Ombudsman Sulbar Rapid Assessment Terkait Perangkat Desa di Majene


SULBAR99NEWS.COM-MAJENE, Diseminasi dan Telaah Hasil Kajian Ombudsman RI Perwakilan Sulbar dalam rangka Rapid Assessment terkait perangkat desa dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Selasa, 3 November 2020.

Dihadiri oleh Pj. Sekda. Majene, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Kadis PMD, Inspektur Inspektorat, Ka. Balitbangda, Para Camat, Kabag. Tapem dan Kabag. Hukum, Para Kepala Desa, Perwakilan Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Jurnalis.

Pj. Sekda Majene, H. Masriadi Atjo, sekaligus membuka acara mengatakan, dengan kehadiran Kepala Perwakilan Ombudsman di Majene ini, dapat memberikan masukan yang sangat berarti bagi kita semua, terutama bagi para Kepala Desa, agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam pengangkatan dan pemberhentian para perangkat desa. “Sebenarnya ini bukan juga kesalahan yang sengaja dilakukan oleh para Kepala Desa, namun karena kurangnya pemahaman tentang hal tersebut, sehingga kerap terjadi kekeliruan,” ujarnya.

Baca juga  Gunung Semeru Erupsi, 13 Orang Dilaporkan Meninggal, 902 Mengungsi

Pergantian perangkat desa tanpa mekanisme dan regulasi yang ada, lanjut Masriadi, tentu juga akan berdampak kepada pelayanan ke masyarakat dan bisa jadi menimbulkan konflik tersendiri. “Saya berharap supaya semua Kepala Desa yang hadir agar dapat memperhatikan dengan seksama semua petunjuk dan arahan yang akan disampaikan oleh Ombudsman, agar tidak terjadi lagi hal hal yang tidak kita inginkan bersama,” tegasnya.

Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Lukman Umar, S. Pd, M. Si mengatakan, dirinya sengaja memilih Kabupaten Majene untuk melakukan acara Diseminasi dan Telaah Hasil Kajian Rapid Asessment Ombudsman RI karena, pertama para Aparat Desa disini sangat proaktif dan lebih cenderung mau mendengarkan arahan dari Dinas PMD, kedua para Aparat Desa di Majene juga cenderung mau menerima masukan, dan yang ketiga bahwa para Aparat Desa di Majene sedang diuji dengan adanya moment Pilkada.

Baca juga  ASN di Lingkup Sekretariat Daerah Majene Keluhkan Gaji Belum Cair

Tujuan kegiatan yang dilaksanakan berupa Rapid Assessment terkait mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Majene provinsi Sulawesi Barat :

  1. Mengetahui gambaran terkait pemahaman dan pelaksanaan mekanisme pengangkatan perangkat desa.
  2. Mengetahui gambaran terkait pemahaman dan pelaksanaan mekanisme pemberhentian perangkat desa dimulai dari penanganan pelanggaran perangkat desa hingga pemberhentian perangkat desa.
  3. Mengetahui gambaran implementasi pembinaan/pengawasan kepala desa maupun perangkat desa oleh pemerintah Kabupaten dan Kecamatan.
Baca juga  IFAD: Tidak Ada Negara Lain yang Melokalkan SDGs hingga Level Desa

Selanjutnya Kepala Perwakilan Ombudsman memaparkan telaah hasil kajiannya ditengah tengah undangan yang hadir.

Dalam kesempatan ini Ombudsman Sulbar juga memberikan penghargaan dan Ucapan Terima Kasih kepada Pemerintah Kabupaten Majene yang diterima oleh Pj. Sekda. Majene serta kepada tiga orang pemberi masukan yaitu : Drs. H. Muh. Rizal Sirajuddin, M.Si (Tokoh Masyarakat), Amran, SE (Ormas Pemuda Muhammadiah) dan Harmegi, S. Pd (jurnalis).