Opini: Penguatan UMKM dan Perempuan, Dapatkah Menaikkan Ekonomi Negara?


Oleh Septiana Hasmita, S.Psi

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa G20 harus terus mendorong penguatan UMKM dan perempuan dengan aksi nyata. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Hal ini dikatakan Jokowi saat berpidato pada side event KTT G20, yang digelar di La Nuvola, Roma, Italia.

Penyampaian presiden ini tidak mengherankan, mengingat jumlah UMKM di Indonesia lebih dari 65 juta unit, yang berkontribusi terhadap 61% perekonomian nasional. UMKM juga telah menunjukkan ketangguhannya di tengah pandemi.

Pada saat yang sama, 64% pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan. Sehingga mendorong kemajuan UMKM berarti juga memberdayakan perempuan. Indonesia telah mengalokasikan dana sebesar USD17,8 miliar kredit usaha rakyat (KUR) untuk memperkuat UMKM dan lebih dari 2,4 juta pengusaha perempuan telah menerima bantuan ini (viva.co.id, 31/10/2021).

Mengalihkan Tugas Perempuan

Memang benar bahwa pemerintah harus menaikkan ekonomi negara. Akan tetapi, jika harus memaksa perempuan untuk menjadi pengusaha, sepertinya hal ini, kurang tepat. Jumlah perempuan yang saat ini menduduki populasi yang lebih banyak dibandingkan laki-laki, sayang rasanya tidak diberdayakan. Jika hanya mengandalkan laki-laki saja, ekonomi negara tidak akan terselamatkan. Oleh karenanya, menggenjot UMKM yang pelaku utamanya adalah perempuan merupakan ide yang sempurna.

Dahulu perempuan paham akan tugasnya, sebagai pendidik anak-anak dan pengatur rumah tangga. Sekarang mereka dikejar-kejar untuk memperoleh keuntungan. Mereka terlalu tergiur dengan iming-iming dana besar yang akan diperoleh dari aktivitas berwirausaha. Apalagi pada zaman yang serba sulit seperti sekarang, tentunya mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan, demi memperoleh penghasilan agar dapat menambah ekonomi keluarga. Di sisi lain, bagi negara, hal ini membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Baca juga  Kolaborasi

Kesibukan berwirausaha, telah memalingkan para ibu dari anak-anaknya, yang pada akhirnya pengasuhan anak-anaknya beralih pada asisten rumah tangga. Kondisi ini terjadi karena para perempuan tidak siap dengan peran ganda sebagai pendidik anak sekaligus pelaku usaha. Aktivitas berwirausaha telah banyak menguras pikiran dan waktu perempuan. Sehingga waktu yang disediakan untuk pengasuhan anak-anaknya, hanyalah waktu yang tersisa dengan kondisi yang lelah sehabis berwirausaha. Lambat laun, kesibukan berwirausaha ini akan menggerus tugas pokok perempuan dari mendidik anak menjadi mendapatkan penghasilan.

Memaksimalkan Potensi Sumber Daya Alam

Sangatlah tidak tepat jika menjadikan perempuan sebagai penggerak ekonomi utama suatu negara. Pasalnya, masih banyak cara lain untuk meningkatkan perekonomian negara. Sebut saja, Indonesia sebagai zamrud khatulistiwa yang memiliki berbagai kekayaan sumber daya alam, baik berupa hasil laut, hutan, dan tambang. Seperti, batu bara di Kalimantan, minyak bumi di Blok Cepu atau perairan Natuna, tambang emas Freeport, kelapa sawit di Sumatra dan Kalimantan, Batu bara di Kalimantan, serta di wilayah lainnya.

Jika negara dapat mengelola sumber daya alam (SDA) ini secara penuh, tentunya hasilnya dapat menambah kas negara. Dana hasil pengelolaan SDA dapat dialokasikan untuk memenuhi semua kebutuhan rakyat, seperti pangan, sandang, papan, fasilitas transportasi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Baca juga  Keluarga Muslim: Cinta Rasul Cinta Syariah

Perempuan pun tidak perlu bersusah payah menjadi penggerak perekonomian. Sehingga para perempuan lebih bisa fokus pada tugas utamanya tanpa harus terganggu dengan target usaha. Dengan pengelolaan penuh SDA ini juga, kebutuhan perempuan akan tercukupi dari nafkah suami dan pengurusan negara.

Namun faktanya, negara lebih memilih memeras kinerja perempuan sebagai penggerak roda perekonomian dan menyerahkan pengelolaan potensi kekayaan SDA kepada asing dan swasta dibandingkan mengelola sendiri SDA ini untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Problem salah fokusnya negara mengambil kebijakan dalam mengelola ekonomi adalah akibat penerapan aturan kapitalistik. Dalam aturan ini, negara lebih berfokus mencari untung tanpa menyertakan peran agama dalam pengambilan setiap kebijakannya.

Pantas saja, dalam pengelolaan ekonomi negara dengan mudahnya terikat pada kerjasama-kerjasama dengan negara lain, yang sebenarnya merugikan negara. Sebab negara akan memperoleh kucuran dana dari kerjasama-kerjasama ini, yang dianggap lebih menguntungkan negara. Padahal dana yang diberikan berupa pinjaman/utang. Utang yang terus meningkat membuat negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya pun dari utang. Walhasil, mau tidak mau, negara harus nurut pada yang memberikan utang. Tak ayal, menyerahkan pengelolaan SDA pada swasta dan asing pun diambil negara sebagai kebijakan ekonomi.

Baca juga  PAJAK DEMI KESEHATAN RAKYAT??

Solusi Islam

Jika kondisi ini terus dibiarkan, masalah-masalah baru sebagai problem ikutan akan semakin banyak. seperti, semakin miskinnya negara akibat tidak memilih pemasukan ekonomi yang tetap, mundurnya kualitas generasi akibat salah didik, hancurnya rumah tangga akibat kesalahpahaman antara suami istri sebab istri terlalu fokus berwirausaha, dan sebagainya. Oleh karenanya, diperlukan usaha untuk mengembalikan semua pada tempatnya. Dalam hal ini, Islam menawarkan penyelesaian yang paripurna.

Dalam Islam, pengelolaan SDA adalah tanggung jawab negara. Berdasarkan sabda Nabi saw., “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad)

Artinya, SDA adalah hak milik rakyat. Maka haram hukumnya menyerahkan pengelolaannya kepada asing atau swasta. Negaralah yang berkewajiban mengelolanya, dan hasilnya harus kembali pada rakyat dalam berbagai bentuk, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dll..

Sementara perempuan, Islam memberikan peran penting bagi perempuan, yaitu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga suaminya. Tugas utama ini sangat perlu untuk mencetak generasi berkepribadian Islam, serta berpola pikir dan sikap Islam. Dengan demikian, negara tidak boleh mengalihkan tugas ini menjadi tugas menaikkan pertumbuhan ekonomi.

Seyogianya sebagai umat muslim, sudah selayaknya mengambil aturan Islam untuk mengatur kehidupan. Baik dalam bingkai individu maupun urusan negara. Dengan begitu, kita tidak akan rancu dalam mengambil keputusan. wa’alahu a’lam bishshawab.