Pajak Tulang Punggung Ekonomi Kapitalis: Zalim


Oleh: Ulfiah

Baru- baru ini masyarakat kembali dihebohkan dengan kebijakan yang direncanakan pemerintah terkait dengan memungut pajak pertambahan nilai (ppn) pada jasa pendikan atau sekolah dan sembako. Sebagaimana rencana kebijakan ini bakal tertuang dalam perluasan objek PPN yg diatur dalam revisi Undang-undang no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KPU).(cnnindonesia.com)

Menurut Rahayu Puspasari, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (kemenkeu), “Bahwa kebijakan ini merupakan wacana kedepan yang melihat perkembangan kondisi ekonomi Indonesia, jelas belum jadi fokus hari ini, mengingat Indonesia belum pulih dari covid 19 dan masyarakat masih harus dibantu.”

Meskipun demikian, tetap saja ada peluang bahwa rencana kebijakan ini akan diterapkan juga. Walapun mungkin covid 19 belum pulih. Otomatis pengenaan PPN akan membuat harga semboko maupun pendidikan naik tajam. Dan ini akan sangat mencekik masyarakat.

Inilah sistem kapitalis neoliberal, pajak rupanya sudah menjadi andalan utama pemasukan negara, alih-alih berpikir untuk memudahkan atau melayani kehidupan rakyatnya, para penguasa justru terus berusaha, “kreatif” Mengulik apa yang bisa dipalak dari rakyat. Jika perlu palaklah rakyat hingga titik darah penghabisan.

Baca juga  Tren Bulliying, Buah Penerapan Sistem Pendidikan Sekuler

Ironisnya, rakyat yang menjadi korban, bukannya mereka yang hidup berkelebihan. Tapi justru rakyatnya yang hidup sudah kembang kempis karena berbagai kesulitan, masih juga diberi beban. Tak terkecuali generasi pun akhirnya menjadi korban. Bagaimana tidak, urusan pendidikan yang seharusnya bisa dirasakan sebagai buah dari pelayanan kini harus tergadaikan, karena ketidakmampuan menanggung beban biaya PPN pendidikan.

Aroma ketidakadilan karena pemerintah malah melonggarkan pajak untuk kaum kapitalis. Kebijakan ini sangat zalim dengan alasan untuk menambah pendapatan negara dalam mengatasi pandemik. Berbeda dengan sistem Islam dalam menerapkan pajak dan menetapkan sumber pendapatan negara.

Pajak dalam Islam bukan untuk menekan pertumbuhan, bukan pula menghalangi orang kaya atau pun untuk menambah pendapatan negara. Pajak diambil semata-mata untuk membiayai kebutuhan yang diterapkan syariah yang sifatnya darurat ketika kas di Baitul Mal betul-betul kosong. itupun hanya dipungut pada warga negara yg kaya saja.

Baca juga  Amalan Utama di Tengah Pandemi

Di dalam Islam juga tidak ada penetapan pajak tidak langsung, pajak pertambahan nilai, pajak hiburan, pshak barang mewah, pajak jual beli, dan berbagai jenis pajak lainya.

Penguasa juga tidak akan menetapkan biaya apapun dalam pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Semua gratis dengan pelayanan terbaik. Juga tidak ada pungutan biaya administrasi, seperti denda layanan publik, PDAM, PLN, telkom, dan sebagainya. Termasuk juga pungutan biaya pembuatan KK, KTP, SIM dll, semua itu telah menjadi kewajiban negara terhadap rakyatnya.

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (TQS. An-nisa (4) :29).

Dalam ayat ini jelas sekali, Allah SWT melarang manusia, untuk memakan harta sesamanya dengan jalan yg tidak dibenarkan. Termasuk pula dilarang ambil pajak dari orang yg tidak wajib pajak. Karena merupakan jalan yang batil, untuk memakan harta sesamanya.

Baca juga  Utang Luar Negri Bertambah Seakan Menjadi Prinsip dan Solusi

Dalam sistem keuangan Islam juga, pajak pun tak dihitung sebagai sumber utama atau tulang punggung penerimaan APBN atau baitul mal. Jatuhnya bisa haram jika dipungut tidak sesuai syariat, apalagi hingga membebani rakyat.

Sebagaimana dlm hadits riwayat Ahmad dan Abu Dawud mengatakan, “Sesungguhnya para penarik/ pemungut (pajak) diazab dineraka”.

Tidakkah ini menjadi gambarang pada kita, bahwa Islam memberikan ancaman yang keras bagi bangsa yang mengandalkan pungutan pajak sebagai pendapatan negara?

Inilah sistem Islam, yg menjalankan syariah secara kaffah. Yang akan menjamin kebutuhan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Tak akan ada pajak yang dipungut, hingga hak pendidikan generasi terenggut. Dan juga akan melahirkan keberkahan hidup, yang tentunya hanya diperoleh dari ketundukan manusia kepada aturan Allah SWT semata.

Wallahu a’lam[]