Dibaca : 27 kali.

OLIGARKI DIBALIK PENANGANAN CORONA


Oleh: Nurhikmah

Corona, si makhluk super kecil nan perkasa ini, benar-benar telah membuat para penguasa mati gaya. Sementara rakyat dengan susah payah berjibaku dengan keadaan, ditengah negara yang kondisinya antara ada dan tiada. Seperti yang kita ketahui bersama, ada beberapa kebijakan pemerintah yang sepertinya tidak merata untuk semua masyarakat tanpa terkecuali selama masa pandemi ini. Misalnya saja, pemotongan tunjangan guru, pengadaan proyek Kartu Prakerja yang sampai saat ini tujuannya belum jelas, serta dana jamaah haji pun sepertinya tak luput dari incaran pemerintah.

Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, dirinya memprotes langkah pemerintah yang memotong tunjangan guru hingga Rp3,3 triliun lewat Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Dalam lampiran Perpres Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, tunjangan guru setidaknya dipotong pada 3 komponen yakni Tunjangan profesi guru PNS daerah dari yang semula Rp53,8 triliun menjadi Rp50,8 triliun, kemudian penghasilan guru PNS daerah dipotong dari semula Rp698,3 triliun menjadi Rp454,2 triliun, dan terakhir pemotongan dilakukan terhadap tunjangan khusus guru PNS daerah di daerah khusus, dari semula Rp2,06 triliun menjadi Rp1,98 triliun. Bukan hanya tunjangan guru, pemotongan anggaran disektor pendidikan juga dilakukan pemerintah terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional pendidikan kesetaraan, serta bantuan operasional museum dan taman budaya.

Baca juga  Jejaring Politik Dinasti, Wajah Demokrasi Masa Kini

Kebijakan selanjutnya adalah peluncuran Kartu Pra Kerja yang menggandeng Ruang Guru sebagai mitranya. Yang dimana kita ketahui bahwa pendiri dari Ruang Guru ini adalah salah satu Stafsus Milenial Presiden, Belva Devara. Hal ini dikutip dari ruangguru.com, Ruang Guru adalah perusahaan penyedia layanan pendidikan berbasis teknologi terbesar di Asia Tenggara, mengumumkan bahwa unit usahanya, Skill Academy by Ruang Guru resmi ditunjuk sebagai salah satu mitra resmi kartu PraKerja, program pengembangan kompetensi kerja dibawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Pengguna Skill Academy ini akan melalui pelatihan berbasis video belajar dan tutorial online, seluruh layanannya bisa di akses kapan saja dan dimana saja melalui aplikasi mobile atau situs.
Dari beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini merugikan sejumlah pihak, yang justru sebetulnya membutuhkan dukungan lebih dari pemerintah ditengah situasi penyebaran virus Corona ini. Buktinya, kehidupan rakyat bukannya beranjak baik. Ekonomi terasa kian berat. Kondisi politik pun kian tak karuan. Alih-alih mengayomi, perilaku para pejabat makin jauh dari karakter politisi dan negarawan, Sebagian sibuk membuat program-program hanya untuk pencitraan.

Sebut saja kebijakan tentang Kartu PraKerja yang notabene penggunaan aksesnya melalui media online. seperti yang kita ketahui bersama, penyebaran dan penggunaan internet di negara ini belum merata. Masih banyak daerah pelosok negeri ini yang belum terjangkau akses internet. Jadi bagaimana mungkin masyarakat menengah ke bawah bisa mengakses Kartu PraKerja ini? Bukankah seharusnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kepentingan seluruh warga negara tanpa terkecuali?? Jika sudah seperti ini, apakah bukan hanya segelintir orang saja yang di untungkan?? Apalagi mengingat dana yang dianggarkan untuk proyek ini cukup besar dan yang menjadi pengelola proyek ini adalah Stafsus Kepresidenan, apakah tidak akan mengundang aksi korupsi??

Baca juga  Penolakan Jenazah Covid-19, Minim Edukasi

Solusi yang ditawarkan hanya menguntungkan segelintir pengusaha kaya bermodal besar. Posisi kelompok prakerja dalam program Kartu PraKerja hanya dipinjam tangannya untuk mencairkan dana APBN ke para pengusaha, pasalnya anggaran Kartu PraKerja ini hanya bisa dicairkan jika para penerima Kartu PraKerja ini telah menonton video pelatihan dari mitra platform pemerintah, yaitu Perusahaan Modal Asing yakni Bukalapak, Skill Academy dari Ruang Guru, Pintaria dan Tokopedia. Hal ini berarti mengalirkan uang APBN yang dipakai untuk biaya pelatihan online ke laur negeri. (tirto.id)
Pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah seharusnya lebih tepat sasaran. Pemotongan seharusnya dilakukan terhadap anggaran belanja modal yang berupa pembangunan fisik seperti proyek infrastruktur. Pandemi Covid-19 telah menjadi bukti nyata kegagalan sistem Kapitalisme Sekuler.
Berbeda halnya ketika sistem Islam diterapkan secara Kaffah sebagai sistem kehidupan, tentu segala macam problematika kehidupan manusia akan bisa teratasi, termasuk pandemi covid 19 ini. Ada tiga prinsip Islam dalam penanggulangan wabah sehingga berakhir tanpa korban lebih banyak lagi. Pertama, penguncian area wabah sesegera mungkin.

Baca juga  Garda Terdepan Berguguran, Berikan Solusi Terbaik

Ditegaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, ”Jika kalian mendengar wabah pada suatu wilayah maka janganlah kalian memasukinya, sebaliknya jika kalian berada pada wilayah yang terjadi wabah maka jangan kalian tinggalkan wilayah tersebut” (HR. Muslim). Kedua, Pengisolasian yang sakit. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya,”Sekali-kali janganlah orang yang berpenyakit menular mendekati yang sehat.” (HR. Imam Bukhari). Ketiga, pengobatan segera hingga sembuh. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya,”Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat, dan diadakan-Nya bagi tiap-tiap penyakit maka berobatlah kamu, tetapi janganlah berobat dengan yang haram.”

Islam mewajibkan penguasa melindungi seluruh rakyatnya. Islam dan sistem ekonominya mengharamkan perputaran uang hanya dikalangan orang kaya saja. Maka dalam sistem ekonomi Islam distribusi harta harus adil antara kelompok kaya dan miskin. Kelompok miskin harus ditolong dengan bantuan tunai. seperti yang kita lihat dari syariat zakat yang hanya disalurkan kepada delapan Asnaf. Dan masih banyak lagi pengaturan ekonomi dalam Islam selain zakat yang telah terbukti selama ±1300 tahun dalam naungan Khilafah Islam. Sementara pemimpinnya diangkat oleh umat atas nama Allah SWT dengan baiat untuk menjalankan aturan Islam secara Kaffah (keseluruhan) sebagai bukti ketundukan. Sekaligus sebagai bukti bahwa Islamlah satu-satunya solusi segala problematika kehidupan. Wallahu a’lam bi ash showwab.