Menyoal RUU Miras


Oleh : Nelly, M.Pd. (Dosen dan Pemerhati Sosial Masyarakat)

Sempat tertunda dalam pembahasannya, yang disinyalir disebabkan berbagai kepentingan yang bermain akhirnya Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol mulai dibahas lagi oleh Badan Legislasi DPR beberapa hari yang lalu. Para pengusul dari Fraksi PKS, Gerindra, dan PPP menyatakan aturan ini untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif akibat mengkonsumsi minuman beralkohol.

Respons masyarakat pun beragam dan memicu kontroversi. Draf undang-undang yang terdiri dari tujuh bab dan 24 pasal itu menyebtukan minuman beralkohol yang terlarang diklasifikasi berdasarkan golongan dan kadarnya. Misalnya, golongan A merupakan minuman dengan kadar etanol atau C2H5OH lebih dari satu sampai lima persen. Sementara golongan B sebagai minuman berkadar etanol lebih dari lima sampai 20 persen.

Terakhir, golongan C yang memiliki kadar etanol lebih dari 20 sampai 55 persen. “Selain minuman beralkohol berdasarkan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat satu, dilarang minuman beralkohol yang meliputi minuman beralkohol tradisional dan minuman beralkohol campuran atau racikan,” demikian bunyi ringkasan Pasal 4 Ayat 2 draf tersebut yang dikutip Katadata.co.id, Kamis (12/11).

Menurut anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal menyatakan aturan ini untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol. Selain itu, bila menjadi undang-undang, akan menciptakan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat dari para peminumnya. Namun dari fraksi lain menolak Minol untuk dilarang, menurut mereka yang kontra Minol cukup untuk diatur dan diawasi saja tak perlu dilarang.

Menanggapi pro dan kontra tentang RUU Minol tentu semua pihak sangat harusnya ada di posisi mendukung dan mengapresiasi atas adanya usulan dari beberapa fraksi untuk melarang peredaran Minol. Sebab memang sudah sepatutnya segala bentuk hal yang merusak di negeri ini harus dihentikan dan dilarang penyebarannya, termasuk minuman keras yang memang keberadaanya di negeri ini sangat memicu kriminalitas.

Aksi tindak kriminalitas akibat pengaruh miras tentu tak sedikit yang terjadi di berbagai daerah di negeri ini, tak terkuali di berbagai negara lainnya. Seperti yang dilansir dari faktaaktual.net, Kapolres Baubau, AKBP Zainal Rio Candra Tangkari mengatakan 80 persen tindakan kriminal disebabkan oleh pengaruh minuman alkohol. Sementara AKBP Rio Tangkari menegaskan, akibat miras dijual bebas angka kriminalitas meningkat tajam (Publiksatu.co, 01/07/2020).

Baca juga  KOMUNIS DAN LGBT DIKAJI, SYARIAT ISLAM DIBUNGKAM

Tak jauh berbeda, Kapolda Gorontalo Irjen M Adnas pun menyatakan bahwa dari hasil evaluasi, gangguan kamtibmas yang terjadi di wilayah Gorontalo didominasi kasus penganiayaan, yang mana selalu diawali dari konsumsi miras. Oleh karena itu ia pun bertekad memberangus miras dan narkoba serta penyakit masyarakat lainnya. Dengan memberantas miras, berarti telah menyelamatkan puluhan, bahkan ratusan, jiwa masyarakat dari pengaruh buruk (Detik.com, 20/06/2020).

Demikian pula dari sekian banyak kasus kriminal yang ditangani Kepolisian Resort (Polres) Konawe Selatan (Konsel) Tahun 2019, dilatarbelakangi oleh perbuatan pelaku yang dipengaruhi minuman keras (miras). Dikatakan, akibat konsumsi minuman beralkohol banyak munculkan kasus kriminal. Di antaranya kasus Tindak pidana pencabulan, pemerkosaan, dan penganiayaan (Faktual.net, 31/12/2019).

Dari sekian fakta yang terjadi, miras tak layak untuk beredar di tanah air ini. Sebab dampak keberadaanya sangatlah berbahaya bagi masyarakat. Dan dari aspek agama, jelas barang ini diharamkan dan dilarang menurut syariat. Artinya apa, jika memang pemerintah serius ingin bangsa ini terbebas dari yang namanya kriminalitas dan menjaga generasi dari dampak kerusakan, sudah saatnya miras dilarang di negeri ini baik yang memproduksi, yang mengedarkan maupun yang menkonsumsi.

Jika ditelesik lebih dalam seperti yang dilansir dilaman media katada.co.id, RUU Minol yang sedang dibahas di DPR, ternyata tak semua Minol kemudian dilarang keberadaannya. Pada pasal 8 memberi pengecualian untuk kepentingan terbatas. Pada ayat 2 menyebutkan pengecualian ini meliputi kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kepentingan terbatas diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sungguh sangat disayangkan, jika peraturan pelarangan yang dibahas tidak melarang miras secara keseluruhan. Artinya memang pemerintah masih setengah-setengah dalam pengaturan pelarangan minuman beralkohol di negeri ini. Dan RUU Minol terbaru inipun tak serta merta bisa gol, sebab bisa lolos kalau disetujui oleh semua fraksi dan pemerintah jika tidak maka minuman beralkohol akan tetap dijual bebas di tanah air tanpa terkecuali (Katadata.co.id, 13/11/2020).

Inilah gambaran negeri yang menerapkan dan mengambil sistem demokrasi sekuler sebagai asas pengaturan negara. Kepentingan akan selalu bermain, halal dan haram tidak lagi menjadi acuan. Sungguh jauh dari perbaikan bangsa jika asas dalam pengambilan keputusan pengaturan negara adalah materi dan mengikut pada pada maunya kaum kapitalis (pemilik modal).

Baca juga  KEBIJAKAN MUDIK MEMBINGUNGKAN DAN TAK JELAS ARAH

Seperti dipahami, bahwa dalam negeri ini pendapatan negara baik pusat dan daerah itu didapat dari pajak. Baik pajak dari masyarakat maupun barang dan jasa termasuk keberadaan miras. Maka sangat sulit untuk menghilangkan keberadaan miras dari tanah air selama sistem aturan mengacu pada asas sistem aturan demokrasi-kapitalis-sekuler. Tarik ulur kepentingan akan menghalangi miras dilarang sepenuhnya dari negeri ini.

Maka dari itu harus ada paradigma perubahan sistem bernegara yang betu-betul dapat mengehentikan segala bentuk kemaksiatan yang ada. Apa itu, tidak lain kembali pada pengaturan dari sistem yang benar yaitu dari Allah SWT sebagimana yang Rasulullah contohkan dengan sistem Islam.

Menurut Muhammad Ali As-Shabuni dalam At Tibyan fi ‘Ulumil Quran, pengharaman secara mutlak oleh syariat tertuang dalam Al-Quran, yaitu; QS. Al Maidah : 90. “Wahai orang-orang yang beriman ! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Sejarah mencatat, ketika ayat ini turun, sontak kota Madinah saat itu banjir khamar, karena kaum muslimin bergegas memenuhi seruan Ilahi ini dengan membuang semua persediaan khamar yang ada. Sebuah keta’atan yang tidak akan terjadi pada undang-undang dan peraturan manapun di dunia ini. Sebab undang-undang Allah direspon dan dicerna dengan aqidah dan keimanan.

Artinya, minuman keras (khamar) tentu bisa diberantas hingga tuntas, pertama dengan meningkatkan keimanan melalui pembacaan ayat-ayat Allah kepada masyarakat. Kedua, selalu berusaha menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Sebab dosa ibarat siklus; yang satu dan lainnya saling terkait dan terhubung, satu dosa akan menghadirkan dosa lainnya, dan begitu seterusnya.

Ketiga membentengi diri dengan salat, sebab shalat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Keempat, berlindung diri dari godaan setan dan menjauhi tipu dayanya.

Rasul saw. juga menjelaskan bahwa semua minuman (cairan) yang memabukkan adalah khamr dan khamr itu haram baik sedikit maupun banyak: “Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram” (HR Muslim).

Baca juga  Sekolah Daring dalam Belenggu Kapitalisme

Apa saja (minuman/cairan) yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya adalah haram (HR Ahmad dan Ashhâb as-Sunan).

Karena itu khamr harus dibabat habis dari masyarakat. Hal itu bisa dipahami dari laknat Rasulullah saw. terhadap 10 pihak terkait khamar:

Rasulullah saw. telah melaknat dalam hal khamr sepuluh pihak: pemerasnya, yang minta diperaskan, peminumnya, pembawanya, yang minta dibawakan, penuangnya, penjualnya, pemakan harganya, pembelinya dan yang minta dibelikan (HR at-Tirmidzi dan Ibn Majah).

Hadits ini sekaligus juga menunjukkan bahwa kesepuluh pihak itu telah melakukan tindak kriminal dan layak dijatuhi sanksi sesuai ketentuan syariah. Peminum khamr, sedikit atau banyak, jika terbukti di pengadilan, akan dihukum cambuk sebanyak 40 atau 80 kali. Anas ra. menuturkan: Nabi Muhammad saw. pernah mencambuk peminum khamar dengan pelepah kurma dan terompah sebanyak empat puluh kali (HR al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan Abu Dawud).

Ali bin Abi Thalib ra. juga menuturkan: Rasulullah saw. pernah mencambuk (peminum khamar) 40 kali, Abu Bakar mencambuk 40 kali, Umar mencambuk 80 kali. Masing-masing adalah sunnah. Ini adalah yang lebih aku sukai (HR Muslim).

Adapun pihak selain peminum khamr dikenai sanksi ta’zîr, yakni hukuman yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada Khalifah atau qâdhi, sesuai ketentuan syariah. Tentu sanksi itu harus memberikan efek jera. Produsen dan pengedar khamr selayaknya dijatuhi sanksi yang lebih keras dari peminumnya karena keberadaan mereka lebih besar dan lebih luas bahayanya bagi masyarakat.

Dengan syariah seperti itu, masyarakat akan bisa diselamatkan dari ancaman yang timbul akibat khamr atau miras. Semua itu hanya akan terwujud jika syariah diterapkan secara menyeluruh. Hal itu hanya bisa diwujudkan di dalam negara yang menerapkan sistem Islam, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi saw., serta dipraktikkan oleh para sahabat dan generasi kaum Muslim setelah mereka.

Maka sudah saatnya negeri ini berubah ke arah yang lebih baik dengan menerapkan sistem yang berasal dari Ilahi, niscaya keberkahan dan kebaikan akan dirasakan oleh semua baik muslim maupun nonmuslim.

Wallahu a lam bis showab