Opini: Tindakan Represif Bukti Nyata Penjajahan Sistemik


Oleh : Ummu Azka

Gonjang ganjing seputar isi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 masih ramai bergulir. Beberapa ormas islam lantang menyuarakan penolakan terhadap aturan yang disinyalir kental dengan aroma kebebasan tersebut. Peraturan yang diklaim hadir untuk mengurangi tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tersebut justru dikhawatirkan akan menyuburkan pergaulan bebas di kalangan mahasiswa.

Namun kontroversi yang terjadi di lapangan tak membuat pemerintah merespon keresahan masyarakat. Mendikbudristek Nadiem Makarim menegaskan ada sanksi bagi pihak yang melanggar Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Salah satunya adalah penurunan akreditasi kampus.

Hal tersebut disampaikan pada kanal youtube Kemendikbud RI dalam episode merdeka belajar episode 14 : “Sanksi untuk perguruan tingginya, sanksi administratif ya. Di mana kalau tidak melakukan proses PPKS ini sesuai Permen ini ada berbagai macam sanksi dari keuangan sampai akreditasi. Jadi ada dampak real-nya. Kalau kita tidak melaksanakan ini, banyak kampus tidak merasakan urgensi daripada keseriusan pemerintah menangani kekerasan seksual ini,” tuturnya.

Baca juga  Laporan Langsung Orang Mandar di Amerika Serikat (3)

Pernyataan Mendikbud demikian seolah menambah gaduh kisruh seputar permen kontroversial tersebut. Permasalahan seputar permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 sejatinya telah lama bergulir bahkan sejak induknya yakni RUU PKS digadang gadang akan disahkan.

Penolakan masyarakat terhadap permendikbud tersebut tak jauh berbeda dengan penolakan masyarakat saat RUU PKS hendak disahkan, yakni adanya kekhawatiran bahwa perzinahan semakin merajalela.

Pasalnya, terdapat pasal dalam permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yang memuat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual di dunia kampus hanyalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut dengan paksaan dan tanpa seizin korbannya. Terdapat frasa ” tanpa persetujuan korban” yang bahkan tercantum sampai lima kali dalam Pasal 5 ayat (2); misalnya Poin (l) “menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban.”

Dengan kata lain, akan timbul simpulan yakni jika perbuatan yang disebutkan dalam pasal tersebut dilakukan secara sukarela dan atas seizin korban maka perbuatan tersebut legal dan tidak dikenai sanksi.

Baca juga  COVID Meningkat, PSBB dilirik

Bisa dibayangkan kedepannya bagaimana nasib generasi muda yang meskipun mereka berada dalam lingkungan pendidikan namun memiliki perilaku jauh dari adab dan norma agama?

Terlebih kini sebelum permendikbud diterapkan, sudah banyak kasus pelecehan dan pergaulan bebas di dunia kampus dengan pelaku beragam. Mulai dari oknum dosen hingga mahasiswa yang terjerat berbagai skandal memalukan di dalam dan luar negeri.

Akan jadi apa generasi muda yang kini tengah berjuang dalam arus kebebasan yang melenakan tetiba diberi semacam suguhan berupa aturan yang melegalkan perilaku bebas dan bablas tersebut?

Lebih ironis, karena peraturan tersebut diterapkan dengan represif oleh penguasa disertai sanksi bagi perguruan tinggi yang tidak menerapkannya.

Begitulah cara kapitalisme liberal yang memaksakan kerusakan di negeri ini tampil nyata secara sistemik. Tak ada tujuan lain selain kerusakan generasi dan langgengnya penjajahan mereka mengeruk keuntungan materi dari sumber daya alam yang melimpah di Indonesia.

Baca juga  Demi Kursi Kekuasaan Nyawa Diabaikan

Sebagai umat islam sekaligus mayoritas rakyat Indonesia pastikan kita turut andil dalam menghentikan penjajahan kapitalisme liberal yang kian hari kian masif bergerak. Negeri ini membutuhkan solusi yang bersifat sistemik untuk menghadang semua penjajahan yang ada.

Tak ada jalan lain selain dengan terus mengopinikan islam sebagai solusi kehidupan secara kaafaah dengan berdakwah tanpa kenal lelah.

Allah berfirman dalam QS Al Imron ayat 103 :

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”

Opini masyarakat yang tersibghoh dengan islam (yang merupakan fitrahnya) akan menjadi katalisator bagi perubahan yang nyata. Itulah perubahan revolusioner yang menjadikan islam sebagai satu satunya aturan yang dibutuhkan dan diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan.

Wallahu alam bishshowab.


OPINI