Opini: Tagar Viral Buah llusi Hukum Dan Keadilan Disistem Liberal


Oleh: Rini Astutik
Pemerhati Sosial

Lagi dan lagi kasus ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum kembali menyeruak, berawal dari tagar # percuma lapor polisi adalah buntut berhentinya penyelidikan pada kasus pemerkosaan seorang bapak kepada 3 anaknya di di Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang menjadi tranding topik dimedia sosial (twitter).

Tagar viral tersebut menunjukkan kekecewaan masyarakat terhadap aparat hukum. Namun menurut psikolog forensik Reza Indragiri Amriel dalam keterangan tertulisnya, mengatakan pelaporan ke polisi sangat diperlukan guna menakar basis data pada periode tertentu. Ia menambahkan, ada kekhawatiran jika tagar itu disalah artikan akan berbahaya kedepannya.https://www.medcom.id/nasional/hukum/lKYrd2QN-psikolog-forensik-nilai-tagar-percuma-lapor-polisi-tidak-patut-diteruskan

Ia mengatakan Polri perlu diberi masukan agar penyusunan laporan kinerja lebih komprehensif. Tidak sebatas jumlah laporan, tetapi mencangkum jumlah kasus yang diproses sampai ke pengadilan. Sehingga laporan selengkap itu mengharuskan seluruh lembaga penegak hukum duduk bareng dan menyajikan laporan tunggal.

Sementara itu Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono, mempertanyakan data dari munculnya tagar tersebut. Menurutnya, pelaporan dari masyarakat selalu ditindaklanjuti oleh kepolisian. Rusdi menekankan, dalam proses hukum akan ditindaklanjuti apabila ditemukan alat bukti yang cukup. Jika tidak, penyidik pasti tak akan melanjutkan laporan tersebut.https://nasional.okezone.com/read/2021/10/08/337/2483525/viral-percumalaporpolisi-di-medsos-polri-datanya-dari-mana.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat tidak puas dengan penegakan hukum di negara ini. Dalam survei tersebut yang menilai tidak puas terhadap penegakan hukum di Indonesia, cakupannya merata di semua lapisan masyarakat,temuan ini menggambarkan rendahnya wibawa hukum di mata publik.

Survei yang dilakukan LSI terhadap 1.200 responden di 33 provinsi. Hasilnya, 56 persen masyarakat menyatakan kurang puas dengan penegakan hukum di Indonesia. Yang paling terlihat adalah di desa yang berasal dari ekonomi bawah, dan berpendidikan rendah, lebih tidak puas dibandingkan mereka yang berada di kota dan berpendidikan tinggi. Di desa yang tidak puas 61,1 persen dan di kota 48,6 persen.

Baca juga  Wacana Presiden 3 Periode, Setuju?

Lebih lanjut dia mengatakan, responden yang berada di desa dan kelompok ekonomi bawah, lebih sering menghadapi kenyataan merasa diperlakukan tak adil jika berhadapan dengan aparat hukum. “Semakin rendah tingkat pendidikan, makin tidak puas dengan penegakan hukum,” ucapnya.https://nasional.sindonews.com/berita/735487/12/lsi-tangkap-ketidakpuasan-rakyat-atas-penegakan-hukum.

Alangkah kecewanya rakyat, disaat mereka butuh keadilan, respons yang diberikan tidak sesuai harapan. Sehingga dari data-data diatas menunjukkan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat semakin besar dan tinggi sehingga rasa tidak aman semakin dominan dalam berbagai bentuk.

Semestinya hal ini menjadi warning bagi pelindung masyarakat untuk bisa mengintrospeksi pelayanan terhadap masyarakat untuk lebih adil dan penuh keramahan, tanpa ada rakyat yang terzalimi. Ini semua tak lepas dari buah diterapkannya sistem sekuler dimana hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh manusia rentan akan kepentingan dan mudah dimanipulasi.

Sehingga makna Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia hanya menjadi slogan semata tanpa bisa terealisasi dalam kehidupan nyata. Inilah gaya sistem sanksi dalam sistem sekuler demokrasi. Sistem yang utopis dalam menciptakan keadilan ditengah-tengah masyarakat, yang menghasilkan berbagai macam kerusakan.

Hukum seolah dijadikan bahan lelucon dan candaan sehingga keadilan pun kian jauh dari harapan, akibatnya hanya sebuah ilusi untuk bisa mendapatkan keadilan disistem Sekuler -Demokrasi. Sebab keadilan disistem Sekuler hanya memfokuskan pada peraturan tertentu, sehingga mampu melemahkan hukum secara keseluruhan, yang berakibat tidak adanya jaminan keadilan.

Baca juga  Anggaran Rs Dan Nakes Seret, Apa Prioritas Pemerintah di Tengah Ledakan Covid?

Padahal setiap manusia pasti menginginkan keadilan yang sama dimata hukum. Namun pada faktanya hukum di negeri Demokrasi-Sekuler, menjadikan hukum dan keadilan seolah mati saat dihadapkan dengan kepentingan, sehingga munculah lelucon-lelucon yang jauh dari rasionalitas.

Seperti inilah yang terjadi jika suatu negara menggunakan hukum yang dibuat manusia yang sifatnya terbatas, akibatnya keadilan tidak akan pernah didapat. Sehingga hukum yang ada bukannya mampu menyelesaikan masalah yang ada malah menambah beban masalah yang baru.

Menyedihkan memang, hukum dalam Demokrasi nyatanya tak mampu mencegah dan memberikan efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan. Sehingga kejahatan serupa akan terus terjadi dan kita dengan mudah menjumpai pemberitaan kasus-kasus tindak kriminalitas, dimana orang dengan mudahnya melakukan tindak kejahatan.

Jika dalam sistem demokrasi keadilan akan sulit didapatkan berbeda dengan sistem Islam. Dimana Islam mempunyai seperangkat aturan yang mampu memberikan rasa keadilan bagi siapapun tanpa adanya intervensi dari pihak manapun sebab dalam Islam hukum yang dipakai adalah hukum yang mengacuh pada Al qur’an dn As sunnah yang mana sumber hukumnya berasal dari Allah SWT. Sehingga jika ada seseorang yang melanggar ketentuan tersebut, maka Islam akan menjatuhkan sanksi yang cukup keras.

Semua itu dilakukan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan umat dalam suatu negara, Termasuk penegakan hukum. Daulah Islam kaffah memiliki polisi atau syurthoh sebagai pelindung rakyat. Maka tugas utama dari syurthoh atau polisi yaitu mewujudkan rasa aman bagi masyarakat. Perbedaannya dengan sistem kapitalis adalah pada cara yang ditempuh untuk mewujudkan rasa aman.

Baca juga  LIBERALISASI PARIWISATA YANG KATANYA MENGGIURKAN

Keunggulan sistem Islam dalam melahirkan regulasi dan penegakan hukum yang berlandaskan ketakwaan pada Allah, akan terlepas dari aspek kepentingan golongan dan pribadi yang kini banyak ditemui. Setiap laporan yang disampaikan rakyat kepada penegak hukum akan diproses dengan adil sesuai dengan syarat-syarat syariat agar tercipta keadilan yang diharapkan.

Itulah tingginya kredibilitas penegak hukum syurthoh atau polisi di masa daulah Islam. Dengan penjagaan hukum syariat, tugas dan fungsi penegak hukum akan jauh dari kepentingan kelompok, atau golongan orang-orang tertentu. Karena, syurthoh bekerja untuk sistem, bukan yang lain.

Hanya dengan sistem Islam kaffah semua persoalan yang dihadapi kini dapat teratasi. Jika hukum yang diambil adalah hukum Allah, niscaya akan adil. Karena itu, perlu kredibilitas penegak hukum yang amanah. Dengan sistem Islam, niscaya akan mampu membawa kredibilitas penegak hukum semakin berwibawa dan tinggi di mata publik dan menjalankan fungsinya sebagai penjaga keamanan serta pelindung rakyat sesuai koridor syariat.

Sebab hukum yang dibuat tidaklah main-main. Dan Allah SWT sebaik baik pembuat hukum, sehingga rasa tidak mendapatkan keadilan seperti yang menimpa ke tiga orang anak di Luwu Timur tidak perlu terjadi. jika hukum Islam diimplementasikan di kehidupan kita secara menyeluruh (kaffah) dalam bingkai naungan negara Islam. Karena hanya dengan diterapkannya hukum islam yang akan mampu menjaga harta, nyawa, kehormatan dan keadilan yang bisa memberikan rasa aman bagi siapapun. Wallahu A’lam Bishowabh.