Pemandangan Umum Fraksi Kebangkitan Nasional Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Sulbar 2020


SULBAR99NEWS.COM-MAMUJU, DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Paripurna terkait Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Penjelasan Gubernur Terhadap RANPERDA “Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020” yang dilaksanakan di Kantor Sementara DPRD Prov. Sulbar. Senin, 14 Juni 2021.

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua I Usman Suhuria yang didampingi Sekretaris Daerah Muhammad Idris, Sekretaris Dewan Abdul Wahab HS, Kapala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Musra Awaluddin.

Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan sebagian kewenangan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan pemerintah daerah, dengan maksud akan mempercepat proses pembangunan secara nasional, pelaksanaan pemerintahan tersebut tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang dapat di implementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari masyarakat, didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Guna mewujudkan seluruh keinginan bersama tersebut serta untuk melaksanakan program kegiatan tersebut tentunya dalam fungsi dewan sebagai lembaga legislatif, budgeting, dan pengawasan menjadi hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan cita-cita bersama tersebut, sehingga mitra lembaga daerah tersebut dapat berjalan seiring, seirama, secara wajar dan proporsional.

Terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah disampaikan oleh ibu Wakil Gubernur Sulawesi Barat pada hari jumat, tanggal 11 juni 2021, Fraksi Kebangkitan Nasional memandang telah banyak capaian hasil kinerja yang mendapatkan pengakuan dari pihak Pemerintah Pusat terutama dengan penilaian tentang Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 dengan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI, tentunya atas dasar laporan tersebut maka kami fraksi Kebangkitan Nasional mengucapkan selamat atas keberhasilannya dan memberikan penghargaan serta apresisasi yang tinggi kepada seluruh satuan perangkat daerah baik secara kolektif, maupun yang dicapai secara individu maupun instansi terkait dengan harapan semoga di tahun-tahun kedepan Provinsi Sulbar lebih maju dan sejahtera sebagai harapan bagi warga masyarakat Sulbar.

Baca juga  DPRD Sulbar Ekspose Rancangan KUA/PPAS dan APBD Perubahan 2020

Berkaitan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 tentunya Fraksi Kebangkitan Nasional yang memiliki salah satu tugas mengawasi jalannya pemerintah daerah secara bermartabat dan proporsional, memandang bahwa laporan tersebut di atas sangat penting mendapatkan perhatian kami, hal ini dimaksudkan supaya dalam menjalankan tugas pemerintahan menjadi lebih terkontrol dan terkendali. Namun DPRD sebagai pemangku tugas pengawasan harus dan wajib mencermati hasil pelaksanaan pemerintahan dengan maksud ke depan bahwa keberhasilan yang telah dicapai untuk tetap dipertahankan, sementara kekurang sempurnaan dapat diperbaiki guna mencapai hasil yang optimal dikemudian hari.

Tanggapan dan catatan-catatan Fraksi Kebangkitan Nasional semata-mata bukan masalah politis, namun semua ini demi kebaikan kita bersama sehingga Fraksi Kebangkitan Nasional tetap konsisten untuk meluangkan waktunya mencermati laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 disamping itu kami juga menerima masukan dari masyarakat.

Baca juga  Ketua DPRD Majene Minta Biaya Rapid Test Digratiskan

Berikut ini catatan-catatan dan masukan yang diberikan Fraksi Kebangkitan Nasional untuk melengkapi laporan petanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Fraksi Kebangkitan Nasional mengapresiasi pemberian Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tujuh kali berturut-turut terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi Sulbar tahun anggaran 2020 oleh BPK RI, tentunya kita tetap bersyukur atas pencapaian itu, tetapi jangan pula kita berbangga dengan WTP, karena WTP ini adalah penyelenggaraan anggaran APBD berdasarkan kesesuaian perundang – undangan secara administrasi. Dan tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan APBD 2020 banyak tidak menyentuh pada sasaran atau masyarakat Sulbar. Terbukti ditengah pandemik covid – 19 ini tingkat ekonomi masyarakat masih sangat rendah, dan semua pasti kita merasakan itu, dimana BLT menjadi dambaan masyarakat untuk menopang kehidupan sehari-harinya.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksanaan BPK ada catatan-catatan untuk segera ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan jelas. Olehnya itu, mohon penjelasan kapan untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan karena ini sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kinerja Gubernur Sulawesi Barat ke depan yang lebih baik.
Terkait SILPA tahun anggaran sebesar Rp. 103.192.697,843,62(Seratus tiga milyar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tiga Rupiah koma enam puluh dua sen). Fraksi Kebangkitan Nasional mencermati bahwa silpa masih terlalu besar. Dilihat dari aspek perencanaan berarti masih banyak kegiatan yang tertunda bahkan tidak dapat dilaksanakan, ini berarti target yang sudah ditetapkan tidak terealisasi.

Baca juga  Reses, Anggota DPRD Sulbar Dalif Arsyad Kunjungi Masyarakat di Tengah Keresahan Pasca Gempa

Seharusnya perencanaan program kegiatan sudah melalui kajian yang menyeluruh sehingga tidak ada lagi alasan kegiatan tidak bisa dilaksanakan.
Orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi, untuk itu fraksi Kebangkitan Nasional memberikan catatan agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan harus didahulukan.

Demikianlah pemandangan Umum Fraksi Kebangkitan Nasional terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 ini kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata maupun kalimat yang kurang berkenang dihati Bapak/Ibu sekalian. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT meridhoi kita semua. Amin

Fraksi Kebangkitan Nasional Juru Bicara : M. DHALIF ARSYAD
H. M. Arsat Saggap, SE : Ketua
Drs. H. Hasan Bado : Wakil Ketua
M. Dalif Arsyad : Sekretaris
H. Arif Daeng Matemmu, SE, M. Kes : Bendahara