Pembentukan TBUP3D Masih Menjadi Pembahasan di DPRD Majene


SULBAR99NEWS.COM–MAJENE, Keberadaan Tim Bupati Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah (TBUP3D) Majene masih menjadi sorotan dan perbincangan di kalangan anggota DPRD Majene. Salah satunya terkait pemberian honor untuk tim.

Seperti yang disampaikan wakil ketua DPRD Majene, Adiahsan saat rapat antara Banggar DPRD bersama TAPD Majene, yang dipimpin ketua DPRD ajene, Salmawati Djamado, Rabu (22/9/2021) malam di hadiri Plt. Sekda Majene, Masriadi Nadi Atjo.

“Saya dengar-dengar dari pak Sekda, pernah ada tim khususnya pak gubernur yang menyuruh berhenti kepala OPD untuk bicara pada saat rapat di DPRD, mudah-mudahan di rapat DPRD Majene tidak begitu,” kata Adiahsan.

Baca juga  Ibu Wabup Majene Bantu 20 KK Warga Miskin Desa Lombong Timur

Karena tim 10 orang menurut Adiahsan, itu batas koordinasinya ke bupati, kecuali diperintahkan bupati dan wakil bupati, dan tim 10 yang dibentuk bupati merupakan tim percepatan untuk pembangunan yang mendampingi bupati, bukan untuk mendampingi OPD.

”Hanya pak kepala badan keuangan, kita sepakat honor mereka tidak ada diusulkan di APBDP tahun 2021, atau mungkin nanti pada APBD pokok tahun 2022,” ujarnya.

Baca juga  Air Terjun Indo Rannuang Ramai Dikunjungi Setelah Jalan Dirintis Satgas TMMD Kodim 1402/Polman

Adiahsan menambahkan, terkait honor tim khusus bupati harus merujuk pada standar satuan harga, sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 33 tahun 2020, karena itu akan menjadi patokan legalitas pembayaran honor tim yang dibentuk bupati.

”Jadi tidak boleh melebihi dari ketentuan dalam Perpres nomor 33, terus honornya berapa pak Kaban, 1,5 juta ya, sekarang pak Kaban saya minta penjelasannya,” ucap Adiahsan.

Menanggapi pertanyaan wakil ketua DPRD, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Majene, Kasman Kabil menjelaskan, bahwa honor tim yang diangkat bupati Majene belum diusulkan pada APBD Perubahan tahun 2021.

Baca juga  Rumuskan Arah Pembangunan Desa, Mendes PDTT Sambangi UGM, IPB dan UI

“Untuk TBUP3D sejauh ini belum ada termuat dalam RAPBD Perubahan 2021, kenapa pertama dasar penentuan standar satuan harga belum kita tetapkan, kemudian SK pengangkatannya juga tidak disertai dengan besaran honor, jadi tidak ada dasar kita untuk menentukan Pagu dalam APBD, baik honor maupun dalam perjalanan dinas. Hanya saja saya belum bisa pastikan akan ada, yang jelas belum ada sampai sekarang,” jelas Kasman.(Ali)