Orang Gila Pun Tak Terima, Hanya 18 Kendaraan Dilaporkan Bayar Parkir di Pasar Sentral Majene


Ilustrasi juru parkir saat meminta retribusi parkir kepada salah seorang pemilik kendaraan. (foto : surya.co.id)

SULBAR99NEWS.COM-MAJENE, Realisasi retribusi dan pendapatan sejumlah OPD di Majene hingga Agustus 2021 tak mencapai 30 persen. Salah satu OPD yang sangat jauh merosok retribusinya adalah Dinas perhubungan kabupaten Majene. Bayangkan dalam laporannya, di Pasar Sentral Majene, kendaraan yang bayar parkir hanya 18 per harinya.

Anggota DPRD Budi Mansur yang dihubungi via telepon, Rabu (22/9/2021) mengatakan, waktu pertemuan dengan Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Melalui rancangan APBDP, DPRD menyodorkan realisasi pendapatan yang tergabung dalam OPD pendapatan, untuk dibahas bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan TAPD. “Nah sampai pada pembahasan pajak dan retribusi, ini memang luar biasa, terjun bebas kalau bahasa kami,” cetusnya.

Terjun bebas, lanjut legislator PKS tersebut, karena ada beberapa OPD yang pencapaiannya sampai Agustus, realisasinya tidak sampai 30 persen. “Termasuk Dinas perhubungan. Seharusnya sudah 60 persen.
Jadi kami sampaikan, target pendapatan kemarin ini, bukan kita menghayal, tapi kita sesuaikan dengan potensi pendapatan, misalnya perparkiran,” jelasnya.

Baca juga  Jelang Hari Jadi Barru, Suardi Saleh Cek Kesiapan Mal Pelayanan Publik

Menurut Budi Mansur, pihaknya telah membahas bersama saat rapat pembahasan APBD pokok bahwa sekian pendapatan yang bisa capai dalam satu tahun hingga Desember. “Ternyata bulan Agustus, itu tidak tercapai. Mereka membawa realisasi pendapatan yang sangat tidak masuk akal, orang gila pun tidak akan menerima itu,” kesalnya.

Budi Mansur mencontohkan, di pasar sentral Majene, 18 kendaraan masuk di satu titik parkiran. “Ini sangat tidak masuk akal, siapapun yang baca, pasti tidak masuk akal ini, kalau 18 kendaraan masuk. Ini bukan cuma cerita, setelah kami buka dokumennya, kami hitung perhari, kira kira berapa perhari, ternyata kenanya perhari itu masuk kendaraan cuma 18,” ujarnya.

Baca juga  Ketua PKK Sidrap Berharap Pemanfaatan Pekarangan Terus Berlanjut

Menurutnya, permasalahan sebenarnya ada di OPD. “Mereka tidak kerja, tidak serius kerja. Kedua, pengawasan dari inspektorat juga tidak maksimal, kenapa tidak diawasi itu keluar masuknya karcis di Bapenda. Karena pasti diketahui berapa keluar. Itu kan surat surat berharga yang dikeluarkan daerah,” tambahnya.

Lebih jauh politisi merakyat ini membeberkan, jumlah karcis keluar dan terbagi harus terpantau, termasuk DPRD memantau juga pada saat evaluasi pendapatan. “Jadi satu saya tawarkan, inspektorat ini jangan hanya fokus mengawasi penggunaan anggaran, harus juga mengawasi pendapatan, supaya tidak ada kongkalikong. Siapa tahu ada anggaran yang tidak masuk di kas daerah, siapa tahu. Nanti terhitung itu kalau masuk kas daerah,” ucapnya.

Baca juga  Tokoh Masyarakat Sarmi : Otsus dan Pemekaran Wilayah di Papua, Solusi Kesejahteraan

Budi menjelaskan, begitu retribusi dipungut di lapangan, itu bisa tidak masuk kas daerah, atau karcis ini tidak diserahkan kolektornya pada saat dimintai. “Inikan modus penyimpangan, perlu diwaspadai. Untuk tawaran saya, karena ini berulang-ulang setiap tahun, sempat teman-teman berpikir, bagaimana kalau sasaran parkir ini dipihakketigakan, ada yang tender dengan catatan pemda memberikan beban. Misalnya targetnya harus masuk sekian, terserah kalau banyak, itulah keuntungannya bagi pihak ketiga. Seperti itu yang terjadi di kota besar, sehingga target pendapatan kita akan tercapai, karena di MoU itu akan ada denda atau apa istilahnya,” jelasnya. (wan)