Pandora Papers dan Borok Global Sistem Kapitalisme


Oleh : Munawwarah Rahman

Jakarta, CNN Indonesia – Dunia membuka mata ketika Konsorsium Jurnalis Investigasi International (ICIJ) merilis Pandora Papers, yang mereka sebut sebagai tsunami data kekayaan di surga pajak. Tsunami data itu bahkan menyeret nama-nama elite dunia, termasuk para pemimpin negara. Pandora Papers secara umum, merangkum sebanyak 2,95 terbyte data mengenai bisnis rahasia para elite dunia dari 200 negara di situs resmi ICIJ.

Bedanya dengan Panama Papers, jumlah dokumen dan orang yang terungkap dalam dokumen ini lebih dari dua kali lipat dari jumlah yang telah ditemukan dalam Panama Papers pada lima tahun lalu. www.republika.co.id/berita

Saat ini, sebanyak 14 penyedia layanan keungan yang beroperasi dari berbagai negara seperti Aunguilla, Belize,Singapura, Swiss, Panama, Barbados, Siprus, Uni Emirat Arab, Bahama, British Virgn Islands, Seychelies dan Vietnam. www.republika.co.id/berita

Di Kawasan yang disebut surga pajak, BO lalu membentuk perusahaan bisnis yang lain dengan nama perusahaan cangkang untuk membeli property atau menyembunyikan asetnya. Negeri yang memiliki perusahaan besar memutuskan untuk memindahkan pekerjaan dan keuntungan ke luar negeri, dengan memanfaatkan kode pajak yang lebih longgar yang disebut “offshoring” atau “outsourcing”. kemudian pekerjaan dan keuntungannya dipindahkan ke luar negeri, hal itu dilakukan biasanya untuk menghindari pajak.

Baca juga  Tsunami Covid-19 di India, Indonesia Berisiko?

Pajak dalam sistem kapitalisme adalah bagian terpenting dalam negara sebab dari pajak akan diperoleh pendapatan, selain itu pajak dalam sistem ini terbagi dalam dua bagian yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung.

Pertama, pajak langsung, adalah “pajak penghasilan dan kekayaan rakyat, yang disesuaiakan dengan kemampuan orang yang membayar.”

Kedua, “Pajak tidak langsung adalah pajak umum yang berlaku pada semua orang terlepas dari kemampuannya untuk membayar seperti PPN, lisensi, biaya perumahan dan lain-lain.”
Mekanisme perpajakan dalam hal ini dapat membuat orang kaya dan korporas bisai mengambil keuntungan dari solusi penghindaran pajak yang mahal dengan menyembunyikan kekayaan mereka dari mata negara yang sudah mengincarnya, dengan cara tersebut membuat mereka menjadi bebas dari pajak. Hal ini mudah dipahami dari kejadian praktek kartel, gratifikasi, bahkan pelarian pajak dan money Laundering sudah sering terjadi di beberapa negara termasuk negara Indonesia.

Sementara itu, beberapa pakar telah mengungkap dengan perkiraan sekitar 10 persen dari total ekonomi dunia diparkir di pusat-pusat keuangan di luar negeri dan tentu saja hal ini dapat merugikan pemerintah hingga mencapai miliaran dollar akibat pendapatan yang hilang. www.republika.co.id/berita.

Kenyataan ini bisa disaksikan langsung di negeri ini, dimana banyak sumber kekayaan alam telah dikuasai oleh asing. Dengan mekanisme kepemilikan saham, para pemilik modal bisa menjadi pemegang saham mayoritas industry ekstraktif yang seharusnya menjadi milik rakyat dan dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat, akibatnya negara ini kehilangan pendapatan dari industry ekstraktif.

Baca juga  PAJAK DEMI KESEHATAN RAKYAT??

Kerugian semakin bertambah saat para pemilik industry ekstraktif tidak membayarkan pajak yang semestinya. Para pemilik saham di industry ekstraktif mudah melarikan uang mereka ke luar negeri, sehingga bisa menghindari pajak data kekayaan mereka yang tidak lain adalah milik rakyat tidak terdeteksi , akibatnya realisasi pendapatan negara dari pajak tidak pernah optimal seperti skandal Panama Papers 2016 lalu yang juga mencatut beberpa nama-nama pejabat indonesia pemerintah akhirnya memberlakukan tax amnesty untuk para BO.

Jelas setelah berjalan periode satu Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkew) Ken Dwijugeasteadi mengemukaakan, jumlah harta yang dilaporkan (deklarasi) dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) pada periode 1 mencapai Rp 4.500 triliun. Namun dana tebusan yang diraih dari tax amnesty sebesar Rp97,2 triliun. Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis dan yang mengejutkan dari lap[oran tersebut adalah jumlah simpanan warga negara indonesia superkaya di luar negeri diperkirakan minimal Rp 4000 triliun. Padahal jumlah WNI yang menyimpan uang diluar hanya sekitar 6.519 atau hanya 0,000026 persen dari jumlah penduduk indonesia yang mencapai 255 juta. Muslimah Media Center.

Baca juga  Opini: Perguruan Tinggi Dalam Jeratan Sekuler Liberal

Dari data ini terlihat jelas bentuk ketimpangan dan diperkirakan perpajakan pejabat warga negara Indonesia akan lebih besar lagi yang akan dibebankan kapada rakyat. Saat ini hampir semua hal dibebani pajak oleh penguasa yang membuat rakyat makin sengasara.

Hal ini tentu sangat berbeda ketika Syariah Islam diterapakan sebab Pajak dalam islam hanya bersifat sementara, yang hanya diberlalkukan saat kas negara kosong sewaktu-waktu. Artinya jika sudah tercukupi atau kas negara sudah stabil maka pajak pun akan dihapuskan. Dan pajak juga hanya diperuntukan untuk warga yang mampu sementara warga yang kurang mampu mereka tidak akan dibebani pajak dan pula yang akan memicu iklim bisnis yang progresif.

Para pemilik modal tidak perlu takut bisnisnya dimakan pajak sehingga bisa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat. Sistem bisnis dalam islam dilakukan dengan aqad bisnis yang syar’i, sehingga bisa mencegah terjadinya rahasia data, tidak aka nada istilah BO, semua bisnis dan korporasi akan terbuka datanya, karena sesuai dengan aqad yang jelas hal ini akan mencegah terjadinya penggelapan data dan bahkan larinya asset ekonomi ke luar negeri tanpa sepengetahuan negara. Muslimah media Center.