Pasar Bebas, Liberalisasi Ekonomi, Penjajahan ?


Oleh : Marwana S, S.Kep.Ns

Perang dagang ayam antara Brasil dan Indonesia bukanlah kisah baru, Indonesia sempat kalah dari gugatan Brasil yang didaftarkan ke WTO (World Trade Organization) pada 2014 lalu. Dalam gugatan itu, Brasil mengeluhkan penerapan aturan tak tertulis oleh Indonesia yang dianggap menghambat ekspor ayam Brasil ke RI sejak 2009 silam. Tiga tahun berikutnya, Indonesia diputuskan bersalah karena tidak mematuhi empat ketentuan WTO, yakni kebijakan positive list, fixed license term, intended use, dan undue delay. Atas putusan tersebut, Indonesia wajib melakukan penyesuaian kebijakan untuk mengakomodasi putusan WTO. Sebagai konsekuensi, Indonesia harus mengubah ketentuan impornya. Pemerintah pun mengakomodasi dengan mengubah dua aturan, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan produk Hewan serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan Olahannya ke Dalam Wilayah NKRI. Namun, Brasil tetap tidak puas dengan perlakuan Indonesia. Pada Juni 2020, Brasil mengatakan Indonesia masih menghalang-halangi ekspor ayamnya ke Indonesia dengan menunda sertifikasi kebersihan dan produk halal.

Pada tahun 1995, WTO kemudian menggantikan peran GATT (General Agreement on Tariff and Trade) sebagai organisasi internasional yang bertanggung jawab untuk menjalankan perjanjian perdagangan internasional. WTO menjadi legalitas negara-negara besar untuk meluaskan pasar mereka, dan mencari sumber daya alam baru yang murah melalui perdagangan dengan tariff nol persen, alias non hambatan. Dengan demikian hampir seluruh kegiatan ekonomi di dunia, termasuk di negeri-negeri muslim telah berkiblat pada sistem ekonomi kapitalisme.

Baca juga  Generasi, Akankah Jadi Tumbal Moderasi Beragama?

Pasar bebas adalah bebas barang, bebas jasa dan bebas modal. bebas barang, jika ada barang impor tidak boleh diberikan bea. bebas jasa, siapapun dari negara manapun harus dibebaskan tidak boleh dipersulit. bebas modal, investasi asing bebas keluar masuk. Dengan kata lain perdagangan dibebaskan.

Sangat tepat jika perdagangan internasional yang bebas diibaratkan sebagai arena pertarungan tinju all in one. Semua jenis petarung dipertemukan tanpa dibedakan klasemennya. Negara-negara dengan ekonomi masih lemah, ekonomi menengah dan ekonomi maju, bersaing dalam pasar bebas. Tentu saja, negara-negara dengan ekonomi lemah, kalah telak dengan negara ekonomi maju. Inilah yang terjadi pada negeri ini. Ekonomi masih lemah, tapi dipaksa mengikuti skema pasar bebas.
Perdagangan global sewajarnya memiliki fungsi bagi setiap negara untuk mendapatkan manfaat pemenuhan kebutuhan nasional dan peningkatan kesejahteraan.

Namun, tata perdagangan global saat ini berlangsung dengan sangat tidak adil. Negara-negara di dunia dipaksa membuka pasar mereka, mencabut segala rintangan dagang, sedangkan negara-negara maju menutup pasar mereka dengan berbagai aturan dagang yang dibuat-buat. Negara-negara maju memaksa negara lain mencabut subsidi di sektor pertanian dan industri, tetapi mereka sendiri melakukan subsidi besar-besaran. Negara-negara di dunia dipaksa untuk menerapkan pasar bebas dan perdagangan bebas.

Baca juga  Campakkan Demokrasi dan Otoriter atau Perubahan ke Arah Islam, Pilih Mana?

Islam mengharamkan konsep liberalisme ekonomi, termasuk dalam aspek kebebasan memiliki dan pasar bebas. Kebebasan memiliki dalam kapitalisme berarti tiap individu bebas untuk menguasai atau menjual komoditas apa saja yang dianggap sebagai barang ekonomi. Di dalam Islam, konsep kepemilikan diatur tegas. Secara ringkas, kepemilikan dibagi menjadi: kepemilikan swasta, publik dan negara. Barang-barang yang masuk kategori milik publik, seperti minyak, tambang, energi dan listrik hanya boleh dikuasai negara, yang hasilnya didistribusikan kepada rakyat yang menjadi pemiliknya. Dengan demikian, haram memperjualbelikan barang-barang milik umum kepada swasta.

Mekanisme pasar dalam Islam tidak mengharamkan adanya intervensi negara, seperti subsidi dan penetapan komoditas yang boleh diekspor. Sebaliknya, negara tidak pernah melakukan intervensi dengan cara mematok harga. Harga dibiarkan berjalan sesuai dengan mekanisme supply dan demand. Untuk mempengaruhi harga, negara mengintervensi melalui mekanisme pasar. Negara juga tidak mengenakan cukai atas komoditas yang datang dari negara lain jika negara tersebut tidak memungut cukai atas komoditas yang dibawa warga negara islam. Inilah pola hubungan dagang internasional yang adil dan tidak saling mengeksploitasi.

Adapun perjanjian luar negeri dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan keuangan, menurut Taqiyyuddin An-Nabhani, secara umum hukumnya mubah karena masuk dalam kategori hukum ijarah, bai’, dan sharf. Itu pun dengan memperhatikan status politik negara luar tersebut tidak memusuhi dan memerangi Islam dan kaum muslimin. Dan jika di dalam klausul perjanjian mengandung hal yang bertentangan dengan Syariat Islam, maka tidak boleh ditindaklanjuti.

Baca juga  Kebocoran Data dan Perlindungan Diskriminatif Negara

Negara berkembang sulit membangun fondasi ekonomi yang tangguh karena tergantung kepada negara industri. Hal ini berbahaya bagi ekonomi suatu negara. Terlebih lagi melanggar ketentuan Allah dalam QS An Nisa 14 yang artinya: “Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Untuk bisa lepas dan mandiri dari ketergantungan asing, solusinya hanya dengan menerapkan Ekonomi Syariah. Karena ekonomi syariah bebas kepentingan manusia dan terbukti berhasil meratakan kesejahteraan, adil, dan stabil.

Dengan mekanisme tersebut, Negara islam di era dulu tumbuh menjadi negara yang mandiri, kokoh, dan terdepan perekonomiannya. Tanpa memanipulasi dan menjarah kekayaan alam negara lain. Dengan demikian mereka dapat melihat bahwa pemikiran ekonomi Islam, yang berbeda dengan sistem kapitalisme, baik asas ataupun rinciannya, merupakan solusi yang benar terhadap persoalan ekonomi dewasa ini.
Wallahu a’lam bishshawab.