Opini: E-Commerce Ancam UMKM, Benarkah?

  • Bagikan

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban

Kemajuan teknologi digital kini tak hanya merambah dunia infrastruktur atau kesehatan, namun juga pasar dan gaya belanja, dengan E-commerce salah satunya. E-commerce adalah electronic commerce, merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang dan pertukaran informasi melalui internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya.

Akhir tahun 2018 pelaku bisnis di Indonesia yang memanfaatkan e-commerce sudah berjumlah 26 juta, melingkupi transfer uang, sistem manajemen data, maupun penghitungan stok produk. Dan payung hukumnya salah satunya UU No. 7 Tahun 2014, tentang sistem perdagangan melalui elektronik. Dan E-Commerce di Indonesia no 10 tercepat pertumbuhannya di dunia.

Tercatat di tahun 2018 memiliki pertumbuhan 78%. Dari angka pertumbuhan tersebut, 17,7% diantaranya merupakan transaksi pembelian tiket pesawat dan pemesanan hotel. Selain itu, pembelian pakaian dan alas kaki menyumbang 11,9% — sedangkan 10% berasal dari kosmetik dan produk kesehatan.

E-Commerce berbeda dengan market place, market place adalah salah satu jenis E-Commerce. Jika E-Commerce adalah transaksinya, maka market place adalah pasar yang menggunakan transaksi elektronik tersebut, seperti Tokopedia, shoope, Lazada, Amazon Amerika, Ali Baba dan sebagainya.

Pesatnya perkembangan E-Commerce, menjadi kekhawatiran tersendiri oleh beberapa pihak, salah satunya mengancam keberadaan UMKM. Seperti saat viral tagar #SellerAsingBunuhUMKM di media sosial (suara.com, 19/2/2021). Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki hingga memanggil Shopee terkait barang murah dari Tiongkok atas nama Mr Fu , hal ini dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena kalah saing dengan harga produk di market place.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memandang, lancarnya arus barang impor dari Tiongkok lewat Shopee akibat regulasi impor yang terlalu lama. Ia mengingatkan agar porsi impor barang di platform e-Commerce itu diatur oleh pemerintah.

Faktanya di satu sisi pemerintah ingin mendorong UMKM masuk platform digital. Sementara di sisi lain persaingan dengan barang impornya dibebaskan. Hal tersebut akan membuat UMKM lokal ngos-ngosan. Dan memang inilah kendala UMKM, belum sepenuhnya mampu memasuki dunia digital, meskipun pemerintah sudah mendorong dan mengadakan berbagai pelatihan.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki memberi apresiasi kepada platform e-commerce Lazada yang berkomitmen untuk menutup akses cross-boarder untuk sejumlah produk impor melalui Gerakan Akselerasi Karya Rakyat (AKAR) Indonesia. Teten mengatakan, AKAR yang diusung Lazada Indonesia tidak hanya berorientasi memproteksi UMKM Indonesia ( sindonews.com, 3/8/2021).

Lain lagi dengan pendapat Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN), Erick Thohir dalam Orasi Ilmiah ‘Globalization and Digitalization: Strategi Bumn Pasca Pandemi’, pada hari ini, bahwa transformasi ke teknologi digital akan menciptakan disrupsi atau gangguan dalam banyak hal.

Terdapat dua gelombang disrupsi teknologi. Pertama, disrupsi teknologi adalah menjamurnya ekonomi digital seperti marketplace atau e-commerce yang turut memukul perekonomian nasional ,”Akhirnya ketika e-commerce, tren pembelanjaan online naik. Tapi barangnya barang siapa? barang impor. Kita temukan Hijab yang UMKM buat Rp 200 ribu, dijual Rp 20 ribu saja. Tentu hal ini akan merusak pondasi daripada supply chain daripada UMKM kita yang menjadi bagian dari tulang punggung ekonomi kita juga,” jelas dia, Sabtu (cnbc.com,27/11/2021).

Gelombang kedua disrupsi teknologi, kata dia, ditandai dengan adanya layanan yang mengadopsi teknologi seperti, healthtech, edutech, fintech, media-tech. “Dan ini lebih menyeramkan dari e-commerce. Kalau e-commerce kita bisa menahan belanja. Tetapi kalau kita bicara healthtech, fintech, edutech adalah bagian dari keseharian kita yang tidak mungkin kita tidak concern mengenai pendidikan dan kesehatan, apalagi sistem pembayaran,” lanjut Erick.

Yang lebih jelas dampaknya adalah menyebabkan disrupsi sektor lapangan pekerjaan untuk manusia karena dengan adanya robotic dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan (AI), “Lalu kita lihat juga bagaimana posisi kita punya startup. Dibanding negara lain, kita masih jauh. Di China jumlahnya ratusan, Amerika juga ratusan, startup kita pun banyak didominasi oleh asing. Ini realita yang memang harus kita lihat secara bersama-sama.”

Benarkah ada Ancaman e commerce bagi perkembangan umkm saat ini?

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa sejak awal pandemi UMKM adalah segmen yang mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah lewat berbagai macam dukungan melalui APBN. Pemerintah menyadari bahwa sejak memasuki pandemi Maret 2020 lalu, UMKM adalah salah satu segmen perekonomian yang mendapatkan dampak yang berat karena adanya penurunan permintaan.

Peneliti INDEF, Nailul Huda, menilai pasar domestik Indonesia sangat menarik bagi tiap pelaku e-Commerce. Dengan pertumbuhan kelas menengah, generasi gadget yang sangat pesat dan haus akan diskon produk ditangkap oleh produsen Tiongkok untuk menjual produknya langsung ke konsumen di Indonesia. “Sekarang juga pengiriman lebih murah dan ada diskon ongkir dari platform. Harga produksi yang murah dan ongkir yang murah merupakan kombinasi yang pas buat costumer Indonesia.”

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebanyak 30,81 miliar dolar AS per Januari-Oktober 2021. Hal ini merupakan rekor kenaikan tertinggi dari Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Menurut Jerry, salah satu pemicu neraca perdagangan Indonesia surplus adalah perkembangan ekonomi digital dan e-commerce di Indonesia (Tribunnews.com , 30/11/2021).

Fakta-fakta ini memang seakan mengancam keberadaan UMKM yang digadang pemerintah mampu mengembalikan perekonomian Indonesia dari keterpurukan akibat pandemi . Sebab total unit UMKM di Indonesia saat ini pun telah mencapai sekitar 62,9 juta unit yang tersebar di berbagai sektor. Sekitar 99,9% usaha di Indonesia merupakan UMKM. Per 2018, UMKM menyumbang 58,18% dari total investasi. Angka-angka ini menunjukkan pesatnya pertumbuhan UMKM di Indonesia. Jelas jadi sandaran penuh pemerintah.

Namun masih saja ada kendala yang di hadapi UMKM diantaranya adalah digitalisasi usaha dan permodalan. Transformasi digital dan aspek Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang kemudian menjadi perhatian utama Presiden Joko Widodo. Presiden berharap agar infrastruktur internet yang telah dibangun dengan dana rakyat, dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia dan UMKM.

Kementerian Koperasi dan UKM mempertajam kebijakan terkait PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dengan: a. Meminimalisir ancaman terhadap UMKM dan industri dalam negeri dari praktik perdagangan tidak sehat; b. Pengutamaan produk dan pedagang dalam negeri; c. Pengembangan akses usaha UMKM dengan ekonomi digital; d. Perlindungan konsumen dari pedagang dan produk luar negeri.

Bukan E-Commerce Ancam UMKM

Dalam pandangan Islam, UKMM adalah salah satu jenis usaha yang mubah hukumnya, sepanjang syarat keabsahannya sesuai syariat terpenuhi. Baik akadnya, produk maupun distribusinya. E commerce sendiri adalah digitalisasi pemasaran merupakan bagian dari perkembangan sience dan teknologi, hanya saja harus kembali diperhatikan syarat-syarat keabsahannya sesuai syariat atau tidak.

Hari ini keseuaian dengan syariat yang tidak ada, negara justru mengadopsi sistem kapitalisme, dimana semua diambil manfaatnya, untung yang justru menjadi tidak berkah. Dari sisi pengadaan barang negara akan mengupayakan kemudahan, berikutnya dengan pemberian modal gratis dari Baitul mal.

Namun keberadaan UMKM tidak lantas menjadi tulang punggung negara dan pendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat. Inilah faham yang lebih berbahaya dibandingkan kehadiran E-Commerce terhadap keberadaan UMKM. Sebab hal itu adalah dua hal yang berbeda. Bicara kesejahteraan, maka artinya kita sedang bicara kewajiban negara. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw berikut: “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).

Inilah peran sesungguhnya negara, tidak hanya memfasilitasi UMKM agar rakyat produktif, namun juga menjamin terpenuhinya seluruh urusan rakyat. Pengelolaan SDA yang seharusnya dikelola oleh negara, dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembiayaan kepentingan publik seperti pendidikan , kesehatan dan lainnya yang hari ini tak ada.

Terkait penipuan dalam transaksi E-Commerce, negara akan memberi edukasi sekaligus kontroling dengan negara mana rakyat boleh membuat transaksi. Apakah muahid atau Hilman ( negara atau individu rakyatnya terikat perjanjian dengan negara kita) atau harbi fi’lan ( negara atau individu rakyatnya yang benar-benar memerangi negara kita). Demikian pula jika mpor sudah masuk ambang batas merugikan rakyat akan dibatasi di perbatasan.

Demikian pula dengan praktik-praktik muamalah yang batil akan ditindak tegas oleh negara, seperti curang timbangan, mencampur barang baik dengan buruk, penimbunan, penipuan dan sebagainya. Dimana kebatilan ini saat ini justru tumbuh subur karena penguasa bersandar pada sistem perekonomian kapitalis, yang diusung kaum kafir. Sehingga kita hanya digenjot dari sisi pemasarannya saja, tanpa paham bahwa ini memang arahan asing, agar hegemoni mereka di negeri-negeri Islam tetap langgeng. Wallahu a’ lam bish showab.

  • Bagikan