MUDIK DILARANG, TKA BEBAS MASUK


Oleh : HAMZINAH

Bagaikan air didaun talas, Tampaknya pribahasa ini menggambarkan kebijakan yang diambil penguasa saat ini, selalu berubah tak tentu arah. Salah satunya tentang mudik dan pulang kampung. Seperti yang dilansir disitus (m.kumparan.com) Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan aturan larangan mudik pada 23 April 2020, sehari sebelum Ramadhan. Aturan itu termuat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Larangan mudik ini berlaku mulai 24 April sampai 31 Mei 2020 untuk transportasi darat, laut, udara serta kereta api. Dan cakupannya tak hanya transportasi umum, melainkan juga kendaraan pribadi.
Pergerakan mudik yang dilarang ialah yang berasal dari dan/atau menuju ke tiga wilayah berikut:
Wilayah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Wilayah yang menjadi zona merah penyebaran virus Corona.
Aglomerasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Permenhub ini tidak mejelaskan defenisi “mudik” yang sempat menuai polemik setelah Presiden Jokowi dalam wawancara pada acara Mata Najwa, 22 April 2020 yang disiarkan Trans7. “Arus masyarakat keluar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) sebelum pemerintah resmi melarang mudik merupakan aktivitas pulang kampung. Memang bekerja di Jabodetabek, di sini sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang. Karena anak istrinya ada di Kampung”. Kata Jokowi (cnbcindonesia.com).

Sementara, defenisi mudik dan pulang kampung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni :
Mudik
v (berlayar, pergi) ke udik (hulu sungai, pedalaman) : dari Palembang – sampai ke Sakayu
v cak pulang ke kampung halaman : seminggu menjelang Lebaran

Baca juga  Cilaka Rakyat Akibat Demokrasi dan Sistem Oligarki

Pulang Kampung
kembali ke kampung halaman; mudik : dia – kampung setelah tidak lagi bekerja di kota

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pernyataan yang dilontarkan pemerintah mengenai perbedaan mudik dan pulang kampung dinilai tidak tegas dan justru menimbulkan kebingungan bagi publik. Padahal dua kalimat ini dinilai memiliki efek yang sama, yakni memobilisasi publik dalam jumlah besar. Peneliti Senior Indef, Didik Rachbini mengatakan “mudik dan bukan pulang kampung ini pernyataan kebijakan yang membingungkan dari pejabat publik dan pasti berpotensi menyebabkan kegagalan dan taruhan kegagalan adalah nyawa”. (cnbcindonesia, 26/4/2020).

Disamping itu, Kabar mengejutkan datang dari Sulawesi Tenggara (Sultra), sebanyak 500 TKA asal China akan datang untuk bekerja di perusahaan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) Kabupaten Konawe. Kabar kedatangan 500 TKA ini mendapat penolakan dari anggota DPRD Sultra. Penolakan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sultra, Rabu 29 April 2020. Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh mengatakan kebijakan tersebut diambil bukan karena anti China. Gubernur Sultra, Ali Mazi juga menolak kedatangan 500 TKA Tiongkok tersebut. (gelora.co).

Hal ini menuai kritikan dari berbagai pihak termasuk politisi. Politisi senior PKS Tifatul Sembiring menyesalkan bahwa saat pemerintah mengeluarkan aturan larangan mudik, justru TKA China akan masuk ke Indonesia untuk bekerja. “Warga Negara Indonesia diminta disiplin untuk #dirumahaja saat PSBB, dilarang mudik, tidak boleh naik pesawat, diancam penjara, dan denda jutaan. Lha kalau ini bagaimana menjelaskannya Pak @jokowi?”. Tulis Tifatul di akun Twitternya.

Sebelumnya, anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Fadli Zon juga ikut geram. Ia menilai mendatangkan TKA China menghina akal waras masyarakat Indonesia. “Sungguh keterlaluan masih memasukkan TKA China di tengah pendemi Covid-19. Ini menghina akal waras kita. Memangnya tidak ada pekerja/buruh kita yang bisa melakukan pekerjaan itu. Ini bertentangan dengan semangat PSBB dan karantina apalagi dari negara sumber Virus Corona. Dukung Pak Gubernur”. Tulis Fadli di Twitter.

Baca juga  Bahaya Pilkada di Tengah Pandemi

Ramadhan memang identik dengan mudik, bertemu dengan sanak saudara merupakan puncak kerinduan yang membahana. Meski ditengah wabah Covid-19 banyak yang terpaksa pulang kampung seperti yang diketahui banyak pegawai maupun pelajar saat ini yang masih berada di perantauan sebab mereka menggantungkan nasib di kota-kota besar demi mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang layak. Mereka kebanyakan tinggal di kos-kosan atau kontrak rumah. Pilihan Mudik adalah pilihan bagi perantau sebab ditengah pandemi Covid-19 tidak ada jaminan terpenuhinya kebutuhan pokok mereka sementara gaji pegawai sebagian dipangkas bahkan sebagian mereka terkena PHK tanpa pesangon. Mereka terpaksa pulang kampung karena khawatir jika terjadi apa-apa, keluarga di kampung tak bisa menolong. Sedangkan pulang ke kampung ada kecemasan sepanjang perjalanan tentang cara untuk menghindari kerumunan, kepastian pemeriksaan yang sesuai standar, misalnya penyediaan masker yang gratis, disinfektan, atau hand sanitizer dan pemeriksaan suhu badan menggunakan termometer canggih.

Apakah tersedia disepanjang perjalanan ke kampung?. Belum lagi kesiapan kampung tujuan dalam mengawasi dan membimbing para ODP, sudah lengkapkah fasilitas kesehatan di daerah tujuan?
Kondisi ini terjadi karena paradigma sekuler kapitalis yang menjadi landasan berpikir pemimpin negeri ini. Sekularisme membuat penguasa mengacuhkan hukum syara’, sehingga kebijakan yang dihasilkan syarat akan kepentingan bisnis bukan keselamatan rakyat.

Baca juga  Istana Undang Selebritas, Kemana Buzzer?

Hal ini berbeda jauh dengan sistem Islam, sebab pemimpin dalam pandangan Islam adalah pelindung dan pelayan bagi rakyatnya, sehingga pemimpin kaum muslimin akan menganggap serius penanganan wabah, menempatkan keselamatan rakyat di atas segalanya. Dalam sistem Islam sebelum terjadi wabah saja negara telah menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan papan bagi seluruh rakyatnya secara tidak langsung melalui dibukanya lapangan pekerjaan yang sangat luas.
Begitupun kebutuhan dasar berupa pendidikan, kesehatan dan keamanan dipenuhi negara secara langsung melalui pengelolaan SDA sehingga sulit ditemukan adanya pengangguran yang kelaparan dalam sistem ini. Langkah lockdown pun akan segera diambil sebagai upaya pencegahan penularan ke daerah lainnya. Sebagaimana yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab ra, dimana Syam menjadi daerah zona merah yang diisolasi sehingga daerah Khilafah lainnya masih zona hijau, tentu dengan tetap menjamin keperluan hajat masyarakat Syam kala itu.

Gubernur (wali) wilayah yang tidak terkena wabah digerakkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan warga di wilayah terjangkit wabah. Dengan kebijakan seperti ini kegiatan mudik di wilayah yang tidak terjangkit wabah akan menjadi mudah, keamanan pun dijamin melalui sistem hukum dalam Islam sedangkan warga di wilayah terjangkit wabah tetap diisolasi dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Mereka pun mendapatkan pahala sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya “siapa yang menghadapi wabah lalu dia bersabar dengan tinggal di dalam rumahnya seraya bersabar dan ikhlas sedangkan dia mengetahui tidak akan menimpanya kecuali apa yang telah ditetapkan Allah kepadanya, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mati syahid”.
Wallahu a’lam bi ash showwab.


OPINI