Pelayanan Jampersal Terhenti, Komisi III DPRD Majene Akan Panggil Dinkes dan BKAD


Sekretaris Komisi III DPRD Majene Budi Mansur

SULBAR99NEWS.COM-MAJENE, Akibat klaim jaminan persalinan (Jampersal) yang telah melampaui anggaran yang tersedia di Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Pelayanan Jampersal mulai Agustus 2021 hingga Desember 2021 dihentikan.

Sekretaris Komisi III DPRD Majene Budi Mansur yang dihubungi via telepon terkait persoalan tersebut dengan tegas mengatakan akan memanggil dinas Kesehatan dan BKAD Majene untuk mencari solusi bersama. “Senin besok, kita akan panggil Dinkes dan BKAD untuk mempertanyakan persoalan tersebut,” ujarnya.

Baca juga  Penyakit Kusta Masih Mengancam Warga Polman

Menurut Budi Mansur, anggaran Jampersal di Majene berkisar Rp 300 juta lebih, sedangkan pemohon dari jampersal ini katanya sudah melampaui. “Ini pelayanan dasar, tidak boleh terhenti. Disamping kemarin ada masalah BPJS tanggungan provinsi, tambah lagi ini. Paling tidak Jampersal ini cukup membantu ibu-ibu yang mau melahirkan,” jelas Ketua BKPRMI Majene ini.

Baca juga  Perusahaan Herbal Ternama di Indonesia Kini Hadir di Majene Sulbar

Lebih jauh politikus PKS dari Pamboang ini menjelaskan, anggaran setiap persalinan bervariasi, sebab jampersal juga menanggung seksio sesarea (sc) atau operasi sesar. “Itu yang banyak anggarannya. Kalau persalinan biasa, tidak seberapaji, tidak sampai Rp 1 juta klaimnya,” ujarnya.

Baca juga  Pasca Dinyatakan Positif Covid-19, Kondisi Ketua DPRD Sulbar Berangsur Membaik

Budi Mansur menambahkan, jika memang anggaran jampersal sudah ini (habis), nanti kita usulkan di APBD Perubahan. Karena ini cukup membantu masyarakat di tengah pandemi. Disaat BPJSnya tidak aktif. Paling tidak adalah anggaran yang kita talangi di Perubahan, Insya Allah,” harapnya. (Satriawan)


KESEHATAN