Pansus DPRD Sulbar Rapat dengan Bappeda Soal Pemulihan Bencana di Tenda Darurat


SULBAR99NEWS.COM-MAMUJU, DPRD Provinsi Sulawesi Barat Melaksanakan Rapat Pansus terkait Percepatan Pemulihan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana di Provinsi Sulawesi Barat. Yang dilaksanakan di Pelataran Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Jum’at, 5 Februari 2021.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Muhammad Hatta Kainang sebagai Ketua Pansus dan didampingi Anggota Pansus Taufiq Agus serta beberapa anggota lainnya yang hadir secara Daring melalui via Zoom seperti Ismiwati Ramlan, H. M. Arsat Saggap dan H. Hasanuddin.

Baca juga  Hasriadi : RS Majene Harus Siap Rawat Pasien Corona

Dalam Rapat Pansus tersebut dihadiri Para Pimpinan dan Anggota Pansus serta Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang terkait seperti Kepala Bappeda Khaeruddin Anas, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Gunawan Rasjid dan Kepala Bidang PPM A. Almah Aliuddin. Turut mendampingi Sekwan DPRD Provinsi Sulbar, Kabag Persidangan, Kabag Umum, dan seluruh jajaran Sekertariat.

Tujuan dari Pansus ini adalah untuk mengetahui pasca gempa saat ini tindakan seperti apa yang dilakukan Bappeda karena pasca gempa ini memerlukan pembenahan dan pemulihan serta berharap Bappeda menjadi panglima untuk melaksanakan rencana aksi. Jika hanya bertumpu pada APBD maka Sulawesi Barat tidak akan cepat pulih sehingga dibutuhkan daya dukung regulasi yang sifatnya aturan.

Baca juga  Terkait Pembukaan Lahan Sawit di Bonehau, Ini Kata Wakil Ketua DPRD Sulbar

Diakhir Rapat, Ketua Pansus Muhammad Hatta Kainang menyampaikan terima kasih atas informasi terkait kerja-kerja Bappeda dan ditunggu hasil audiens dari Jakarta. “Pansus juga akan mencermati dan memikirkan skema realokasi dan ini tentunya berbeda dengan refocusing. Tetapi ini mengenai bencana tentu akan menjadi kesepakan bersama dan tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan APBD 2021 mendahului siklus yang disyaratkan di Kemendagri,” ujarnya.

Baca juga  Pasien Kabur, Anggota Pansus DPRD Sulbar Dalif Arsyad Sebut Miss Komunikasi

Tentunya, lanjut Hatta, DPRD akan sepakat dengan pola itu karena ini menyangkut kepentingan masyarakat dan kemudian didiskusikan secara bersama yang mana yang menjadi prioritas untuk kemudian didorong dan mana yang tidak prioritas. “Disini tentu Pansus punya gambaran sejauh mana Pansus mengawasi proses percepatan pemulihan ekonomi dan sosial,” tutupnya. (adv-Satriawan)


PARLEMEN