Pembatalan Haji 2021, Benarkah Karena Pandemi?


Oleh : Rahmawati, S.Pd

Kementerian Agama RI resmi mengumumkan bahwa tahun 2021 ini tidak ada keberangkatan jemaah haji asal Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam konfrensi pers belum lama ini. Yaqut menyatakan pemerintah telah menerbitkan keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 perihal pembatalan keberangkatan haji tersebut.

“Kami pemerintah melalui kemenag menerbitkan keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada pemberangkatan ibadah haji 1442 H/2021 M” kata Yaqut dalam konferensi Pers secara Virtual, kamis (03/06/2021).

Menurut Menag keputusan ini diambil guna menjaga dan melindungi warga negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menaggulangi pandemi covid-19 yang sempat mengalami lonjakan pasca libur lebaran kemarin.

Dengan adanya keputusan ini berarti penyelenggaraan keberangkatan haji tahun 2021 resmi dibatalkan. Keputusan ini merupakan keputusan final setelah mempertimbangkan keselamatan haji dan mencermati aspek teknis persiapan dan kebijakan otoritas Arab saudi.

Keputusan ini mendapat dukungan dari komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja persidangan kelima tahun sidang 2020/2021 pada 2 juni kemarin dimana pihak DPR RI menyatakan menghormati keputusan pemerintah yang akan diambil terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M.

Baca juga  SISTEM SEKULER LAHIRKAN GENERASI KEBLINGER

Keputusan pemerintah membatalkan keberangkatan jemaah haji 2021 menuai kontroversi. Ditengah polemik, muncul isu-isu miring soal keputusan pembatalan haji 2021 ini. Mulai dari isu soal dana haji 2021, minimnya lobi pemerintah ke Arab Saudi, isu utang RI ke Saudi Arabia, isu pengambilan keputusan pembatalan haji ini terkesan terburu-buru serta isu pemerintah sembunyi dibalik pandemi covid-19.Namun semua isu-isu tersebut dibantah oleh pemerintah.

Bagi masyarakat awam, apapun alasan pembatalan keberangkatan haji tahun 2021 ini menyisakan kekecewaan yang mendalam. Pasalnya keputusan ini berarti jemaah haji Indonesia gagal berangkat ke Tanah Suci untuk kedua kalinya, setelah larangan pertama diberikan pada tahun 2020 lalu dengan alasan pandemi.

Pembatalan tahun ini pun menimbulkan persoalan baru yaitu akan menambah panjang daftar antrian keberangkatan calon Jemaah haji di tanah air. Sampai tahun ini antrian terlama di Indonesia adalah pada tahun 2055.

Haji adalah kewajiban Agung yang termasuk salah satu rukun islam. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Saw.; “Islam dibangun atas lima perkara, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji dan shaum ramadhan.” (HR. Al-Bukhari).

Ibadah haji adalah kewajiban manusia kepada Allah yaitu bagi yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah. Siapa saja yang mengingkari (kewajiban haji) sungguh Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (TQs. Al-Imran (3) : 97).

Baca juga  Putus Kuliah, Imbas Pendidikan Kapitalis

Prof. Dr. Wahbah Zuhaili merangkum keterangan para ulama yang menjelaskan bahwa yang dimaksud batas kemampuan disini adalah mampu badaniyah, maliyah dan amaniyah. (Wahbah Zuhaili, Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu, 3/25).

Begitu pentingnya pelaksanaan ibadah haji bagi rakyat maka pembatalan haji untuk yang kedua kalinya ini perlu kiranya dijadikan evaluasi bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam memfasilitasi kewajiban agama setiap orang, sehingga dengan alasan apapun pembatalan haji bisa dihindari dan tidak terjadi lagi untuk ketiga kalinya.

Islam mewajibkan negara sebagai raa’in (pengurus rakyat) dan bertanggung jawab atas pengurusan tersebut. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw.; “Imam (khalifah) adalah Raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Bukhari).

Pemerintah melakukan upaya maksimal untuk memastikan terlaksananya kewajiban haji oleh rakyat dan mengatasi berbagai hambatan yang bisa menghalangi pelaksanaan haji.

Betapa besar perhatian dan pelayanan yang diberikan para khalifah kepada jemaah haji dari berbagai negeri. Mereka dilayani sebaik-baik nya sebagai tamu Allah. Pelayanan tersebut diberikan tanpa ada unsur bisnis, investasi atau mengambil keuntungan dari pelaksanaan haji. Semua adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh negara.

Khalifah memiliki strategi dalam pengurusan haji, antara lain: pertama, menunjuk pejabat khusus untuk memimpin dan mengelola pelaksanaan haji dengan sebaik-baiknya. Dipilih dari orang-orang bertakwa dan cakap memimpin. Kedua, Penetapan ONH (Ongkos Naik Haji) disesuaikan dengan biaya yang dibutuhkan oleh jamaah berdasarkan jarak wilayah dari tanah haram serta akomodasinya.

Baca juga  Pandangan Nyeleneh ‘Haid Boleh Puasa’, Dimana Peran Negara Menjaga Syariat?

Ketiga, penguasa berhak mengatur kuota haji dan umroh. Dalam hal ini harus memperhatikan bahwa kewajiban haji hanya sekali seumur hidup dan kewajiban haji hanya berlaku bagi mereka yang memenuhi syarat dan kemampuan sehingga keterbatasan tempat tidak menjadi kendala bagi calon jemaah haji dan umroh.

Keempat, menghapus visa haji dan umroh karena pada hakikatnya berada dalam satu wilayah tidak tersekat oleh batas daerah dan negara. Dan terakhir, membangun sarana dan prasarana untuk kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan para jamaah haji sehingga faktor teknis yang dapat mengganggu, apalagi menghalangi pelaksanaan haji dapat disingkirkan.

Pada masa Khalifah Sultan Abdul Hamid II pernah dibangun sarana transportasi massal dari Istanbul hingga Madinah untuk mengangkut jamaah haji. Selain itu pada masa Khilafah Abbasiyah, Khalifah Harun Ar-Rasyid membangun jalur haji dari Irak hingga Hijaz (Makkah-Madinah). Menyediakan logistik dan dana zakat bagi jamaah yang kehabisan bekal.
Demikianlah perhatian penguasa islam dalam pelaksanaan haji.

Wallahu a’lam.