kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Dalam sebuah pernyataan, Presiden Amerika Serikat menyambut koalisi pemerintah baru yang dipimpin oleh politisi nasionalis Naftali Bennett dan berusaha untuk menegaskan kembali hubungan AS-Israel. “Saya berharap dapat bekerja dengan Perdana Menteri Bennett untuk memperkuat semua aspek hubungan yang erat dan langgeng antara kedua negara kita,” kata Biden. “Israel tidak memiliki teman yang lebih baik daripada Amerika Serikat,” (International.sindonews.com, 14/06/2021).

Baca juga  Komersialisasi Tes Corona

Pernyataan dan dukungan dunia internasional terhadap peristiwa politik ini, jelas menunjukkan keberpihakan mereka kepada gerakan penjajahan Zionis Israel terhadap rakyat Palestina, walaupun mereka paham bahwa Bennett menolak gagasan pendirian negara Palestina yang berdampingan dengan Israel—atau kerap disebut ‘solusi dua negara’ untuk mengatasi konflik Israel-Palestina yang diadvokasi komunitas internasional, termasuk Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Sebagaimana yang dilansir dalam bbc.com, “Selama saya punya kekuasaan dan kendali, saya tidak akan menyerahkan tanah Israel satu sentimeter pun. Titik,” cetusnya (Bennet) dalam wawancara pada Februari 2021, (14/06/2021).

Jelas kaum muslimin tidak bisa berharap pada negara adidaya dan sekutunya, mengingat bahwa merekalah yang telah mengeksiskan keberadaan Israel di bumi Palestina. Negara Eropa yang adidaya di masanya telah melahirkan negara Israel, lalu diasuh dan dilindungi oleh Amerika sebagai adidaya berikutnya. Hal ini bisa kita baca dalam sejarah, bagaimana Inggris berhasil menyeret Khilafah ke dalam perang dunia pertama yang berujung kekalahan di pihak Khilafah dan Jerman.  Lalu atas dasar itu, wilayah umat Islam yang menjadi ganimah dibagi menjadi wilayah pengaruh Inggris dan sekutu perangnya, yakni Prancis. Maka terjadilah persetujuan Sykes-Picot pada 3 Januari 1916 antara Francois Georges Picot dari Perancis dengan Mark Sykes dari Inggris untuk membagi wilayah Turki Ustmani yang kemudian diresmikan pada bulan Mei 1916. Perjanjian Sykes-Picot ini menandai pembagian pengaruh Inggris atas Palestina. Lalu di tahun berikutnya, 1917, keluarlah deklarasi Balfour yang mengizinkan rencana pemimpin Zionis untuk menjadikan wilayah Palestina sebagai cikal bakal negara Israel. Pada tanggal 11 Desember 1917, pasukan Inggris di bawah pimpinan General Allenby memasuki Yerussalem, diikuti ribuan pasukan relawan Yahudi. Bangsa Yahudi kemudian mendirikan Hebrew University pada 24 Juli 1918 di Gunung Scopus tempat Titus menaklukan Yerusalem tahun 69 M dan memerintahkan penghancuran bangsa Yahudi. Pendirian universitas ini merupakan simbolisasi kebangkitan spirit Yahudi di Palestina.

Baca juga  RUU HIP Jadi RUU BPIP, Siapa Yang Ingin Dibodohi?

Maka sejak saat itu, Palestina pun menjadi incaran kaum Zionis. Namun sekalipun kondisinya sudah lemah, keberadaan institusi Khilafah masih menjadi benteng penjaga yang mampu menghentikan ambisi Inggris dan zionis untuk mewujudkan harapannya.

Ketegasan Khalifah saat menolak bujukan tokoh Zionis, Theodor Herzl yang ingin membeli tanah Palestina begitu fenomenal dan mengagumkan. Hingga Inggris dan Zionis sepakat berkesimpulan, bahwa institusi Khilafah benar-benar harus segera dihancurkan. Ini memang seperti prediksi Sultan Abdul Hamid II, Khalifah yang sedemikian keras berjuang mempertahankan Palestina dari perampasan Yahudi. Sultan Abdul Hamid II mengingatkan, merupakan bahaya yang sangat besar dengan dibukanya Tanah Palestina untuk Yahudi. Pada tahun 1882, pemerintah Khilafah mengeluarkan dekret yang melarang didirikannya pemukiman permanen Yahudi di Palestina, sekaligus menolak izin perpindahan bangsa Yahudi ke Palestina.

Berbagai upaya pun dilakukan membujuk Sultan Abdul Hamid II agar mau mengizinkan kedatangan imigran Yahudi ke Palestina. Tahun 1902, delegasi Herzl kembali mendatangi Sultan Abdul Hamid II. Mereka menyodorkan sejumlah tawaran seperti:
(1) Memberikan hadiah sebesar 150 juta Pound sterling untuk pribadi Sultan; (2) Membayar semua utang pemerintah Turki Utsmani yang mencapai 33 juta Pound sterling; (3) Membangun kapal induk untuk menjaga pertahanan pemerintah Utsmani yang bernilai 120 juta Frank; (4) Memberikan pinjaman tanpa bunga sebesar 35 juta Pound sterling; dan (5) Membangun sebuah Universitas Utsmani di Palestina. Namun, semua tawaran itu ditolak oleh Sultan Abdul Hamid II.
Sultan pun berkata kepada Herzl,
“Sesungguhnya, saya tidak sanggup melepaskan kendati hanya satu jengkal Tanah Palestina. Sebab tanah ini bukan milik pribadiku, melainkan milik kaum muslim. Mereka telah berjuang untuk memperolehnya dengan darah mereka. Silakan Yahudi menyimpan kekayaan mereka yang miliaran itu. Jika pemerintahanku ini tercabik-cabik, saat itu baru mereka dapat menduduki Palestina dengan gratis. Adapun jika saya masih hidup, meskipun tubuhku terpotong-potong, maka itu adalah lebih ringan daripada Palestina terlepas dari pemerintahanku.”

Baca juga  Ritel Gulung Tikar Akibat Salah Tata Kelola Ekonomi Negeri

Maka tahun 1924 menjadi sejarah paling sangat memilukan bagi umat Islam. Di tangan antek Inggris Mustafa Kemal, yang juga seorang Yahudi, Khilafah Islam yang berpusat di Turki akhirnya benar-benar hancur.

Sejak hilangnya institusi Khilafah itulah, kaum muslim hidup bercerai-berai dan jatuh makin dalam di cengkeraman penjajahan. Gelombang migrasi bangsa Yahudi ke Palestina pun tak bisa dibendung. Hingga pasca-Perang Dunia II, tepatnya di tahun 1947, Majelis Umum PBB mengeluarkan sebuah resolusi yang membagi wilayah Palestina menjadi dua. Yakni wilayah untuk bangsa Arab Palestina dan untuk bangsa Yahudi. Pada tahun berikutnya (1948), Negara Israel pun dideklarasikan. Sejak saat itu, bangsa Palestina hidup dalam keadaan mencekam dan penuh penderitaan di bawah pendudukan Israel. Mereka terusir hingga wilayahnya terus menyempit tanpa ada lagi yang membela dan terus berlangsung hingga sekarang.

Sesungguhnya hukum syara’ tentang melawan musuh, mengusir penjajah tanah Palestina, serta mengembalikan tanah yang telah dirampas adalah fardhu kifayah. Dan jika hal itu belum tercapai, maka kewajiban tersebut dibebankan kepada negerei-negeri muslim di sekitar wilayah Palestina. Namun jika kewajiban tersebut belum juga tertunaikan, maka menjadi tanggung jawab seluruh kaum mukmin di seluruh pelosok dunia. Negeri-negeri muslim seharusnya mengirimkan bala tentara atau militer untuk mengusir penjajah Israel dari bumi Palestina.

Dengan demikian, jikalau ingin menghentikan ambisi Perdana Menteri Israel, Naftali Bennet – yang ingin menguasai seluruh Tanah Palestina – maka sangat diperlukan adanya persatuan seluruh negeri-negeri muslim dibawah kepemimpinan yang ditakuti oleh Zionis Yahudi, seperti Sultan Hamid II di masa Kekhilafahan Islamiyah terakhir di Turki.