Opini: Aroma Liberalisasi Dibalik Tawaran Solusi Atasi Kekerasan Seksual


Oleh: Suriani, S.Pd.I

Nama Herry Wirawan kini tengah naik daun. Ia menjadi buah bibir masyarakat bukan karena prestasi, tapi atas perbuatan kejinya memperkosa 12 orang santriwati. Pelaku adalah seorang guru di Pesantren TM yang terletak di Cibiru, Kota Bandung. Ia mencabuli para korbannya hingga hamil bahkan ada yang sampai melahirkan. (Merdeka.com, 09/12/2021)

Kasus di atas adalah satu dari sekian banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di negeri ini. Sekretaris Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Pribudiarta N. Sitepu menyebut ada peningkatan tren kasus kekerasan pada perempuan dan anak dalam kurun waktu 2019-2021. Berdasarkan pengumpulan data milik Kemen PPPA, kekerasan anak di 2019 terjadi sebanyak 11.057 kasus, di 2020 11.279 kasus dan 12.566 kasus hingga data November 2021. (CNNIndonesia.com, 09/12/2021)

Seolah Menawarkan Madu, Padahal Isinya Adalah Racun

Meningkatnya kasus kejahatan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Betapa tidak, sampai detik ini belum ada kejelasan solusi untuk menuntaskan ancaman tersebut. Desakan agar pemerintah segera mengambil tindakan guna mencegah semakin banyaknya korban yang berjatuhan pun datang dari banyak pihak. Di antaranya dari Kementerian Kesehatan.

Dirjen Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Kementerian Kesehatan RI, drg Kartini Rustandi mengatakan pentingnya Pendidikan Seks Kespro (Kesehatan Reproduksi) dimasukkan dan diajarkan ke pesantren-pesantren. Dengan memanfaatkan Ibu Muslimah, Ibu NU (Nahdatul Ulama) untuk membina pesantren. Ia mencontohkan, pembicaraan kondom sebagai alat proteksi untuk seks yang aman butuh diajarkan sebab seks jika dilakukan tidak aman tanpa kondom jauh lebih beresiko. (DetikHealth.com, 11/12/2021)

Tawaran pemberian pendidikan seks sebagaimana yang diberikan oleh Kemenkes di atas penting untuk dikritisi. Edukasi seks aman dengan menggunakan kondom misalnya sangat keliru jika dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kekeran seksual. Keliru juga jika dianggap bahwa penggunaan kondom untuk seks tak beresiko harus dijadikan sebagai bahan ajaran dalam pendidikan seks.

Solusi tersebut hanya akan memperpanjang masalah, sebab penggunaan kondom agar bisa melakukan seks aman sama saja dengan melegalkan perzinahan. Masyarakat dari kalangan generasi muda sebagai pelaku seks menyimpang akan merasa aman untuk terus melakukan perbuatan menyimpangnya karena dianggap tidak memberi dampak resiko. Ibarat kata, boleh zina asal tidak hamil, tidak aborsi dan tidak terpapar virus HIV AIDS. Na’udzubillah.

Baca juga  Ritel Gulung Tikar, Siapa Yang Bertanggung Jawab?

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga juga menawarkan solusi dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Menurutnya, RUU PKS ini sangat diperlukan guna melindungi bangsa dari kejahatan kekerasan seksual yang korbannya kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak. (Kemenpppa.go.id, 01/06/2021)

Sejumlah pihak sebenarnya telah lama mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU PKS ini menjadi UU. Namun sejak kemunculannya hingga saat ini belum juga disahkan karena banyaknya penolakan dan kritik atas pasal-pasal yang tercantum dalam RUU tersebut. Oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR mengusulkan draf terbaru RUU PKS menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Sejumlah pasal kontroversial terdapat dalam RUU TPKS tersebut. Hal tersebut dijelaskan oleh anggota Baleg DPR RI, Bukhari Yusuf dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS). Dirinya menolak RUU ini karena menilai bahwa RUU tersebut masih mengusung paradigma sexual consert (persetujuan seksual). Sejumlah pasal memiliki isu sentral yang memicu multitafsir dan kontroversi di tengah masyarakat. (Dpr.go.id, 09/12/2021)

Keberadaaan RUU TPKS ini patut untuk diwaspadai. Banyak pasal yang mengandung muatan legalisasi zina dan penyimpangan seksual di dalamya. Misalnya pemidanaan yang masih menggunakan tolak ukur hanya pada ada atau tidak adanya kekerasan atau ancaman kekerasan seperti terdapat pada pasal 6, 7, dan 8. Pasal itu tidak komprehensif untuk menjangkau tindak pidana perzinahan dan penyimpangan seksual. Dengan kata lain, menurut RUU ini yang akan terkena tindak pidana hanyalah perilaku seksual yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan seks yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau dengan kerelaan tidaklah dipandang sebagai tindakan kekerasan seksual dan tidak disebut tindakan pidana.

Alhasil anggapan RUU TPKS sebagai solusi atasi kekerasan seksual yang mengancam rakyat Indonesia adalah keliru. RUU ini hanya akan membuat perilaku seks bebas, perzinahan dan penyimpangan seksual semakin tumbuh subur di negeri. Ibarat kata, seolah memberi madu tapi nyatanya memberi racun. Bukannya memberi solusi, justru semakin memperpanjang dan memperlama masyarakat berada dalam jeratan masalah.

Semua tawaran solusi di atas hanya akan melanggengkan liberalisasi atau pergaulan bebas di tengah masyarakat. Padahal, justru liberalisasilah yang menjadi akar masalah dari munculnya banyak kasus kekerasan seksual. Ide kebebasan dalam berperilaku sebagaimana yang dijamin oleh Demokrasi menciptakan atmosfir masyarakat yang anti terhadap aturan. Mereka bertindak serampangan, yang penting enak, nikmat dan bahagia mereka dapatkan namun dampak dari perbuatannya diabaikan.

Baca juga  Tagihan Listrik Naik, Rakyat Semakin Tercekik

Dalam kehidupan sosial, tidak adanya pemisahan antara pria dan wanita menjadikan mereka berinteraksi secara bebas tanpa batas. Bercampur baur antara pria dan wanita, berdua-duaan, menjalin asmara dengan berpacaran, melakukan interaksi layaknya suami istri hingga sampai pada perzinahan sudah menjadi hal yang biasa di negeri ini. Semuanya tegak di atas prinsip kebebasan. Padahal berawal dari kebebasan berinteraksi itulah kejahatan seksual akan terjadi.

Atas nama cinta pria dan wanita akan berhubungan asmara hingga sampai ke perilaku seksual. Dari sanalah akan muncul masalah berikutnya. Buah dari pergaulan bebas tersebut muncullah kekerasan seksual, seperti kekerasan fisik, pemerkosaan, pelecehan, hamil di luar nikah, berakhir di perbuatan aborsi, putus cinta hingga berujung bunuh diri. Inilah yang dialami oleh seorang gadis yang bunuh diri akibat hubungan asmara. Novia Widyasari memutuskan untuk mengakhiri hidupnya setelah mengalami depresi setelah dipaksa melakukan aborsi dua kali oleh pacarnya, Briptu Randy Bagus. (PikiranRakyat.com, 6/12/2021)

Solusi Jitu Tuntaskan Kekerasan Seksual

Menawarkan liberalisasi atau kebebasan sama saja dengan melegalkan zina dan penyimpangan seksual. Karenanya tidak layak diambil dan dijadikan solusi. Jika RUU TPKS disahkan karena dianggap mampu mengatasi kekerasan seksual berarti negara yang penduduknya mayoritas muslim ini akan menghalalkan perzinahan. Na’udzubillah

Padahal zina adalah perbuatan keji dan diharamkan dalam Islam yang darinya akan bermunculan kerusakan sosial. Allah swt berfirman:
“Dan janganlah (kalian) mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32)

Penting bagi pemerintah untuk memikirkan solusi lain untuk mengatasi kekerasan seksual. Dan Islam sebagai agama sekaligus sistem kehidupan yang memiliki aturan yang lengkap bagi manusia layak dijadikan sebagai solusi alternatif. Islam memiliki pandangan yang khas tentang seksual. Sebagai makhluk ciptaan Allah, pria dan wanita dalam dirinya diberikan naluri melestarikan jenis (al-gharizah an-nau’). Perwujudan dari naluri ini adalah rasa berkasih sayang, rasa cinta, ketertarikan kepada lawan jenis juga keinginan untuk melakukan hubungan seksual.

Naluri tersebut akan muncul jika ada yang memicunya. Jika tidak ada pemicu maka naluri ini tidak menuntut untuk dipenuhi. Seorang pria akan tertarik pada wanita dipicu oleh interaksi yang intens antara keduanya. Sering bertemu, berdua-duaan atau berkomunikasi intens akan memicu ketertarikan dan munculnya suka. Pandangan syahwat juga penampakan aurat bisa mengantarkan pada perilaku menyimpang yakni perzinahan.

Baca juga  Keadilan dalam Demokrasi hanya Ilusi

Berangkat dari hal di atas, untuk mencegah munculnya keinginan melakukan perbuatan dosa, Islam memberikan aturan sebagai upaya pencegahan sejak dini. Dalam tataran hukum preventif, Islam mengatur dalam kehidupan sosial ada pemisahan kehidupan pria dan wanita. Islam mengharamkan berdua-duaan dan bercampur baur dengan bebas antara pria dan wanita. Perintah untuk menutup aurat dan menundukkan pandangan juga larangan menyentuh, memeluk, mencium bahkan berhubungan badan kecuali setelah keduanya dalam ikatan pernikahan.

Sedangkan dalam tataran hukum kuratif, ditetapkan dengan tegas dalam Islam hukum hudud (sanksi) bagi pelaku kejahatan seksual. Seperti cambuk dan rajam bagi pelaku perzinahan, hukum bunuh bagi pelaku (homoseksual) baik dilakukan atas dasar suka sama suka ataupun tidak. Ditetapkan pula ta’zir (sanksi berdasarkan keputusan penguasa) atas pelaku pencabulan penjara 3 tahun, penculikan penjara 5 tahun, menari erotis yang menimbulkan syahwat penjara 6 bulan, dan hukuman atas tindak pidana kekerasan seksual lainnya. (Abdurrahman al-Maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam)

Semua hukuman untuk mecegah dan memberi efek jera di atas membutuhkan keberadaan negara untuk menerapkannya. KUHP yang dijalankan selama ini oleh pemerintah lemah dan tidak mampu menuntaskan kasus kekerasan seksual. Seharusnya aturan Islam di atas dijadikan sebagai solusi oleh pemerintah sebab Islam di masa kejayaannya sangat sedikit ditemukan kasus perzinahan bahkan hampir tak menghadapi kasus kekerasan seksual. Hal itu karena hukum Islam diterapkan secara menyeluruh dalam aspek-aspek lainnya seperti pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan politik yang menunjang pencegahan atas munculnya aksi kekerasan dan kejahatan seksual.

Islam tidak mengenal paham liberalisasi, tidak diberikan kebebasan atas umat Islam untuk berbuat kecuali atas mereka ditetapkan aturan dalam mengatur kehidupan mereka di dunia dan setiap muslim diwajibkan oleh Allah untuk tunduk patuh pada seluruh aturan Allah. Dengan aturan itu mereka akan terlindungi dari perilaku jahat dan berbahaya juga terpelihara kehormatan dan kesuciannya. Olehnya itu, yang dibutuhkan masyarakat untuk menyudahi kejahatan seksual adalah aturan Islam, bukan kebebasan atau liberalisasi yang sejatinya menjadi jembatan munculnya berbagai persoalan dalam kehidupan.