Opini: Krisis Garuda Indonesia Akibat Salah Kelola


Oleh: Djumriah Lina Johan
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

PT Garuda Indonesia Tbk kembali ramai diperbincangkan. Ketika tengah dilakukan upaya penyelamatan melalui restrukturisasi, tiba-tiba muncul kabar emiten berkode GIAA itu bakal pailit.

Pailit sendiri merupakan risiko yang terselip dari salah satu opsi penyelamatan Garuda Indonesia dari utang yang menggunung.

Risiko pailit itu membayangi untuk opsi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Restrukturisasi yang dilakukan melalui PKPU untuk utang jatuh tempo sekitar Rp 70 triliun dari total utang Rp 140 triliun. (Detik.com, Rabu, 20/10/2021)

Krisis Garuda Indonesia sejatinya akibat utang menumpuk. Hal ini jelas menunjukkan salah kelola industri vital negara.

Berbagai skenario pun dicanangkan. Mulai dari restrukturisasi utang atau mempailitkan serta menggantikan dengan maskapai lain sebagai flag carrier (maskapai resmi negara). Ini tentu tidak akan menjadi solusi. Sebab, tidak menyentuh akar persoalan yang utama, yakni paradigma pengelolaan objek vital negara. Selama belum ada perubahan paradigma pengelolaan ini, masalah-masalah di tubuh BUMN terutama Garuda Indonesia tidak akan pernah selesai dengan baik.

Baca juga  Narasi Menggelikan Negara Islami Bukan Negara Islam

Utang yang menumpuk serta solusi yang tidak menyelesaikan akar masalah sejatinya karena negara ini mengadopsi sistem kapitalis. Sistem rusak yang berasal dari pemikiran manusia. Walhasil, industri vital negara berupa penerbangan yang seharusnya menjadi kebanggaan malah terancam bangkrut.

Hal ini kontras sekali dengan Islam. Islam memandang penerbangan sebagai salah satu bagian dari sarana transportasi. Dimana rakyat memerlukan sarana itu.

Sebagaimana jalan tol, penerbangan adalah aset strategis. Semua aset itu harusnya dikelola oleh negara dan dipakai untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Kalaupun membayar, bukan untuk mencari untung, tapi hanya mengganti biaya perawatannya. Jika memungkinkan bisa gratis. Sayangnya, fasilitas itu tidak akan pernah tercapai jika negara hanya bertindak sebagai regulator.

Baca juga  ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEKULER MAKIN MERUSAK GENERASI

Negara sebagai perantara antara pemilik modal dan perusahaan. Ditambah lagi, negara melakukan semua pembangunan dan kepengurusannya dari utang. Diperlukan negara yang independen, mampu berdiri sendiri dan tidak tergantung pada negara lain.

Islam memberikan penawaran untuk menjadi negara berdikari. Dengan penerapan sistem Islam yang sempurna, negara akan hadir sebagai pengurus rakyat. Bukan lembaga bisnis yang menarik untung dari rakyat. Keuangan negara Islam bersumber dari beberapa pintu, antara lain hasil pengelolaan SDA, jizyah, kharaj, fai, ghanimah, harta tak bertuan dll. Semua pemasukan tadi digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Salah satunya membangun maskapai penerbangan. Selain itu, negara juga mengelola SDA sendiri. Sehingga dapat membuat bahan bakar pesawat (aftur), dari sini negara tidak perlu impor bahan bakar. Pesawatnya pun akan dibuat sendiri.

Baca juga  75 Tahun Merdeka, Saatnya Bangsa Berbenah

Pada masa keemasan penerapan Islam pun, ada seorang ilmuwan muslim yang menemukan pesawat pada abad ke-8, yakni Abbas Ibnu Firnas. Jika pada masa kejayaan Islam dulu, para Ilmuwan mampu mengembangkan pengetahuannya, maka membuat pesawat bukanlah hal yang sulit bagi negara Islam.

Para ilmuwan akan didatangkan dari pelosok negeri, pun biaya akan diberikan sebesar apapun. Semua itu dapat dilakukan oleh negara Islam, yang mendasarkan aturan hanya pada Alquran dan Sunah.

Kalau kita menengok sejarah, bagaimana Sultan Muhammad Alfatih menaklukkan Konstantinopel. Beliau mampu menyulap gunung menjadi lautan. Kapal-kapal besar dapat berpindah dan melewati gunung dalam semalam. Berarti bukanlah hal yang mustahil untuk membuat pesawat.

Dari sini, bukankah sudah jelas bahwa yang dibutuhkan umat adalah penerapan Islam?