Opini: Refleksi Akhir Tahun, Saatnya Muhasabah Pendidikan Negeri


Oleh: Sri Wahyuni, S.Pd/Praktisi Pendidikan

Pergantian tahun tinggal menghitung hari, sementara itu jika menoleh ke belakang selama setahun ini telah banyak problem yang menimpa negeri. Dalam bidang pendidikan sendiri masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah bagi Pemerintah lantaran maraknya kasus seks bebas, pelecehan, dan tindak kriminalitas lainnya justru lahir di bangku sekolah dan kampus. Sejumlah kebijakan yang diberlakukan pun belum mampu mengurai problem dan malah berpotensi melanggengkan problem. Seperti lahirnya Permendikbud No.30 tentang kekerasan seksual di kampus yang dinilai sejumlah tokoh muslim justru memicu makin maraknya seks bebas di lingkungan Kampus lantaran dalam peraturan ini hanya fokus pada ‘consent’. Yakni disebut kekerasan seksual ketika terjadi tanpa persetujuan korban. Dengan demikian artinya ketika dilakukan atas dasar suka sama suka maka pemerintah tidak turut campur. Belum lagi kebijakan yang memperbolehkan kampus bekerja sama dengan dunia industri yang justru berpotensi besar bagi kampus untuk dapat dikuasai oleh korporasi. Akibatnya mereka dapat secara leluasa menentukan arah kurikulum sesuai kepentingan industri. Hal ini dapat mengubah arah pendidikan dari mencetak generasi intelektual menjadi orientasi pekerjaan.

Baca juga  Ancaman di Balik Internasionalisasi Layanan Kesehatan

Sementara itu, alih-alih melakukan evaluasi dan perbaikan justru dalam draf peta jalan pendidikan 2035 mendatang frase ‘agama’ ditiadakan dari visi pendidikan. Dimana isi dari draf tersebut berbunyi: “Visi pendidikan Indonesia 2035. Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Meskipun Kemendikbud mengatakan draf ini sifatnya masih wacana, namun hilangnya frase agama menimbulkan dugaan adanya unsur kesengajaan. Menyikapi hal ini bahkan para tokoh ormas Islam seperti Muhammadiyah, MUI, PPP, PKS, hingga wakil rakyat pun sepakat melayangkan protes keras atas ketiadaan frase ‘agama’ dalam peta jalan pendidikan nasional.

Baca juga  Laporan Langsung Orang Mandar di Amerika Serikat (4)

Protes keras akan kasus ini sesungguhnya adalah bentuk komitmen untuk menjaga generasi bangsa dari kerusakan. Sebab pendidikan tanpa ruh agama justru dapat melahirkan generasi rapuh serta memiliki kepribadian yang buruk. Mereka cerdas namun bermental illness dan tak beradab. Generasi semacam ini jika menerima amanah kepemipinan mereka justru mengambil hak rakyat, menjual aset negara, abai atas kesejahteaan rakyat dan berpotensi menjadi penghianat negara. Maka agama memiliki peran penting untuk melahirkan generasi yang kelak dapat diserahi amanah memimpin negeri. Sebab agama mengajarkan bahwa semesta dan segala isinya termasuk manusia adalah milik pencipta, maka konsekuensinya manusia harus tunduk pada aturan Allah. Ketundukan ini artinya menanggalkan dorongan nafsu dalam melakukan perbuatan sehingga yang ada hanyalah dorongan takwa. Ketakwaan kepada Allah mustahil mendorong seseorang melakukan korupsi, bersikap serakah, abai atas urusan rakyat, dsb.

Baca juga  Problema Guru Honorer

Maka yang dibutuhkan negeri ini adalah generasi emas untuk mengantarkan umat pada peradaban mulia. Oleh karenanya jalannya peta pendidikan tak boleh terpisah dari ruh agama. Agama harus menyatu dalam proses pendidikan. Baik dalam merancang kurikulum, mata pelajaran yang diajarkan, hingga suasana sekolah yang kental dengan nilai-nilai Islam. Oleh karenanya momen pergantian tahun adalah momen muhasabah untuk pendidikan Indonesia lebih baik lagi sehingga negeri ini menjadi negeri yang diberkahi yakni negeri yang ‘baldatun thoyibatun warobbun ghofur’. Wallahu ‘alam bisshowab.