Opini: Utang Bengkak, Masih Mengelak Ada Masalah?



Oleh : Ulfiah

Utang lagi, utang lagi. Seolah tidak ada matinya negeri ini terus mencetak utang. Dari tahun ke tahun, bahkan baru-baru ini negeri ini kembali menambah utang. Sungguh negeri ini tak baik-baik saja.

Bank Indonesia (BI) kembali mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$ 423,1 miliar, atau meningkat 3,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), pada akhir kuartal III 2021.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menyampaikan posisi tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan kuartal sebelumnya sebesar 2 persen (yoy). Menurutnya, perkembangan tersebut didorong oleh peningkatan ULN sektor publik senilai US$ 205,5 miliar, dan sektor swasta senilai US$ 208,5 miliar. (tempo.co, 17/11/2021)

Sebelumnya, Erwin menilai ULN pemerintah dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Utang juga diutamakan mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk kelanjutan upaya mengakselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). ULN pemerintah dipergunkan untuk mendukungan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib dengan alokasi 17,9% dari total ULN Pemerintah, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 17,3%, sektor jasa pendidikan 16,5%, sektor konstruksi 15,5%, dan sektor jasa keuangan dan asuransi 12,1%. (Katadata.co.id,15/11/2021)

Oleh karena itu dari sini dapat dilihat bahwa bengkaknya utang negeri ini memperlihatkan keuangan negara sedang tidak baik-baik saja. Negara menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik keperluan administrasi ataupun mengurus rakyatnya. Sayangnya, utang yang makin naik dan mencekik itu tidak menyadarkan para pelakunya agar insaf. Mereka menganggap enteng jumlah utang yang begitu fantastik karena beralasan sebagian besar tergolong tenor jangka panjang. Yang artinya, tidak perlu mengembalikannya dalam waktu dekat.

Baca juga  Islam dan Mahasiswa dalam Membawa Perubahan Bangsa

Dan anehnya, dari angka utang yang begitu fantastik, kebijakan menambah utang masih menjadi pilihan yang dianggap “aman” dengan dalih karena tergolong ULN jangka panjang. Padahal nantinya utang yang menngunung itu tetap akan dibayar. Selain itu ULN juga bisa saja menjadi ancaman serius yang siap menghilangkan kedaulatan negara lewat utang. Dan Masalah ini muncul saat negara ataupun lembaga kreditur (pemberi utang), memberikan syarat tertentu. Misalnya, mereka secara tidak langsung dapat mengatur para debitur (negara yang berutang) dengan kebijakan-kebijakan baru yang lahir dari para kreditur. Bisa berupa kebijakan tentang Undang-Undang atau pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tentu saja menguntungkan mereka.

Walhasil, bisa jadi suatu saat nanti karena ketidakmampuan negara mengembalikan utang yang telanjur menggunung itu, secara terpaksa akan mengikuti dan menerima persyaratan tersebut. Yang kemudian, akan menjadi negara pengekor, yang seolah bersedia melakukan apapun permintaan kreditur meskipun akan berpengaruh negatif dan melukai hati rakyatnya. Jika semua ini terjadi, hancurlah kedaulatan sebuah negeri. Tidak lagi memiliki taring dan disegani dalam kancah internasional. Ia justru akan menjadi hidangan empuk untuk diperebutkan.

Ditambah lagi akibat penerapan ekonomi kapitalis, yang hanya mentok pada solusi utang, sehingga negeri ini terus-menerus berada dalam lilitan utang yang makin mencengkeram kuat. Ekonomi terus terguncang. Utang masih melambung tinggi. Dan ULN yang katanya dikelolah dengan tujuan sebagai program pemulihan ekonomi nasional, yang ada justru Indonesia makin tekor dalam mennangani perekonomian. Misalnya saja sejak sebelum pandemi covid 19 ekonomi Indonesia sudah dipastikan sedang lesu. Namun, faktanya pandemi membuat defisit makin lebar karena penerimaan negara anjlok, sementara kebutuhan anggaran melonjak.

Baca juga  Utang Luar Negri Bertambah Seakan Menjadi Prinsip dan Solusi

Defisit anggaran merupakan problem universal yang terjadi di negara manapun, tanpa melihat apakah ideologinya sosialisme, kapitalisme ataukah Islam, yang berbeda adalah cara mengatasinya.

Didalam sistem kapitalisme cara mengatasi defisit anggaran adalah dengan meningkatkan pajak, berutang, dan kadang dengan mencetak mata uang sendiri. Yang masing-masing pilihan tersebut beresiko besar terhadap APBN. Sehingga kapitalisme seperti terjebak jalan buntu. Jika berutang, defisit makin lebar, jika tidak berutang opsi lain seperti pencetakan mata uang justru resikonya lebih besar.

Berbeda di dalam sistem ekonomi Islam, tidak akan mengalami jalan buntu seperti kapitalisme, negara yang menjadikan Islam sebagai aturan-aturannya akan menyelesaikan dengan berbagai tahapan. Pertama, meningkat pendapatan, misalnya mengelola harta milik negara. Seperti menyewakan tanah atau bangunan milik negara. Juga Melakukan hima pada sebagian harta milik umum. Hima yaitu pengkhususan oleh khalifah terhadap suatu harta untuk suatu keperluan khusus, dan tidak boleh digunakan untuk keperluan lainnya.

Sebagai contoh, khalifah melakukan hima pada tambang emas di Papua untuk keperluan khusus, seperti pembiayaan pandemi Covid-19. Kemudian Menarik pajak (dharibah) sesuai ketentuan syariah. Pajak hanya dapat ditarik oleh khalifah ketika ada kewajiban finansial yang harus ditanggung bersama antara negara dan umat. Dan mengoptimalkan pemungutan pendapatan.

Baca juga  Sertifikasi wawasan Kebangsaan Da'i: Ajang Bungkam Sikap Kritis?

Kedua, mengatasi defisit anggaran dengan menghemat pengeluaran, khususnya pengeluaran-pengeluaran yang dapat ditunda dan tidak mendesak. Dan ketiga, berutang. Khalifah atau seorang pemimpin dalam sistem Islam, secara syar’i boleh berutang untuk mengatasi defisit anggaran, namun tetap wajib terikat hukum-hukum syariah.

Tidak dibolehkan berutang ke luar negeri seperti Amerika, Cina dll. Juga lembaga keuangan seperti IMF dan bank dunia bahkan diharamkan, karena pasti mengandung riba. Dan juga pasti mengandung syarat-syarat yang menghilangkan kedaulatan negeri yang berutang.

Khalifah hanya boleh berutang dalam kondisi ada kekhawatiran terjadinya bahaya (dharar) jika dana di baitul mal tidak segera tersedia. Dan pengeluaran ini juga terbatas pada kondisi tertentu. Misalnya, untuk nafkah Fuqara, seperti jihad fisabilillah. Untuk membayar gaji orang-orang yang memberikan jasa atau pelayanan kepada negara seperti pegawai negeri, para penguasa, tentara dll. Dan untuk membiayai dampak peristiwa-peristiwa luar biasa, seperti menolong korban gempa bumi, banjir, angin topan, kelaparan, dll.

Pada tiga macam pengeluaran ini, jika dana tidak cukup di baitul mal, pada awalnya Khalifah boleh memungut pajak. Jika kondisi memburuk dan dikhawatirkan dapat muncul bahaya (dharar), khalifah boleh berutang.

Demikianlah perbedaan solusi yang jelas berbeda antara kapitalisme dengan islami dalam mengatasi defisit anggaran. Untuk itu sudah saantnyalah kita mengambil Islam sebagai solusi dalam mengatasi berbagai problematik, khususnya perekonomian. Dan mencampakkan sistem ekonomi kapitalis-liberal sebagai fondasi ekonomi negara saat ini, yang justru membuat negara makin terpuruk dan ambruk.

Wallahu A’lam.