Peranan Hankam dalam Demokrasi dan Khilafah


Oleh: Sitti Fatimah (Mahasiswi)

Masyarakat Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dihebohkan dengan kedatangan sejumlah kendaraan taktis milik Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopssus TNI) yang berhenti di jalan raya. Sambil membunyikakn sirine meruang-ruang, rantis Koopssus TNI yang dikawal oleh polisi militer berhenti di depan gang menuju Markas Front Pembela Islam (FPI) yang dilansir dari Republika.co.id.

Tujuan dari kedatangan mereka yakni untuk menurunkan baliho atau spaduk bergambar Habib Riziq Shihab (HRS) di jakarta pada Jumat (21/11). Hal ini turut mengundang komentar dari berbagai jajaran, Termasuk Juru Bicara (Jubir) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom. Menurutnya kebiasaan TNI memang hanya berani melawan sipil. “TNI beraninya lawan masyarakat civilians” (Republika.co.id, 20/11/2020).

Selain itu Sebby juga mengatakan bahwa sebaiknya TNI berhadapat dengan pasukan TPNPB di papua. Pasalnya, TPNPB-OPM adalah pemilik negara Papua, “Paraside Papua milik TPBNB-OPM, jadi tidak mungkin TNI mampu. Karena ada tiga faktor mendukung TPNPB, yaitu TPNPB mendapat dukungan dari semua makhluk ciptaan Tuhan yang hidup di Bumi Paraside Island of Papua, dan juga TPNPB mendapat dukungan dari semua pejuang dan rakyat orang asli papua yang merdeka,” lanjutnya.

Selain itu Pengamat Militer Fahmi Alfansi Pane turut berkomentar atas kejadian ini. Fahmi menjelaskan bahwa tujuan pembentukan dari Koopssus TNI dibentuk untuk menghadapi ancaman nyata NKRI, seperti terorisme, separatisme dan beragam ancaman hibrida (campuran). Sehingga bukan ranah pasukan khusus untuk menakut-nakuti warga sipil, dalm hal ini anggota FPI.

Baca juga  Pelaksanaan Pilkada Serentak Mengancam Jiwa Rakyat

“Terorisme yang bergerak di wilayah tertentu masih berlangsung hingga hari ini, seperti di poso dan papua. Meski beberapa hari yang lalu dua terduga teroris telah diselesaikan operasi gabungan TNI dan Polri,” kata Fahmi kepada Republika, Jumat (20/11).

Hankam dalam Sistem Demokrasi

Sejatinya fungsi dan tujuan dari Hankam yakni untuk menjaga dan mempertahankan negara dari setiap ancaman militer, terorisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, menjaga perdamain dan mencegah semua ancaman asing untuk merebut NKRI.

Namun melihat aksi dari Koopssus TNI di Petamburan telah membuktikan bahwa tujuan dari Hankam ini telah teralihkan. Sementara tugas utamanya seolah-olah dicampakkan dan dibiarkan begitu saja. Ancaman teror masih dirasakan oleh sebagian masyarakat di Poso dan Papua.

“Tentara bukan merupakan suatu golongan di luar masyarakat, bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat. Tentara tidak lain dan tidak lebih dari salah satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiaban tertentu.”
“Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini, lagi pula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh. Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapapun juga” (Jenderal Soedirman).

Dua kutipan dari Jendral Soedirman sepatutnya menjadi pengingat bagi para TNI dan jajarannya untuk berfokus pada kewajibannya saja dan tidak menjadi alat untuk kepentingan golongan tertentu. Aparat Hankam selayaknya lepas dari kepentingan dukung mendukung kekuasaan nyata asing hingga kampaye disintegrasi. Sehingga tak sepatutnya aparat Hankam menakut-nakuti masyarakat sipil dengan segala kekuatannya.

Baca juga  'DIPLOMASI LUNAK' CUKUPKAH UNTUK MEMBELA NEGARA?

Pencopotan balohi HRS oleh para TNI dengan sejumlah Kendaraan Taktisnya menimbulkan berbagai opini dari masyarakat. Hal ini dinilai telah melewati batas dari kewajibannya. Penurunan baliho yang sepatutnya dilakukan oleh satpol PP atau pun polisi malah dibuat heboh oleh para TNI.

Dalam sistem demokrasi, hal seperti ini lumrah terjadi. Struktur Hankam seringkali terseret menjadi alat kekuasaan, bukan alat mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara sebagaimana peranannya yang sesungguhnya. Para kapitalis akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Tanpa dukungan dari berbagai elemen, segala proyek dari kapitalis tidak akan berjalan. Karena kapitalis hanya berfokus pada materi semata.

Kini Hankam teralih fungsikan, Hankam yang dikenal sebagai institusi netral yang tidak terseret arus politik dan kekuasaan malah ikut merasakan panasnya arus politik. Mereka haruslah berlepas diri dari kepentingan serta kekuatan politik.

Peranan Hankam dalam Islam

Peranan Hankam yang sesungguhnya hanya dapat dijalankan dalam sistem Islam. Islam menetapkan struktur Hankam sebagai bagian penting dalam negara. Kewajibannya hanya untuk melindungi dan menjaga kedaulatan negara. Dedikasi mereka hanya untuk negara bukan untuk golongan tertentu atau seseorang.

Dalam Islam, perlindungan kedaulatan dan perluasan pengayoman islam terhadap umat manusia melalui jihad. Jihad menjadi metode baku dalam upaya menyebarkan Islam keseluruh dunia setelah khilafah berhasil ditegakkan.

Baca juga  OLIGARKI DIBALIK PENANGANAN CORONA

Sebelum melakukan jihad, khalifah terlebih dahulu melakukan dakwah pada negara yang akan ditaklukan. Apabila mereka memilih untuk berdamai maka jihad tidak akan dilakukan. Tetapi apabila mereka menolak maka jihad akan dilakukan setelah adanya seruan jihad dari khalifah.

Jihad dilakukan dengan berbagai ketentuan, diantaranya: tidak boleh menyerang anak-anak, kaum wanita, orang tua, warga sipil, dan tidak merusak fasilitas publik. Perang ini hanya berlangsung antara para tentara dan misili negara musuh.

Selain itu, tidak ada pemisahan antara militer dan kepolisian. Kepolisian adalah bagian dari militer yang dipilih secara khusus dan diberi pengetahuan khusus. Tugasnya adalah menjaga ketertiban dan menjaga keamanan dalam negara serta melaksanakan tugas yang bersifat operasional. Lembaga ini dipimpin oleh Amir Jihad.

Kekuatan yang diberikan kepada aparatur militer Islam berasal dari Allah Ta’ala, sehingga mereka tidak akan berani meninggalkan kewajibannya. Segala pelayanan terhadap negara tetap berlandaskan pada nash syara’.

Khalifah berfokus pada penjagaan keamanan dari pihak asing sehingga mereka menempatkan lebih banyak anggota militer di wilayah perbatasan. Dengan menjadikan wilayah perbatasan sebagai cikal bakal ibu kota negara mengakibatkan sempitnya pergerakan negara asing. Selain itu seluruh masyarakat diperlakukan sama baik itu muslim maupun non-muslim sehingga pemberontakan dari kaum non-muslim tidak akan terjadi. (***)