Pemberlakuan Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Non-Tunai Tuai Beragam Komentar


Kepala Desa Simbang Pamboang Rahmadi, S.Pd dan Kepala Desa Tinambung Pamboang Adriansyah Djohan, ST

SULBAR99.COM-MAJENE, Dikutip dari laman Antara news, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar saat menjadi pemateri pada kuliah di Universitas Negeri Manado (Unima) di Tondano, Jumat, 7 Februari lalu menyebutkan, pengelolaan dana desa di tahun 2020 akan menggunakan mekanisme non-tunai untuk mengurangi resiko terjadinya penyalahgunaan anggaran.

Pernyataan tersebut akhirnya mendapat respon beragam dari sejumlah kepala desa di Majene Sulbar.

Meski belum menyeluruh pemberlakuan aturan tersebut, sejumlah kepala desa yang ada di kabupaten Majene sulbar mulai angkat bicara.

Dihubungi, Senin (10/2/2020), Kepala Desa Tinambung Adriansyah Djohan, ST mengatakan, rencana pemerintah mendorong pengelolaan dana desa tahun 2020 menggunakan mekanisme non-tunai bisa saja berdampak pada efesiensi waktu.

Baca juga  Covid-19, Gus Menteri Sebut Desa Harus Siap Hadapi Ruralisasi

“Kalau transaksinya seperti itu, akan menguras waktu yang banyak. Misalnya dari Bank lalu pembayaran ke toko, kan seperti itu. Masalah efektifnya, mungkin perlu tahapan juga, apalagi kita yang ada di desa butuh jarak ke kota, disitu mungkin kendalanya. Tapi kalau itu terbangun semua akan ada bagusnya juga,” Jelasnya.

Hal senada disampaikan kepala desa Simbang, Rahmadi, S.Pd, saat ditanya sekaitan hal diatas mengatakan, rencana pemberlakuan mekanime non-tunai dapat saja menimbulkan gejala baru yang lain dari biasanya. “Saya rasa bagaimanapun tekhnis penyalurannya, tergantung kepala desa bagaimana memenej pengelolaan anggarannya. Dan kalau akan dibayarkan seperti itu, akan menimbulkan gejala baru, gejala lain dari biasanya. Misalnya, bendahara akan berkali kali ke kota hanya mengurus pencairan yang menghabiskan energi dan waktu, sementara kita di desa itu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan memang perlu pendampingan pembiayaan yang ekstra,” jelas Rahmadi.

Baca juga  Akhirnya, Kejari Wajo Berhasil Eksekusi Terpidana Kasus Dana Desa Waetuwo Kabupaten Wajo 2016

Dijelaskan, jika pemberlakuan transaksi non-tunai ini adalah merupakan hal baru dan memerlukan edukasi agar bisa memahami maksud dan tujuannya. “Kalau seperti itu aturannya, perlu adanya edukasi agar nantinya kami tidak salah memahami dalam penerapannya, karena selama ini waktu kami terkuras hanya untuk proses pencairan karena berbelitnya birokrasi dan disuguhi aturan yang tidak substansial dan itu harus dilalui. Padahal undang undang sudah menjamin,” jelas Rahmadi sedikit pesimis.

Baca juga  Kelompok Tani Angguning di Desa Pamboborang Terima Bantuan Bentor

Sementara itu, kepala desa Bonde Utara, Ilham, saat dikomfirmasi, tidak mempersoalkan rencana pemerintah menggunakan mekanisme pencairan melalui sistem non-tunai. Dirinya menjelaskan banyaknya rekan sejawatnya tersandung kasus penyelewengan dana desa disebabkan kurangnya pemahaman dalam mengelola anggaran dan kebijakan pemerintah desa.

“Tergantung kebijakan dari pemerintah desa itu sendiri, biar cara apa kalau kepala desanya menyalahgunakan pasti akan salah jalannya kalau sudah ada niat salah, “kata Ilham seraya berharap pengucuran anggaran secapatnya ada realisasi. (Satriawan)


SEPUTAR DESA