Opini: Edaran Selamat Natal, Toleransi yang Dipaksakan


Oleh: Djumriah Lina Johan
(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Arus moderasi beragama semakin kencang dihembuskan pemerintah dalam berbagai program. Hingga pada tataran dipaksakan untuk diterapkan. Sebagaimana adanya edaran untuk mengucapkan Selamat Natal dan membuat spanduk yang bertuliskan Selamat Natal.

Hal ini lantas menimbulkan penolakan dan protes dari kaum Muslimin. Sebagaimana yang terjadi di Sulawesi Selatan.

Staf Khusus Menteri Agama (Stafsus Menag) Bidang Toleransi, Terorisme, Radikalisme, dan Pesantren Nuruzzaman membantah kabar Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan (KanwilKemenag Sulsel) telah mencabut edaran tentang pemasangan spanduk ucapan Natal dan Tahun Baru.

“Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan tidak pernah mencabut surat edaran pemasangan spanduk ucapan Natal dan tahun baru,” ujar Nuruzzaman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (18/12).

Nuruzzaman membenarkan Kanwil Kemenag Sulsel telah menerbitkan edaran tentang pemasangan spanduk ucapan Natal dan Tahun Baru. Dia, mengakui ada permintaan agar Kanwil Kemenag Sulsel mencabut surat edaran tersebut. Namun, hal itu tidak jadi dilakukan. (Republika.co.id)

Arogansi untuk tidak memenuhi permintaan tersebut di atas telah menunjukkan adanya pemaksaan toleransi dengan sudut pandang pembuat aturan. Padahal Islam telah jelas menegaskan makna toleransi dan sejarah penerapan ide toleransi beragama.

Sejak masa Nabi saw. dan Khulafaur Rasyidin, Islam tidak pernah bermasalah dengan pluralitas dan “toleransi”.  Islam mengatur keragaman dan perbedaan secara sempurna. Islam menjelaskan hukum dan etika untuk memecahkan persoalan-persoalan yang lahir dari keduanya.

Baca juga  Benarkah Agama Mengakui Sistem Politik Manapun?

Di dalam lintasan sejarahnya yang panjang, kaum Muslim telah membuktikan keunggulan syariah Islam dalam menyelesaikan problem keragaman dan perbedaan serta problem ikutannya. 

Dalam praktiknya, kaum Muslim tidak memaksa orang kafir masuk Islam (QS 2: 256).  Orang kafir dibiarkan menjalankan peribadahan sesuai agama dan keyakinan mereka.  Kaum Muslim juga dilarang mencela sesembahan agama lain tanpa dasar ilmu (QS 6: 108). Islam memerintahkan kaum Muslim berdiskusi dengan orang-orang kafir dengan cara yang makruf (QS 29: 46). 

Kaum Muslim juga diperintahkan memenuhi hak-hak orang kafir dalam batas-batas yang telah ditetapkan Islam.  Di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan kedudukan, hak-hak dan perlakuan terhadap orang-orang kafir yang hidup di dalam Negara Islam.

Oleh karena itu, dalam praktiknya, kaum Muslim tidak pernah memiliki “problem toleransi”.  Mereka sudah terbiasa hidup dalam kemajemukan. Mereka memiliki tradisi toleransi yang tinggi. Mereka biasa memperlakukan orang-orang yang berbeda keyakinan dan agama dengan santun, adil dan manusiawi.

Islam juga menjelaskan hukum dan norma yang mengatur perbedaan pendapat di kalangan kaum Muslim. Mana yang bisa ditoleransir dan mana yang tidak. Bagaimana pula menyikapi saudara Muslim lain yang berbeda pandangan dan pendapat dengan dirinya. 

Perbedaan pendapat kaum Muslim dalam ranah ijtihadiyah sudah terjadi sejak era salafus shalih. Perbedaan pendapat dalam masalah fikih akbar, hukum syariah, tafsir dan lain sebagainya begitu kaya dan kompleks.

Dalam satu masalah, kadang-kadang terdapat lebih dari dua pendapat yang berbeda. Namun demikian, perbedaan (ikhtilaf) itu tidak menjadikan mereka berpecah-belah. Mereka tetap bersatu dan menghormati saudara Muslim yang berbeda pendapat dengan dirinya.

Baca juga  Habits Perilaku Korupsi dengan KPK akankah Habis?

Adapun “ide toleransi” yang dijajakan Barat ke negeri-negeri kaum Muslim sesungguhnya ia tidak berhubungan sama sekali dengan sikap “toleran dan santun” yang sudah mendarah daging dan dipraktikkan kaum Muslim sejak awal Islam.  Ide ini lahir dalam agama Nasrani akibat perang agama antara Kristen Katolik dan Protestan di Eropa.

Perang itu memakan korban ribuan orang Nasrani. Seorang pakar sejarah, Professor Bernard Louis, mengatakan:

Pemikiran toleransi lahir di kalangan Nasrani karena pengaruh perang agama di Eropa yang telah memakan ribuan korban orang Nasrani. Ini adalah akibat konflik berkepanjangan Katolik dengan Protestan. 

Toleransi yang bermakna pemisahan agama dari aktivitas-aktivitas negara atau ringkasnya sekularisme digagas untuk menyelesaikan problem orang-orang Nasrani.   Masalah ini tidak pernah muncul di negeri-negeri Islam.  Sebabnya, orang-orang yang memeluk agama-agama yang berbeda mendapati di sana adanya kemungkinan untuk hidup saling percaya dan bersaudara tanpa ada konflik dan perselisihan. 

Toleransi sudah ada di dalam pokok ajaran Islam. Toleransi bukan pemikiran yang dilekatkan setelah Islam. Ketika Islam menyatakan “tidak ada paksaan dalam agama”, ini menunjukkan dengan sangat jelas pentingnya tasâmuh (toleransi) yang hendak dianugerahkan oleh Islam. 

Non-Muslim, semampang mereka berjalan di atas standar-standar tertentu, memungkinkan mereka hidup dalam ketenangan dan kebahagian di dalam Negara Islam (Koran Turki, Medio Januari, 1995).

Baca juga  Pelayan Tamu Allah

Toleransi dalam Timbangan Syariah

Kata toleransi berasal dari bahasa Inggris, tolerance.  Dalam bahasa Arab, kata tolerance disepadankan dengan kata at-tasâmuh atau at-tasâhul.  Adapun dalam bahasa Indonesia, kata ini diserap menjadi kata toleran atau toleransi. 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), toleransi didefinisikan dengan sifat atau sikap toleran. Toleran adalah bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri (Departemen Pendidikan Nasional, KBBI Pusat Bahasa, hlm. 1477-78, Edisi Keempat, 2008, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta).

Pada perkembangan selanjutnya, kata toleransi digunakan dalam agenda “perang opini” oleh negara kafir imperialis. Tujuannya untuk meneguhkan paham demokrasi-sekular-liberal dan menyerang ajaran dan simbol Islam.  Sebagai contoh, seorang Muslim yang menyebut kafir pemeluk agama selain Islam, juga penganut paham kufur seperti sosialisme-komunisme dan sekularisme, dianggap intoleran.

Pada saat praktik LGBT  disebut sebagai perilaku bejat, amoral dan menyimpang dari Islam, maka penyebutan itu dianggap anti toleransi. Ketika demokrasi, liberalisme dan sekularisme dinyatakan sebagai paham kufur, ini pun disebut intoleran. Ketika ada seruan untuk menegakkan kembali syariah dan Khilafah, ada sebagian kaum Muslim malah menolak dengan alasan merusak toleransi antarumat beragama dan mengancam keutuhan bangsa.

Sebaliknya, mengakui kebenaran agama selain Islam, melegalkan praktik LGBT, menerapkan demokrasi-liberalis-sekuler adalah wujud toleransi.

Demikianlah, kata “toleransi” dipakai secara semena-mena untuk menyerang ajaran dan simbol Islam serta meneguhkan sistem demokrasi-sekular. Wallahu a’lam.