Pencabutan Perpres Investasi Miras Dan Harapan Negeri Bebas Miras



Oleh : Annida Indah Khofiyah
(Siswi SMKN 2 Majene)

Bismillahirrohmanirrohiim…
Akhir februari kemarin presiden Joko Widodo berencana untuk melegalkan Perpres No. 10/2021 yakni pelegalan investasi miras di Indonesia. Namun rencana presiden tersebut banyak menuai pro dan kontra, terlebih lagi menuai kontra di kalangan para ulama dan masyarakat. Dan pada akhirnya, awal maret ini tepatnya pada tanggal 2 maret 2021 Presiden Joko Widodo mencabut Sebagian perpres tersebut.

“Setelah saya menerima masukan dari ulama-ulama MUI, NU, Muhammadiyah dan ormas lainnya serta tokoh agama lain dan masukan dari provinsi dan daerah. Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres pembukaan investasi baru dalam industry miras yang mengandung alcohol DICABUT,” kata Presiden Indonesia, Joko Widodo dalam konpers di Istana negara, Jakarta (2/3/2021)

Wah alhamdulillah ya, pelegalan investasi miras tersebut tidak jadi di legalkan dan dicabut oleh Presiden Joko Widodo. Namun apakah pencabutan Perpres investasi miras tersebut menghentikan produksi investasi industry miras di Indonesia? Apakah pencabutan perpres tersebut akan menghilangkan miras di Indonesia?

Jawabannya tentu saja tidak. Mengapa demikian? Karena di Indonesia ada 3 provinsi yang sudah terkenal dengan miras lokalnya akan tetap memproduksi miras lokal tersebut. Seperti misalnya Bali, terkenal sebagai penghasil arak Bali, lalu NTT terkenal akan produksi minuman beralkohol yang disebut dengan Sopi, kemudian ada pula Sulawesi Utara, yang memproduksi minol cap tikus yang kerap kali diburu wisatawan.

Baca juga  Kasus Korupsi yang Tak Kunjung Usai, Butuh Sanksi Tegas

Apakah cukup dengan hanya mencabut perpres investasi miras tersebut untuk memberhentikan distribusi atau peredaran dan konsumsi miras? tentu saja tidak. Perlu adanya pemberian persepsi utuh ke masyarakat bahwa pencabutan lampiran perpres investasi miras tidak bermakna jaminan hilangnya pengaruh buruk miras di Indonesia. Karena pencabutan lampiran investasi miras tidak diiringi dengan penghapusan regulasi lain yang mengijinkan untuk memproduksi, distribusi/peredaran dan konsumsi miras.

Mengapa hal demikian bisa terjadi? Mengapa Indonesia masih saja terpengaruh akan buruknya miras? mengapa masih saja mereka para industry investasi miras terutama di 3 provinsi di Indonesia masih tetap beredar dan diperjual belikan?

Nah, bagaimana Islam dan Khilafah mengatasi masalah ini? Bagaimanakah Islam dan Khilafah menciptakan sistem yang mengeliminasi total miras di masyarakat?
Tentu saja sistem Islam dan khilafah berpedoman pada Al-quran dan As-Sunnah dalam mengatasi problematika tersebut. Dimana sIstem Islam berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah yang datangnya langsung dari sang khalik, Allah SWT. Tidak ada keraguan didalamnya. Penerapan sistem Islam dapat menjadi solusi yang ampuh dalam mengatasi problematika ummat.

Baca juga  Sekolah Daring dalam Belenggu Kapitalisme

Seperti yang terjadi hari ini, salah satunya pelegalan investasi miras di Indonesia. Dalam sistem Islam, apapun yang berbau haram seperti alcohol akan langsung ditolak oleh sang pemimpin negara tanpa adanya pertimbangan lagi walaupun ada kelebihan atau keuntungan yang didapatkan setelahnya. Pertimbangan tersebut tidak seharusnya ada seperti yang dilakukan pemimpin negara hari ini.

Begitu juga yang dilakukan oleh ketua majelis ulama Indonesia pusat, Cholil Nafis yang menegaskan bahwa melegalkan investasi miras itu sama saja mendukung beredarnya miras sehingga hukumnya haram. “termasuk yang melegalkan investasi miras itu sama dengan mendukung beredarnya miras maka hukumnya HARAM,” kata Cholil , Ahad(28/2/2021). bahkan tegas Cholil Nafis, tidak ada alasan untuk melegalkan investasi serta peredaran miras dengan alasan budaya atau kearifan local setempat. “tidak ada alasan karna kearifann local malah melegalkan investasi miras” menurut sindonews.com.

Seharusnya pemimpin negara ini juga tegas menolak perpres investasi miras seperti yang telah dilakukan oleh ketua MUI pusat, bukannya malah ikut melegalkan karena itu sama saja haram hukumnya.

Baca juga  Kritik Kurikulum Pendidikan, Kritik Dasar Arah Pembangunan Generasi

Minuman keras (miras) atau khamr pun diharamkan oleh Allah seperti Dalam Surah Al-Baqarah : 219 yang artinya : “mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.”
Jadi, sudah jelaskan minuman keras itu haram, baik itu yang melegalkan, mengkonsumsi, mengedarkan maupun yang mendistribusikannya.

Oleh karena itu, perlu adanya system yang menjadi solusi untuk menaungi masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Sistem hari ini tidak bisa menjadi solusi atas problematika yang terjadi, seperti hari ini, bukannya pemecahan masalah selesai malah muncul masalah baru. Karena sistem tersebut merupakan sistem demokrasi yang notabenenya buatan manusia.
Beda halnya apabila sistem yang diterapkan adalah sistem Islam yang datangnya langsung dari sang Pencipta alam semesta, Allah SWT. Sistem Islam yang memberikan jaminan akan kesejahteraan umat, sistem Islam yang menjadi solusi akan segala problematika yang terjadi hari ini.

Oleh karena itu Mari Bersama-sama memperjuangkan Kembali tegaknya sistem Islam, sistem yang dapat menaungi dan mensejahterakan umat , yakni sistem daulah Islam khilafah Minhaj al nubuwwah. Wallohua’lambissowwab…..