Merayakan Panen Raya dengan Impor Beras


Oleh: Djumriah Lina Johan
*(Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Sejumlah petani dari sentra produksi padi mulai merasakan harga jual gabah kering panen (GKP) anjlok di tengah wacana impor beras 1,5 juta ton. Kebijakan yang digulirkan pemerintah menjelang panen raya itu disebut petani ‘menyakitkan’.

Sementara itu, pemerintah tetap menggulirkan impor beras dengan dalih sebagai pengaman pangan di masa pandemi hingga 2021.

Di tengah rencana impor beras, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membeberkan data prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok periode Januari-Mei 2021. Berdasarkan data tersebut, Syahrul menyebut neraca pangan pokok, khususnya untuk komoditas beras dalam keadaan cukup.

“Beras diperkirakan surplusnya di atas, kurang lebih 12 juta ton,” kata Syahrul dalam rapat bersama Komisi Pertanian DPR di Jakarta, Kamis, 18 Maret 2021.

Dalam data tersebut, Syahrul mencatat stok beras pada akhir 2020 sebesar 7,38 juta ton. Sementara perkiraan produksi dalam negeri sebesar 17,51 juta ton. Sehingga, jumlahnya menjadi sekitar 24,9 juta ton. (Tempo.co, Kamis, 18/3/2021)

Dilansir dari Tirto.id pada Kamis (18/3/2021) beberapa kepala daerah semisal Gubernur Jabar, Gubernur Jateng, Gubernur Gorontalo, hingga Bupati Blora pun menyatakan penolakan impor beras di kala panen raya seperti sekarang.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengaku meski mendapat tugas impor dari dua menteri, dia bilang belum tentu akan menjalankannya. “Karena kami tetap prioritaskan produk dalam negeri yang mencapai masa puncak panen raya,” kata Buwas.

Baca juga  HALLYU : Bucin Para Millenial

Selain itu ia mengatakan saat ini saja di Bulog masih ada ratusan ribu ton beras impor beberapa tahun terakhir yang belum tersalurkan.

Maraknya kebijakan impor mengakibatkan dampak negatif bagi petani dengan mangkrak dan anjloknya harga hasil panennya. Hal itu menyebabkan harganya dapat merosot dari ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP). Dengan dalih ketahanan pangan, banjir impor menjadi kebijakan yang tak berpihak kepada petani, yang terjadi justru mereka tak mampu mengakses kesejahteraan. Jadi, sebenarnya ketahanan ekonomi siapa yang sedang diperjuangkan?

Jika ketahanan pangan diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman dan disarankan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumberdaya lokal, maka agaknya kebijakan impor justru mengkhianati tujuan murni ini. Swasembada pangan yang mewujudkan kedaulatan pangan bangsa pun semakin utopi. Aksesibilitas antara pangan dan rakyat semakin terhalang tembok besar impor, karena kemampuan memenuhi kebutuhan bukan hanya tentang ketersediaan komoditas namun juga kondisi ekonomi rakyat termasuk para petani.

Keberhasilan pembangunan di sektor pertanian di suatu negara tercermin dari kemampuan negara tersebut dalam swasembada pangan, atau paling tidak ketahanan pangan. Topik kedaulatan pangan ini mengandung konsekuensi politik yang sangat besar. Tugas pemerintah adalah menyelenggarakan hajat hidup masyarakat, termasuk petani. Sehingga kebijakan yang ditelurkan wajib menyejahterakan petani lokal, bukan petani luar negeri melalui kebijakan impor. Selain mencukupi agar masyarakat dapat mengakses pangan dengan harga terjangkau, di sisi lain pemerintah wajib menyejahterakan petani lokal. Bahkan jika negara memiliki visi dan bargaining power yang cukup kuat, justru mampu melakukan ekspansi komoditas lokal menembus pasar global setelah aksesibilitas pangan rakyat terpenuhi sempurna.

Baca juga  KBM Tatap Muka, Perlu Dikaji Kembali

Dengan melaksanakan kebijakan impor produk pertanian dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk pertanian luar negeri, itulah sebab petani-petani lokal kalah dan hasil panennya tak terbeli. Hal ini sangat berbahaya karena tak hanya melemahkan sektor pertanian dalam negeri, juga dapat mematikan sumber ekonomi petani.

Sampai sejauh ini, kita mulai memahami bahwa masifnya impor pangan yang dilakukan pemerintah, makin menunjukkan bahwa rezim ini bukanlah rezim yang berpihak dan serius mengurusi rakyat. Rezim neoliberal ini memang tidak punya visi kedaulatan pangan karena masih terus menggantungkan pangan pada impor. Padahal faktanya kondisi pemenuhan pangan rakyat tak beranjak menjadi lebih baik. Begitu pula nasib para petani lokal selalu termarginalisasi oleh kebijakan yang neoliberal.

Untuk menghentikan ketergantungan pada pangan impor dibutuhkan negara yang punya visi jelas, pemerintah yang berperan sebagai pelayan bukan pebisnis serta sistem ekonomi yang adil bukan ekonomi yang pro kapitalis.

Di sistem Islam, kebijakan impor bukanlah solusi bagi pangan. Sistem negara Islam memiliki sejumlah mekanisme bagaimana mewujudkan kemandirian pangan tanpa bergantung pada negara lain.

Baca juga  TEKANAN GLOBAL PAKSA IMPOR ALKES DAN OBAT

Pertama, mengoptimalkan kualitas produksi pangan. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Ekstensifikasi bisa dilakukan dengan menghidupkan tanah mati. Intensifikasi dilakukan dengan peningkatan kualitas bibit, pupuk, dan alat-alat produksi dengan teknologi terkini.

Kedua, mekanisme pasar yang sehat. Negara melarang penimbunan, penipuan, praktik riba, dan monopoli. Kebijakan pengendalian harga dilakukan melalui mekanisme pasar dengan mengendalikan supply and demand bukan dengan kebijakan pematokan harga.

Ketiga, manajemen logistik. Negara akan memasok cadangan lebih saat panen raya. Negara akan mendistribusikan secara selektif bila ketersediaan pangan berkurang.

Keempat, mengatur kebijakan ekspor impor antar negara. Kegiatan ekspor impor merupakan bentuk perdagangan luar negeri. Ekspor boleh dilakukan jika seluruh rakyat terpenuhi kebutuhan pokoknya.

Adapun impor, hal ini berkaitan dengan kegiatan perdagangan luar negeri. Aspek yang dilihat dalam perdagangan luar negeri adalah pelaku perdagangan, bukan barang yang diperdagangkan.

Kelima, prediksi cuaca. Yaitu, kajian mendalam tentang terjadinya perubahan cuaca. Hal ini didukung fasilitas dan teknologi mutakhir. Sebagai bentuk antisipasi perubahan cuaca ekstrem dalam mempengaruhi produksi pangan negeri.

Keenam, mitigasi kerawanan pangan. Negara menetapkan kebijakan antisipasi jika bencana kekeringan atau bencana alam lainnya.

Itulah beberapa langkah strategis negara Islam dalam mengatasi persoalan pangan. Dengan kebijakan yang tersistematis, sangat kecil kemungkinan bagi Khilafah menggantungkan diri pada impor, terlebih untuk pangan yang menjadi kebutuhan pokok bagi rakyat. (*)


OPINI