Pelaksanaan Pilkada Serentak Mengancam Jiwa Rakyat



Oleh : Hamzinah (Pemerhati Opini Medsos)

Pandemi Covid-19 belum ada tanda-tanda akan berakhir, bahkan kasus positif terus bertambah setiap hari. Tercatat tanggal 17 September 2020 jumlah kasus positif sebanyak 232.628 orang, yang sembuh sebanyak 166.686 orang dan yang meninggal 9.222 orang. Hal ini mengindikasikan pemerintah belum berhasil memutus penyebaran Covid-19 sehingga menimbulkan kekhawatiran ditengah masyarakat terutama saat gelaran Pilkada serentak 2020 nanti akan memunculkan klaster baru Covid-19 dari kerumunan saat pemungutan suara.

Pilkada Dapat Memicu Klaster Baru Covid-19

Pilkada serentak direncanakan akan digelar tanggal 9 Desember 2020. Namun, beberapa pihak meminta untuk Pilkada serentak ditunda, sebab kasus Covid-19 terus meningkat. Salah satu permintaan penundaan datang dari Dirut Indo Barometer, Mohammad Qodari meminta pemerintah dan DPR merespons serius Pilkada sebagai klaster baru penyebaran Covid-19. Ia mengatakan “UU Pilkada perlu direvis, kegiatan kampanye dengan pengumpulan orang, seperti rapat umum, pentas seni, dan kegiatan olahraga harus ditiadakan. Cukup dengan door to door campaign, alat peraga atau kampanye daring”.

Dari simulasi yang dilakukan, kata Qodari Pilkada berpotensi melahirkan kerumunan di 305.000 titik. Itu berdasarkan estimasi jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pilkada serentak. Jumlah orang yang terlibat di 305.000 titik TPS tersebut jika memakai target partisipasi 77,5% oleh KPU adalah 106 juta pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) x 77,5% = 82,15 juta orang. Jika positivity rate kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 19%, maka potensi orang yang terinfeksi dan menjadi agen penularan Covid-19 pada hari “H” mencapai 82,15 juta orang x 19% = 15,6 juta orang. Kata Qodari (Beritasatu.com).

Sekitar 91% yang mengikuti polling saat Diskusi Webinar yang diselenggarakan Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) bertajuk “Evaluasi 6 bulan Dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan Covid-19 di Indonesia” meminta agar Pilkada ditunda karena tidak ada urgensinya dan hanya membesarkan masalah yang sudah ada. Sekitar 99% peserta mendesak pemerintah menerbitkan payung hukum yang memberikan kenyamanan kepada para pengambil keputusan untuk mengatasi Covid-19 dan mencegah masyarakat dari kelaparan dan kekurangan nutrisi. (Detik.com)
Direktur Indonesia Future Studies (INFUS) Gde Siriana Yusuf menyangkan Pilkada tetap dipaksakan saat angka Covid-19 terus menanjak. “Hampir setiap hari kasus positif (Covid-19) nambah di atas 3.000 kasus, masih ngeyel aja bikin Pilkada. Ampun ini rezim”, katanya di akun twitter pribadinya. (Kamis, 10/9/2020).

Baca juga  Merayakan Panen Raya dengan Impor Beras

Menanggapi permintaan penundaan Pilkada serentak, Menko Polhukam, Mahfud MD menilai penundaan Pilkada sulit diwujudkan karena berbagai alasan, Ia mengatakan “Kalau ditunda itu prosedurnya kalau mau ubah UU dalam waktu dekat itu nggak mungkin sudah kurang dari 2-3 bulan, itu harus masuk prolegnas, itu hanya bisa dengan Perppu, Perppu tergantung KPU mau usulkan nggak dan belum tentu mendapatkan dukungan DPR”. Terang Mahfud (MakassarTerkini.id).

Wacana penundaan Pilkada pernah dibahas oleh pemerintah, KPU, dan DPR. Namun, waktu itu diputuskan Pilkada tetap digelar 9 Desember 2020. Ada dua alasan, Pertama, Pemerintah dan DPR tidak mau 270 daerah di Indonesia serentak dipimpin oleh pelaksana tugas. Kedua, Jika ditunda karena Covid-19 sampai kapan? Sampai kapan Covid-19 berhenti dan tidak lagi berbahaya? Toh, sampai hari ini, angka positif Covid-19 masih terus menanjak. “Ini bukan alasan saya, tetapi alasan pemerintah dan DPR saat mereka memutuskan. Saya hanya menyampaikan kembali”. Ungkap Mahfud. (Beritasatu.com).

Pilkada Serentak Mengancam Nyawa
Kondisi perpolitikan menjelang Pilkada 2020 kian memanas yang akan diselenggarakan ditengah pandemi Covid-19 dimana saat ini kondisinya mengancam jiwa yang jika pilkada tetap dilaksanakan akan menimbulkan bom waktu lonjakan Covid-19. Terbukti banyaknya pelanggaran saat masa sosialisasi dan pendaftaran calon mereka tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker dan jaga jarak bahkan menimbulkan kerumunan ribuan orang dalam arak-arakan.

Baca juga  Mendudukan Akar Persoalan Bangsa Dalam Polemik RUU HIP

Inilah watak asli sistem demokrasi yang menyesatkan, demi kekuasaan mereka mengabaikan pertimbangan kesehatan. Sebelum menjabat saja mereka sudah berani melanggar aturan protokol kesehatan. Hal ini menegaskan bahwa Pilkada menjadi instrument penting dalam mempertahankan demokrasi. Kerusakan dan Kezaliman kepemimpinan demokrasi akan diperpanjang nyawanya melalui Pilkada.

Saat ini, yang rakyat butuhkan adalah uluran tangan dari pemerintah untuk perawatan dan penyembuhan pasien yang sakit akibat Covid-19. Rakyat juga butuh testing dan tracing secara meyeluruh dengan biaya murah bahkan gratis untuk mengatasi sebaran wabah. Rakyat butuh bantuan langsung tunai, subsidi, dan tunjangan akibat dari PHK. Rakyat butuh negara yang hadir secara rill dengan optimalisasi anggaran, memastikan seluruh bantuan sampai dan tepat sasaran.

Islam Mampu Melahirkan Pemimpin Berkualitas

Berbeda jauh dengan sistem Islam, hal-hal yang menjadikan Pemilu dalam Islam mampu melahirkan pemimpin berkualitas. Pertama, Islam secara mendasar telah mendudukkan kepemimpinan sebagai amanah, beratnya amanah menjadikan pemimpin tidak berani bertindak sesuka hati, dia selalu bersandar pada aturan ilahi. Karena takut atas pertanggungjawaban diakhirat. Orang yang maju menjadi calon pemimpin bukanlah figur yang gila jabatan dan kekuasaan, tetapi orang yang terdepan dalam kebaikan. Sosok yang bertakwa akan membersihkan hatinya dari niat jahat. Tujuan kepemimpinan dalam Islam adalah menjadikan negeri ini bertakwa hingga berkah Allah SWT tercurah dari langit dan bumi.

Baca juga  Korean Wave Dijadikan Inspirasi, Good Looking Dimusuhi

Kedua, Metode baku pengangkatan pemimpin dalam Islam adalah baiat. Seorang calon pemimpin akan di baiat jika mendapatkan dukungan umat. Dukungan ini tidak harus berupa pemilu langsung yang menghabiskan banyak uang negara. Dukungan rakyat bisa diperoleh melalui metode perwakilan, yaitu rakyat memilih wakilnya untuk menjadi calon Khalifah. Pencalonan ini akan diseleksi oleh Mahkamah Mazhalim dan dinyatakan layak ketika memenuhi ketujuh syarat in’iqod (muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka, dan mampu). Setelah diverifikasi oleh Mahkamah Mazhalim, maka mereka yang dinyatakan lolos oleh Mahkamah Mazhalim diserahkan kepada Majelis Umat. Selanjutnya Majelis Umat akan melakukan musyawarah untuk menapis mereka. Hasil keputusan Majelis Umat akan menetapkan 6 nama calon. Dari keenam calon itu kemudian digodok lagi hingga tinggal 2 nama saja. Keputusan Mejelis Umat dalam pembatasan calon Khalifah ini bersifat mengikat. Sedangkan dua calon inilah yang akan diserahkan kepada umat untuk diambil suara mayoritas.

Ketiga, Islam menetapkan batas maksimal kekosongan kepemimpinan adalah 3 hari. Batas waktu 3 hari ini akan membatasi kampanye, sehingga tidak perlu kampanye akbar yang akan menghabiskan uang dalam jumlah besar. Teknis pemilihan juga akan dibuat sederhana, sehingga dalam waktu 3 hari pemilu sudah selesai.

Demikianlah pengaturan sistem Islam secara kaffah yang mempu melahirkan pemimpin berkualitas dan menjalankan perannya sebagai penanggung jawab urusan rakyatnya serta mencintai rakyatnya. Sebagai mana sabda Rasulullah SAW “Sebaik-baiknya pemimpin kalian ialah orang-orang yang kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian, juga yang kalian mendoakan kebaikan untuk mereka dan mereka pun mendoakan kebaikan untuk kalian”. (HR. Muslim). Wallahu’alam bishowwab.