Negeriku Darurat Stunting, Khilafah Solusi Penting


Oleh: Tyas Ummu Amira

Di tengah pandemi yang tak kunjung usai, banyak masalah timbul. Derita rakyat semakin bertambah dengan adanya berbagai kebijakan baru yang notabene bukan memberi solusi, melainkan menambah deratan persoalan politik dan sosial.

Masalah stunting, misalnya. Indonesia menempati angka stunting di urutan ke-4 dunia. Prevalensi balita stunting di Indonesia pada 2019 yakni 27,7 persen. Jumlah yang masih jauh dari nilai standar WHO yang seharusnya di bawah 20 persen.

Dikutip dari merdeka.com (31/10/20), permasalahan stunting menjadi penting mengingat hal tersebut berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil riset yang mengungkapkan sebesar 54 persen angkatan kerja tidak maksimal karena pada 1000 kelahiran pertama pernah mengalami masalah stunting. 

Senada, dilansir dari Liputan6.com (26/10/20), Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, Indonesia sedang mengalami darurat stunting. Hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia tahun 2019, prevalensi stunting sebesar 27,67 persen.

Dari fakta di atas, bisa kita amati bersama bahwa sejatinya negeri ini benar – benar dalam keadaan terpuruk. Mulai dari tingkat kemiskinan kian meningkat, korban PHK dan pengganguran membuldak, disusul semua kebutuhan pokok ikut merayap naik.

Hal ini mengakibatkan dampak signifikan terhadap kesejateraan dan kelayakan hidup masyarakat. Untuk memenuhui kebutuhan makan saja, rakyat harus berjibaku dengan tenaga dan keahliannya demi bersaing mengais sesuap nasi.

Baca juga  Penghinaan Agama Berulang, Dimana Peran Negara?

Kadang kala, untuk mencukupi gizi istri dan anaknya pun kurang. Sebab, pendapatan yang didapatkan minim, bahkan minus, harus berutang ke sana ke mari. Itu hanya untuk mencukupi kebutuhan perut, belum lagi kesehatan, pendidikan dan layanan publik yang tak sedikitpun ramah di kantong. Semua serba imbal balik, yakni jika menginginkan fasilitas tersebut, harus punya uang. Sebab, negara sudah lepas tangan.

Kenapa bisa terjadi demikian? Apa yang melatarbelakanginya?

Persoalan tersebut lantaran sistem demokrasi kapitalis yang setia dianut negeri ini. Demokrasi mengagungkan kebebasan. Salah satunya kebebasan kepemilikan. Dengan landasan ini, seseorang bisa bebas memiliki apa saja tanpa batasan, sekalipun hal itu semestinya tidak boleh dimiliki karena termasuk milik umum.

Contohnya saja, kekayaan alam. Seharusnya, ini menjadi milik umum yang wajib dikelola negara dan hasilnya digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Namun, dengan landasan kebebasan, SDA bisa dikelola swasta, para kapitalis (pemilik modal). Akhirnya, dengan sistem kapitalis ini, rakyat tidak leluasa menikmati hasilnya. Sebab, negara cenderung tunduk kepada pemilik modal. Hasilnya, pelayanan terhadap kebutuhan rakyat didasarkan pada untung rugi.

Inilah pangkal kesenjangan dan kesulitan ekonomi yang dialami rakyat. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan yang sulit ini, pastinya akan berdampak pada pemenuhan kecukupan gizi. Kezaliman sistem kapitalis inilah yang menyebabkan darurat stunting.

Baca juga  Menyoal Maslahat Larangan Mudik

Maka dari itu, perlu tindakan cepat dan tepat untuk mengakhiri masalah stunting di negeri ini. Lantas, bagaimana pandangan Islam mengenai persoalan sosial politik dan ekonomi khususnya masalah stunting ?

Masalah yang dirundung negeri ini sejatinya sangat kompleks dan begitu pelik, bukan hanya stunting saja. Sebab, sumber pokok permasalahannya ialah penerapkan sistem yang bukan berbasis Islam, melainkan ideologi kapitalis demokrasi.

Dengan demikian, wajar saja jika solusi yang disodorkan merupakan ilusi, tambal sulam yang membuat tak kunjung ada habisnya. Meskipun, semua undang-undang terkait sadang, papan, dan pangan diatur dalam pasal-pasal yang berlaku. Untuk mengatasi stunting, digali dari UU Pembangunan Keluarga (UU Nomor 52 Tahu 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga).

Namun faktanya, tidak sesuai. Realitanya, masih banyak hajat hidup rakyat yang belum terpenuhi, bahkan tak sedikit keluarga hidup di bawah garis kemiskian.

Sistem kapitalis ini berbeda dengan Islam. Paradigma dalam sistem Islam ialah: negara mengelola penuh sumber daya alam secara independen, tanpa intervensi pihak lain atau swasta. Misalnya, dengan pengolahan SDA secara maksimal. Ini serta secara tidak langsung juga memberikan peluang bagi rakyat, khususnya kaum adam untuk bekerja. Sehingga laki – laki tidak perlu susah payah mencari pekerjaan karena negara sudah menjamin semua, mulai dari kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan primer.

Baca juga  Politik Dinasti Bentuk Kewajaran Dalam Alam Demokrasi

Mekanisme Islam sangat cekatan dan rapi mengatasi stunting. Yakni, berawal dari pemenuhan kebutuhan pangan dan nutrisi masyarakat secara per kepala. Negara juga tidak mendominasikan ketersediaan pangan menghandalkan pada impor. Sebaliknya, negara akan fokus dan gencar pada peningkatan produksi pertanian dan pangan, berikut segala riset dan jaminan kelancaran seluruh proses pengadaannya.

Ini adalah hasil dari pengelolahan SDA secara mandiri. Ini akan berimplikasi memutar roda perekonomian keluarga agar tetap stabil sehingga kebutuhan pangan dan gizi bisa tercukupi dengan baik . Pola sistem ini dijalankan berdasarkan kemashalatan umat. Ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW .

Negara dengan sistem Islam benar-benar berhasil menjalankan mandatnya selaku khadimul ummah (pelayan umat) dengan melaksanakan sabda Rasulullah saw., “Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya.”(HR Bukhari).

Inilah pentingnya mengatasi stunting dengan solusi aturan Islam agar sejalan dengan fitrah manusia. elaku ideologi yang berasal dari Allah SWT, Islam berposisi menjadi pengatur kehidupan. Islam adalah ri’ayatusy syuunil ummah (pengurus urusan umat).

Waallahua’lambishowab.