Paradoks Sekolah Tatap Muka Namun Minim Penyiapan


Oleh: Yozii Asy Syarifah

Dunia pendidikan di Indonesia seolah mendapatkan angin segar. Sebab ditengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pemerintah mengizinkan Belajar Tatap Muka. Seperti yang akan dilakukan di Sulawesi Barat, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP dan Juga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tak hannya di Sulawesi Barat yang akan melakukan Belajaran Tatap Muka namun, 261.040 Sekolah telah Gelar Belajar Tatap Muka.

“Pada tanggal 22 Agustus 2021 sebanyak 31 persen dari total yang dilaporkan yaitu 261.040 satuan pendidikan yang berada pada daerah dengan PPKM level 3, 2, dan 1 telah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat,” kata Wiku dalam konferensi pers daring, Kamis (26/8/2021).

Pelaksanaan sekolah tatap muka didasari pada keputusan bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan pelaksanaan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid 19. Selain itu, Instruksi Mendagri Nomor 35, 36, dan 37 Tahun 2021 terkait Pelaksanan PPKM juga menjadi landasan pelaksanaan kegiatan tersebut ujar Wiku.

Baca juga  Kampanye Liberal di Balik Serangan Terhadap Pembiasaan Hijab

Keputusan tersebut disambut baik oleh anak-anak sekolah dan juga wali murid dengan alasan bosan dirumah terus dan wali murid yang banyak tidak tau mengajari anak jika mendapatkan tugas dari guru. Namun berbeda dengan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) yang menyayangkan pernyataan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim yang membolehkan belajar tatap muka.

Alasannya karena membolehkan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah yang berada pada PPKM Level 1-3, walaupun para siswa belum divaksinasi. Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri khawatir tindakan gegabah tersebut. Karena Menurutnya, vaksinasi anak dan guru harus dituntaskan di sekolah tersebut sebelum dilaksanakannya PTM terbatas.

Baca juga  Islam Sejati : Islam Inspiratif, Aspiratif, dan Solutif

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), progres vaksinasi anak usia 12-17 secara nasional masih lambat, baru mencapai 9,34 persen atau 2.494.621 untuk dosis pertama. Sementara vaksin dosis kedua sudah 1.432.264 atau 5,36 persen. Di mana sasaran vaksinasi anak usia 12-17 tahun sebanyak 26.705.490 orang. “Artinya meskipun sekolah di PPKM Level 1-3 tapi syarat vaksinasi anak belum terpenuhi,” ujar dia kepada JawaPos.com, Kamis (26/8).

Beginilah sistem pendidikan hari ini yang menganut sistem sekuler yaitu memisahkan agama dan kehidupan. Dalam hal ini tidak memperhatikan seperti apa dampak yang akan dialami oleh para siswa dan siswi ketika melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka sementara vaksinasi belum dituntaskan. Dan juga belum bisa menjamin bahwa anak tetap mematuhi protokol sebagaimana yang disyaratkan juga.

Baca juga  Tipu-tipu Rezim Demokrasi untuk Klaim Keberhasilan Penanganan Pandemi

Sangat berbeda dalam sistem Islam. Sebab sedari awal Islam Memberikan solusi dengan melakukan lock down wilayah yang ada wabah didalamnya. Orang yang berada diwilayah tersebut tidak diperbolehkan utuk keluar dari wilayah tersebut dan orang diluar wilayah tersebut tidak boleh memasuki wilayah yang terdampak agar penyebaran virus dapat dihindari seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khatab saat ingin berkunjung ke Damaskus waktu itu namun dicegah untuk tidak memasuki wilayah tersebut karena sedang ada wabah tha’un.

Dan upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan memaksimalkan vaksinasi agar terbentuk imunitas tak hanya guru namun juga para siswa dan siswi. Dengan begitu ketika dilaksankan sekolah tatap muka tak lagi mengkhawatirkan. Dan pastinya juga memperhatikan wilayah. Apakah wilayah tersebut terkategori zona hijau agar tidak terjadi penyebaran virus.
Wallahu’alam


OPINI