Pendidikan Dengan Prinsip Riayah atau Militer?


Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
* (Institut Literasi dan Peradaban)

Menteri Pendidikan, Nadiem Karim berharap dengan terbitnya SKB 3 Menteri tidak ada lagi keraguan mengenai posisi pemerintah terhadap apa yang menjadi hak masing-masing murid dan guru. “Jadi ini harus dimengerti. Agama apapun, keputusan memakai seragam dan atribut keagamaan di sekolah negeri adalah keputusan murid dan guru sebagai individu,” ucap Nadiem melansir laman Kemendikbud (KOMPAS.com, 6/2/2021).

Jika ada pelanggaran maka akan diberikan sanksi, pemda dapat memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan. Gubernur memberikan sanksi kepada bupati/wali kota. Kementerian Dalam Negeri (Kemendari) bisa memberikan sanksi kepada gubernur. Sedangkan ranah Kemendikbud dengan memberikan sanksi kepada sekolah terkait bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya.

Sungguh luarbiasa! Ini Ri’ayah atau tadribad ( pelatihan militer )? Mengapa ada sanksi, sedangkan faktanya pelanggaran yang terjadi bukan menyangkut kesalahan apalagi tindakan kriminal. Mendidik agar generasi paham agama masing-masing apakah itu sebuah kesalahan?

Mengenalkan agama adalah sesuatu yang lazim, dahulu surau-surau penuh dengan anak-anak yang belajar mengaji, hingga hari inipun masih berlangsung hanya berganti tempat yaitu di TPQ perumahan atau tempat-tempat pribadi mereka yang peduli dengan pendidikan agama. Itu pulalah alasan munculnya pondok pesantren, agar ilmu tetap tersampaikan dan tetaplah ada generasi penerus yang paham Islam.

Baca juga  Harga Mahal Bagi Demokrasi

Semestinya negara mengambil kewajiban pendidikan ini dengan konsep periayahan sebagaimana Allah SWT tetapkan. Periayahan adalah pemenuhan secara totalitas terhadap kebutuhan pendidikan. Sejak dari penyediaan gedung sekolah, laboratorium, sarana olahraga, perpustakaan, guru berkualitas hingga kurikulum.

Semua diselenggarakan atas asas akidah Islam. Yaitu ketundukkan apa yang boleh dan tak boleh dikerjakan oleh syariat. Sebab itulah standar baik buruknya perbuatan manusia. Maka, pengenalan menutup aurat secara sempurna bagi peserta didik baik pria maupun wanita adalah kewajiban yang harus diatur sejak dari penyusunan kurikulum hingga pelaksanaannya di lingkungan sekolah dan umum.

Sebab menutup aurat bagi perempuan khususnya tak sekedar ia menutup apa yang tak boleh tampak dari wanita, tapi lebih kepada jaminan keamanan interaksi sosial di ranah umum. Pandangan tak seharusnya lebih terjaga, bagi priapun ini lebih memudahkan dibanding dengan hari ini, dimana perempuan justru berlomba menampilkan kecantikannya hanya agar dihargai keberadaannya. Padahal disitulah awal kesulitan menjalankan ibadah bagi pria. Bagaimanapun jika naluri mau( insting berkasih sayang) jika terus menerus dirangsang akan menimbulkan persoalan. Meskipun minimal hanya kegelisahan. Namun bukankah seharusnya manusia hidup sejahtera dan bahagia?

Baca juga  Sertifikasi wawasan Kebangsaan Da'i: Ajang Bungkam Sikap Kritis?

Jika pemakaian jilbab diserahkan kepada individu, padahal ini bagian dari pendidikan yang memang menjadi kewajiban pemerintah jelas ini mengarah pada moderasi Islam, yaitu mereduksi ayat yang seharusnya wajib menjadi mubah. Padahal Allah sudah Deti dan tegas menjelaskan hal itu dalam QS An Nur :31 yang artinya:
“Katakanlah kepada wanita yang beriman:”Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka. …” (An-Nur : 31)

Ini seakan sejalan dengan apa yang dilakukan oleh menteri agama sebelum ini, Fachrul Razi dengan mengubah lebih dari 100 buku agama Islam untuk semua tingkat pendidikan, mengubah bab jihad dan khilafah. Demikian pula dengan pondok pesantren yang dialihkan kepada ekonomi dan adanya sertifikasi dai, semua mengarah kepada Islam ala mereka bukan Islam yang dibawa Rasulullah Saw.

Islamophobia ini jelas mulai disoundingkan kembali, padahal persoalan negeri ini ada banyak yang butuh penanganan dengan segera, seperti kesenjangan sosial, ketidakadilan, kebebasan, kriminalitas, korupsi dan lain sebagainya yang kini bukan lagi berawal dari permasalahan pendidikan yang berasas sekular, namun memang negara sengaja menerapkan demokrasi sebagai sistem politik dan kapitalis sebagai sistem ekonominya. Sehingga bencana ini tersistem dan Islam sebagai tertuduh.

Baca juga  Realokasi TPG Untuk Covid, Solusikah ?

Sangat tak masuk akal jika pemikiran ini bercokol pada benak kaum Muslimin, terutama para pemimpinnya. Sebab, mereka pemangku kekuasaan, setiap kebijakan yang mereka terbitkan jika salah maka akan menzalimi rakyat. Dan ini fatal, bagaimanapun tujuan adanya negara harus terwujud, seperti penjagaan akidah, jiwa, harta. Mustahil terwujud jika sistemnya masih tetap sebagaimana hari ini. Mereka meragukan sistem syariat yang berasal dari Allah SWT, sang Pencipta sekaligus Pengatur alam semesta ini.

Nadiem meminta masyarakat harus terlibat dalam memantau keputusan SKB 3 Menteri terkait penggunaan seragam di sekolah negeri. Untuk inilah masyarakat harus sadar apa yang semestinya dikoreksi dan dievaluasi. Bukan syariat yang wajib diterapkan tapi justru hukum manusia yang berani menghapus syariat Allah lah yang harus diganti. Hal inilah yang bisa menghilangkan kezaliman. Inilah sebaik-baiknya nasehat sebagaimana sabda Rasulullah saw: “Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Daud no. 4344, Tirmidzi no. 2174, Ibnu Majah no. 4011. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini hasan). Wallahu a’ lam bish showab. (*)


OPINI