Paripurna LKPj 2018 Hanya Dihadiri 13 Anggota DPRD

  • Bagikan
PARIPURNA. Sidang paripurna LKPj Bupati tahun 2018 hanya dihadiri separuh anggota dewan. (Foto : Ali Muhtar)

SULBAR99.COM-MAJENE,–Rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Majene, APBD tahun 2018, terpaksa molor selama satu jam dari jadwal sebelumnya pukul 09.00 Wita, dan baru dimulai pukul 10.00 Wita. Pasalnya banyak anggota dewan yang tidak hadir.

Pantauan dilokasi, hingga rapat dimulai yang digelar di ruang rapat gedung DPRD Majene, Rabu (24/7/2019) dipimpin langsung ketua DPRD Majene Darmansyah,  jumlah anggota dewan yang hadir  hanya 13 orang dari 25 anggota dewan.

Sementara nota LKPj dan penyampaian KUA-PPAS tahun anggaran 2020 dan
KUPA-PPAS perubahan APBD 2019 disampaikan oleh wakil Bupati Majene
Lukman, dihadiri Forkopimda serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para camat dan Lurah.

“Karena kehadiran anggota dewan ini sudah kuorum, sehingga rapat
paripurna bisa dilanjutkan, meskipun sempat molor selama kurang lebih
satu jam,” kata Ketua DPRD Majene Darmansyah.

Ketua DPRD Darmansyah didampingi wakil ketua Hasbinah kemudian
memberikan kesempatan kepada Kabag persidangan Sekretariat DPRD untuk
menyampaikan laporannya  di hadapan anggota dewan dan sejumlah undangan.

Sementara itu wakil Bupati Majene Lukman saat menyampiakan,
pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD tahun 2018 secara material dituangkan dalam bentuk  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (LKPD)
tahun 2018 telah melalui proses audit BPK RI perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

“Kita bersyukur pada tahun ini kita masih mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sulbar, WTP yang kita raih sudah yang keempat kalinya,”ungkap Lukman.

Lukman juga berharap kepada seluruh OPD agar dapat menjalankan sinergi yang baik bersama DPRD dalam pembahasan APBD Perubahan tahun 2019, serta APBD tahun 2020.

“Kita harapkan senantiasa eksekutif dan legislatif bersinergi untuk membahas APBD, baik APBD Pokok maupun APBD Perubahan, hendaknya catatan-catatan dari hasil evaluasi dapat menjadi asas dan pedoman dalam menyusun rancangan APBD, ”pungkasnya.(Ali)”

  • Bagikan