Narasi Menggelikan Negara Islami Bukan Negara Islam


Oleh: Djumriah Lina Johan
(Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Sosial Ekonomi Islam)

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak pemuda dan pemudi Islam untuk bahu-membahu membangun Indonesia. Ajaran agama mesti tercermin dalam setiap aktivitas khususnya mengenai toleransi.

“Mari membangun Indonesia, sebagai negara islami. Bukan negara islam. agar semua umat Islam di Indonesia dapat berkontribusi, masuk dari berbagai pintu. Jangan ekslusif,” kata Mahfud pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pemuda Muhammadiyah secara daring, Minggu, 27 September 2020.

Ia juga menyampaikan agar pemuda-pemudi menyerukan kebaikan Islam kepada seluruh masyarakat dalam bernegara. Karena itu adalah hakikat dakwah. (Medcom.id, 28/9/2020)

Dari statement Menkopulhukam di atas ada beberapa hal yang bisa dianalisis:

Pertama, narasi menggelikan negara Islami bukan negara Islam. Sejatinya negara Islami merupakan sifat yang diberikan pada suatu negara yang memiliki karakter sesuai Islam. Bila tidak memiliki sifat-sifat Islam tidak pantas diberikan sifat tersebut. Apalagi, sudah menjadi rahasia umum bahwa rezim berkuasa alergi dan represif serta anti ajaran Islam. Mereka secara riil memusuhi ajaran Khilafah sebagai ajaran Islam. Maka, tentu negara ini tidak pantas disebut negara Islami.

Baca juga  Utang Negara

Kedua, salah kaprah toleransi. Toleransi dalam Islam berarti bagimu agamamu dan bagiku agamaku (QS. 109: 6). Sehingga dalam praktiknya, kaum Muslim tidak memaksa orang kafir masuk Islam (QS. 2: 256). Orang kafir dibiarkan menjalankan peribadahan sesuai agama dan keyakinan mereka.  Kaum Muslim juga dilarang mencela sesembahan agama lain tanpa dasar ilmu (QS. 6: 108).

Islam memerintahkan kaum Muslim berdiskusi dengan orang-orang kafir dengan cara yang makruf (QS. 29: 46).  Kaum Muslim juga diperintahkan memenuhi hak-hak orang kafir dalam batas-batas yang telah ditetapkan Islam. Di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan kedudukan, hak-hak dan perlakuan terhadap orang-orang kafir yang hidup di dalam Negara Khilafah.

Dengan demikian, tak ada masalah di dalam Islam maupun Khilafah dalam penerapan toleransi.

Akan tetapi, maksud Menkopulhukam tentu bukan toleransi yang demikian. Melainkan, membiarkan orang yang berpindah-pindah agama, mendiamkan perilaku maksiat semisal LGBT, free sex, dll, serta membudidayakan saling ucap selamat natal, menggunakan atribut menyerupai agama selain Islam, dan saling mengunjungi ketika hari raya baik Idulfitri, Natal, tahun baru, dll. Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam dan pemahaman Islam mengenai toleransi.

Baca juga  DERADIKALISASI MENYERANG AJARAN ISLAM DAN MEMBUNGKAM SIKAP KRITIS

Ketiga, hipokrisi demokrasi. Beliau menyerukan agar pemuda Islam mendakwahkan Islam kepada masyarakat. Tapi, lihatlah bagaimana rezim memperlakukan ormas Islam semisal Hizbut Tahrir yang dengan kemurnian tujuan dan perjuangannya hanya untuk melanjutkan kehidupan Islam. Namun, ormas tersebut malah dicabut BHP-nya secara sepihak oleh negara.

Lihatlah bagaimana ustaz Abu Bakar Ba’syir, Habib Bahar bin Smith, Ali Baharsyah, dan Despianoor yang dikriminalisasi karena menyerukan dakwah kepada kebaikan Islam. Lantas, di mana letak kebolehan berdakwah yang dinyatakan Menkopolhukam? Di mana letak kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat yang diagung-agungkan sistem demokrasi?

Sejatinya, dakwah yang diinginkan rezim hanya menyeru kepada salat, puasa, zakat, sedekah, akhlak, dll. Dakwah yang tidak menyentuh dan mengkritik kebijakan pemerintah. Dakwah sesuai pesanan. Namun, ini bukanlah dakwah.

Dakwah adalah perintah Allah SWT. Dakwah merupakan perbuatan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dengan demikian, konten dakwah serta metode dakwah pun harus sejalan dengan perintah dan contoh dari Rasul SAW. Yakni, dakwah yang tidak hanya sekadar menasehati, mengingatkan, menyeru, tetapi juga mengkritik kebijakan penguasa.

Baca juga  Pendidikan Seks Usia Dini, Bagaimana Islam Memandang?

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari penuturan Abu Said al-Khudri, “Jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.”

Juga hadis dari al-Hakim yang menuturkan riwayat dari Jabir dari Nabi SAW, Beliau bersabda, “Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan seorang laki-laki yang berdiri di hadapan penguasa zalim, lalu ia memerintahnya (dengan kemakrufan) dan melarangnya (dari kemungkaran), kemudian penguasa itu membunuhnya.”

Dengan demikian, telah nampak jelas kemunafikan demokrasi. Tak ada jalan untuk memperbaiki sistem fasad ini selain mencampakkannya. Dan menggantinya dengan sistem Islam.

Hanya Islam yang mampu memberikan jurang pemisah yang jelas antara kebatilan dengan kebenaran. Tak akan ditemui dalam penerapan Islam adanya zona abu-abu. Namun, Islam tak akan pernah bisa menyiarkannya tanpa adanya kekuasaan mutlak. Yakni, dengan berdirinya Khilafah Islam ‘ala minhaj nubuwwah. Wallahu a’lam bish-shawab.


OPINI