Pengekangan Aspirasi Politik Mahasiswa Melalui Pakta Integritas


Oleh : Sitti Fatimah

Kali ini kegaduhan kembali terjadi dengan adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh salah satu kampus ternama yakni kampus Universitas Indonesia (UI) yang dinilai kurang efektif serta tergesa-gesa. Kebijakan ini disinyalir membatasi gerak politik mahasiswa sebagai generasi pelopor bukannya pengekor, generasi yang harus tampil sebagai seorang pemimpin bukan sebagai seorang pemimpi.

Berdasarkan laman yang dilansir oleh kompas.com, mahasiswa baru Universitas Indonesia diwajibkan menandatangani dokumen pakta integirtas bermaterai yang dimulai tahun ini. Hal ini kemudian dibenarkan oleh Kepala Biro Humas dan KIP UI Amelita Lusia. Pakta integritas ini menjadi salah satu dokumen persayaratan untuk mengikuti PKKMB berserta dengan dokumen-dokumen lainnya. Pakta integritas ini menuntut mahasiswa agar mengikuti aturan kampus.

Akibat dari pelanggarannya, memungkinkan mahasiswa mendapatkan ancaman sanksi  hingga drop out. Hal ini dinilai tidak masuk akal karena (1) pakta integritas tersebut datang dari satu arah dan mendadak diberikan pada mahasisa baru (2) ditandatangani di atas materai sehingga bersifat mengikat secara hukum.

Poin Pakta Integritas yang Kontroversial

Pakta integritas ini memiliki 13 ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh para  mahasiswa baru. Menurut penulis terdapat 3 ketentuan yang menjadi kontroversial yakni poin 9, 10 dan 11. Ketiga ketetapan ini dinilai tidak mendukung kebebasan mahasiswa serta menimbulkan multitafsir. Dimuali dari poin 9 yakni: siap menjaga kesehatan fisik dan mental serta bertanggung jawab secara pribadi jika dikemudian hari mengalami gangguan kesehatan fisik dan/atau mental. Ini menjadi poin pertama yang di permasalahkan karena tidak adanya penjelasan lebih lanjut dari pihak kampus tentang batasan-batasan ketersediaanya bertanggung jawab pada mahasiswanya. Selain itu juga  karena bertentangan dengan pasal 84 Anggaran Rumah Tangga UI yang menyatakan mahasiswa berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran dan layanan yang berkualitas.

Baca juga  Indonesia-China Makin Mesra, Rakyat Makin Merana?

 Di poin 10 berisikan: tidak terlibat dalam politik praktis yang mengganggu tatanan akademik dan bernegara. Poin ini dianggap mengekang kehidupan demokrasi mahasiswa, selain itu masih menjadi pertanyaan, politik praktis seperti apa? Apa iya tatanan akademi dan negara selama ini tidak merugikan rakyat sehingga mahasiswa tidak boleh terlibat langsung di dalamnya. Hal ini akan membatasi gerak mahasiswa, padahal mahasiswa adalah agent of  change yang akan menjadi pengubah peradaban dan menjadi suara rakyat yang terpinggrikan.

Sedangkan di poin 11 berisikan: tidak melaksanakan dan/atau mengikuti kegiatan yang bersifat kaderisasi/orientasi/studi/latihan/pertemuan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang tidak mendapatkna izin resmi dari pimpinan fakultas dan/atau pimpinan Universitas Indonesia. Poin ini dianggap mengekang kehidupan berdemokrasi mahasiswa. Selain mengatur kenaikan level akreditasi, kampus juga harus memperhatikan akhlak dari para mahasiswanya sehingga harus dibebaskan dalam berorganisasi karena mengingat pendidikan sekarang hanya memfokuskan mahasiswanya pada pencapaian akademi semata.

Penolakan pakta integritas datang dari berbagai pihak atas kebijakan baru yang di keluarkan oleh kampus Universitas Indonesia. BEM UI (Fajar AdiNugroho) sendiri dengan tegas menolak pakta integritas tersebut, menurutnya UI sudah memiliki peraturan rektor dan peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) yang memuat larangan-larangan bagi mahasiswa sehingga posisi pakta integrasi menjadi tidak jelas.

Baca juga  Buka Sekolah Saat Pandemi, Amankah?

Adapun anggota Komisi X DPRD RI dari Fraksi Gerindra Ali Zamroni menilai pakta integritas menarik mundur demokrasi di Indonesia. “saya menganggap ini sebuah kemunduran kalau tetap dipaksakan. Kita seperti balik lagi ke jaman dulu. Mahasiswa itu kan simbol anak-anak generasi kita yang kritis terhadap situasi dan kondisi, baik itu sosial, politik, ekonomi. Kalau mereka dikekang, tidak ada kontrol dong.” ungkapnya kepada CNNInodensia.com melalui sambungan telefon, Rabu(16/9).

Ternyata pakta integrasi ini belum bisa menyelesaikan berbagai problem mahasiswa mulai dari narkoba, kebebasan hingga radikalisme. Apalagi pakta integritas tersebut justru diarahkan untuk memberangus arus kesadaran politik dan sikap kritis yang distigma sebagai radikalisme. Kebijakan sejenis ini merupakan tindakan represif yang justru akan melahirkan masalah baru misal mahasiswa akan bersifat apatis, apolitik dan pragmatis.

Solusi Seperti Apakah yang Dibutuhkan?

Mahasiswa dan politik notabenenya tidak bisa dipisahkan karena mahasiswa menjadi salah satu pilar pengontrol politik itu sendiri. Namun dengan adanya pakta integritas ini malah mengekang dan membatasi gerak politik mahasiswa. Hal ini hanya akan menghasilkan mahasiswa yang selalu menunduk pada rezim meski terjadi ketidakadilan. Mereka akan bersifat apatis terhadap masalah-masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Perannya sebagai agent of change hanya akan menjadi angan-angan semata. Karena sistem pendidikan sekuler sekarang hanya berfokus pada materi semata dan dicetak sebagai pekerja semata, bukan untuk menjadi agent perubahan bagi rakyat kecil yang membutuhkannya. 

Baca juga  TEKANAN GLOBAL PAKSA IMPOR ALKES DAN OBAT

Sejatinya kampus harus memahamkan politik yang benar kepada setiap mahasiswanya. Tentunya hal ini akan terjadi apablia sistem yang digunakan juga baik yakni sistem pendidikan Islam. Karena sistem pendidikan kapitalis telah terbukti gagal dalam mengurus pendidikan di dunia. Kita harus menjauhkan pemikiran bahwa politik itu adalah perebutan kekuasaan tetapi politik itu adalah mengurusi urusan umat. Rasulullah bersabda:

“Barang siapa di pagi hari perhatiannya kepada Allah, maka Allah akan berlepas dari orang itu.  Dan barang siapa di pagi hari tidak memperhatikan kepentingan kaum muslimin maka ia tidak termasuk golongan mereka (kaum muslimin).”

Sistem pendidikan Islam akan menyediakan kurikulum dan materi pelajaran yang mampu membuat para muridnya menyelesaikan permasalahan hingga ke akar-akarnya serta memberikan solusi yang fundemental. Kurikulum dalam sistem pendidikan Islam harus memuat 2 pokok pembahasan: (1) membangun kepribadian islami yang mampu menjadi pemimpin dan menyelesaikan permasalahan (2) mempersiapkan anak-anak kaum muslim yang akan menjadi ulama-ulama ahli yang menguasai segala aspek kehidupan baik ilmu Islam atau ilmu terapan.