Opini: PNS Diganti Robot, Siap Angka Pengangguran Meledak?

  • Bagikan

Oleh: Djumriah Lina Johan
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan digantikan dengan robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Hal ini dilakukan dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di era kemajuan teknologi yang sedang berlangsung saat ini.
“Jadi (PNS digantikan robot), ke depannya pemerintah akan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Jumlah PNS tidak akan gemuk dan akan dikurangi secara bertahap,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum Dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama kepada detikcom, Minggu (28/11/2021).

Kabar PNS atau ASN akan digantikan robot sebenarnya telah mencuat pada 2019, yaitu ketika Presiden Jokowi menyampaikan robot lebih cepat bekerja dibandingkan ASN eselon III dan IV. Sejak pernyataan itu, wacana digitalisasi manusia terus bergulir hingga kini.

Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh pun mengeluarkan pernyataan yang semakin menguatkan wacana itu dengan menyatakan bahwa digitalisasi akan memacu semangat para ASN menjadi pegawai yang berkualitas. Apalagi, hal tersebut adalah bentuk investasi sekaligus efisiensi.

Pejabat terkait menilai bahwa menggantikan manusia dengan mesin adalah suatu hal yang biasa karena mengikuti perkembangan zaman; seperti halnya mesin yang sudah menggantikan pegawai penjaga tol. Memungkinkan pula bagi CCTV untuk menggantikan peran petugas patroli dan pengawas jalan.

Ada anggapan bahwa menggantikan posisi PNS di beberapa pekerjaan repetitif—yang bersifat administratif dan rutinitas—terlebih merampingkan jumlah PNS merupakan efisiensi dan upaya menghemat anggaran negara untuk menggaji PNS. 

Wacana ini sejatinya malah akan menimbulkan semakin banyak persoalan baru. Salah satunya meledaknya angka pengangguran. Padahal tanpa robot pun pemerintah tidak mampu menyolusikan masalah pengangguran. Apalagi dengan adanya kebijakan seperti ini.

Sejak 2016, penurunan jumlah PNS terus bergulir hingga kini. Jumlah penurunan ini tentu memengaruhi ketersediaan lapangan pekerjaan bagi rakyat. Per Agustus 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran sebanyak 9,1 juta orang.

Adapun jumlah PNS di Indonesia per 30 Juni 2021 berdasarkan dara BKN adalah 4.081.824 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 3.132.774 di instansi daerah (77 persen) dan 949.050 orang di instansi pusat (23 persen).

Jumlah tersebut mengalami penurunan 3,33 persen dibandingkan dengan 31 Desember 2020.

Memaksakan diri untuk mengurangi jumlah PNS dan menggantikannya dengan robot hanya memperlihatkan pemerintah mengambil kebijakan dengan bersandar pada tren Globalisasi saja dan ingin dinilai modern. Padahal kemajuan bangsa semestinya tidak diukur dengan sekadar pencapaian fisik dan kemajuan teknologi yang digunakan.

Hal ini tentu sangat kontras dengan sistem Islam. Dalam Islam, tugas negara memberikan keamanan dan keadilan; tercapainya kesejahteraan, baik sandang, pangan, papan, dan kesehatan; serta terpenuhinya aspek pendidikan.

Keunggulan kemajuan negara Islam juga tidak terbantahkan. Peradaban Islam terbukti mampu bertahan terhadap dinamika zaman selama 1.300 tahun, tidak berusia pendek atau di bawah kendali negara lain. Hal itu dapat tercapai karena sistem pemerintahan dan sistem ekonomi Islam tidak sekadar akomodatif (menoleransi kemajuan), tetapi bersifat promotif (mendorong kemajuan).

Sejatinya sistem demokrasi kapitalistik yang diterapkan negeri inilah akar masalah utama polemik di tengah masyarakat. Penerapannya bukan memberikan kesejahteraan malah semakin mempersulit rakyat dengan menciptakan masalah-masalah baru. Dengan demikian, yuk campakkan Demokrasi dan beralih ke sistem Islam.

  • Bagikan