Opini: Bahaya Arus Kontekstualisasi Fikih


Oleh: Munawwarah Rahman, S.Pd

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberi sambutan pada pembukaan Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) Ke-20 yang digelar di Surakarta, Jawa Tengah, Senin (25/10/2021).

Dalam sambutannya ada 14 poin yang telah disampaikan, dua diantaranya adalah menyampaikan pentingnya melakukan rekontekstualisasi sejumlah konsep fikih dalam rangka merespon tantangan zaman.

Dia juga menambahkan bahwa ketidakstabilan sosial dan politik, perang saudara dan terorisme disebabkan oleh tindakan kelompok-kelompok Muslim ultrakonservatif yang bersikeras menerapkan elemen fikih tertentu dalam konteks yang tidak lagi sesuai dengan norma klasik yang ada pada era awal Islam.

Diakhir penyampaiannya dia mempertegas bahwa dunia membutuhkan sebuah ortodoksi Islam alternatif, yang akan dirangkul dan diikuti oleh sebagian besar umat Islam di dunia.

Dari penyampaian diatas tentu rekonstruksionalisasi berbeda jika dipandang dalam ajaran Islam. Seperti dalam buletin kaffah No 217 (29 Rabiul Awwal 1443 H/5 November 2021 M, dijelaskan bahwa dalam Islam ada praktik ijtihad yang tentu berbeda dengan rekontekstualisasi. Ijtihad hanya berlaku pada nas-nas syariah yang zhanni, yang masih ada ruang ijtihad di dalamnya. Bisa juga terkait nas-nas yang mengandung ‘illat (sebab pensyariatan hukum). Kaidah ushul fiqih yang masyhur berbunyi:

اَلْحُكْمُ يَدُوْرُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُوْدًا أَوْ عَدَمًا
Hukum itu beredar bersama ‘illat-nya; ada ataupun tiadanya.

Oleh karena itu, pada masa Rasulullah saw. ghanimah, misalnya, hanya dibagikan kepada kaum Muhajirin dan dua orang Anshar saja. Namun, pada masa Khalifah Abu Bakar ra. ghanimah dibagikan kepada semua umat Islam. Dalam hal ini Khalifah Abu Bakar ra. tidak bisa dipandang sedang mengubah atau merekontekstualisasi hukum. Beliau justru sedang menerapkan hukum syariah sesuai dengan ‘illat-nya, yakni agar harta tidak beredar di kalangan orang-orang kaya saja, sebagaimana dinyatakan al-Quran (Lihat: QS al-Hasyr [59]: 7).

Baca juga  Mengintip Kebiasaan ASN pasca diberlakukannya TPP di Majene (Bagian I)

Ada satu perumpamaan dalam assiro’ bayna alfikro Al Islamiyyah wal fikru al gharbiyah dari abu Al-Hasan Ali Al Hasani Al Nadwi yang menjelaskan ada perbedaan yang sangat tajam antara hukum Islam dan hukum barat yang berkaitan dengan realitas atau fakta.

Perumpamaan itu adalah hukum Islam kalau diumpamakan dengan kompas, menunjukan arah yang tetap sedangkan, hukum barat seperti termometer, mengikuti tubuh yang diukur, mengikuti kehendak manusia.

Karena itu, ketika hukum Islam disesuaikan dengan fakta atau fakta sebagai standarnya ini justru tidak sesuai dengan prinsip ajaran agama Islam sendiri.

Metode dalam menyimpulkan hukum Islam bersumber kepada Al-Quran dan hadits bukan pada realitas empiris. Jika fakta dijadikan rujukan apalagi fakta itu dianggap benar secara mutlak dan absolut seperti prinsip rekontekstualisasi maka sebenarnya yang sedang dibahas bukan sekedar Islam tetapi hukum barat.

Hukum Islam hanya dijadikan kedok, maka bukan hal yang berlebihan jika dikatakan rekontekstualisasi fikih yang diharuskan oleh pemerintah justru memiliki bahaya yang besar.

Baca juga  Bank Syariah, Ekonomi Syariah, dan Sistem Islam

Sebab kaum muslim akan menafsirkan al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan kepentingan manusia. Jika hukum syariat itu dianggap sebagai ancaman atau kurang menguntungkan maka hukum tersebut akan diotak Atik, dikriminalisasi, dikucilkan hingga di monsterisasi.

Sebagai contoh terkait harta waris ketika masa Menag Munawir sjadzali yang mau diubah menjadi satu berbanding satu dengan alasan perempuan sudah bekerja padahal dalam hukum syariat sudah jelas aturannya bahkan kalau dirunut yang menjadi dasar pembagian waris satu berbanding satu itu adalah hukum perdata Belanda pada pasal 852.

Laki-laki dan perempuan dimungkinkan mendapat hak waris sama, begitu juga dengan ajaran khilafah yang sangat jelas adalah ajaran Islam namun ditolak mentah-mentah karena membahayakan pemilik status quo baik lokal, nasional, bahkan internasional seperti negara adidaya kapitalisme.

Dalam menghadapi dan menyelesaikan segala yang timbul dari perubahan dan perkembangan zaman kaum muslimin memiliki metode yang khas yaitu dengan metode ijtihad.

Ijtihad adalah proses menggali hukum yang baru dari nas-nas Al-Qur’an dan Sunnah untuk menghukumi fakta atau kondisi yang baru ditemukan.

Ijtihad bukan mengubah hukum yang ada kemudian disesuaikan dengan fakta seperti prinsip rekontekstualisasi, jika sudah ada penjelasan dari Nas maka tidak diperlukan lagi ijtihad dengan memahami Al-Qur’an dan As-sunnah sesuai dengan kaidah yang ditetapkan syariah inilah kaum muslim mendapatkan ilmu Fikih.

Baca juga  Anak Berdaya dan Bahagia Demi Peradaban Mulia

Dengan kata lain, Fikih adalah ilmu tentang hukum syariah yang bersifat praktis yang digali dari dalil yang terperinci bukan hasil buah pikiran manusia sebagaimana pendapat filsuf atau pemikir.

Fikih sudah berkembang dan dimodifikasi oleh para ulama. Fikih Islam telah menjelma menjadi body of knowledge yang kukuh secara metodologi.

Hal tersebut termasuk konsep pemerintahan atau Imamah jihad dan futuhat, konsep addar atau darul Islam, darul kufur, darul harbi, ghanimah, fa’i, jizyah, kharaj dan lain-lain. Sumber channel YouTube Muslimah Media Center (MMC).

Maka, umat pun tidak bisa dijauhkan dari fakta akan kebutuhan terhadap penerapan syariah dan khilafah karena hal itu adalah warisan langsung dari Rasulullah kepada umatnya yang wajib untuk kembali diterapkan sebab dengan penerapan sistem Islam semua problematika umat akan teratasi dan hukum-hukum Islam pun bisa diterapkan secara sempurna dalam kehidupan ini.

Sebagaimana Ulama dari mazhab Syafii, Imam al-Mawardi, juga menyatakan, “Menegakkan Imamah (Khilafah) di tengah-tengah umat merupakan kewajiban yang didasarkan pada Ijma Sahabat.” (Al-Mawardi, Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah, hlm. 5).

Alhasil, pernyataan Menteri Agama bahwa umat membutuhkan ortodoksi atau fikih alternatif menjadi tidak relevan. Apalagi jika fikih alternatif yang dimaksud adalah penafsiran terhadap Islam yang tunduk pada kepentingan kaum kapitalis dan liberalis untuk melanggengkan imperialisme mereka di Dunia Islam. Sungguh berbahaya!. Buletin Kaffah.


OPINI