Mengintip Kebiasaan ASN Pasca Diberlakukannya TPP di Majene (Bagian II)


Ilustrasi ASN (ist)

Sejumlah ASN Bingung  Mengisi Format Laporan Kinerja Harian dan Mingguan

Laporan :  IM Lauda

Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diberlakukan oleh Pemkab Majene tidak semata dinilai dari daftar hadir saja, namun ada beberapa laporan yang harus dibuat untuk menunjang kinerja para ASN. Bahkan laporan yang dibuat tersebut berbasis teknologi informasi yang merupakan aplikasi sehingga ASN yang buta komputer dan teknologi akan kebingungan mengisi format tersebut.

Hari menjelang siang, Bagian Kepegawaian sebuah kantor dalam lingkup Pemkab Majene memberitahukan bahwa TPP tidak akan bisa dicairkan jika masih ada laporan yang belum dibuat dalam aplikasi kinerja Kabupaten Majene. Mendengar informasi tersebut, tentulah sejumlah ASN yang berada dalam ruangan tersebut akan kebingungan dan berlagak sibuk. Bagi yang melaksanakan tanggungjawabnya sebagai ASN yang bekerja setiap hari dengan kesibukan masing-masing dan mengerti dengan penggunaan teknologi informasi, tentulah akan santai dan tenang, sebab apa yang dimintakan oleh Bagian Kepegawaian tersebut merupakan suatu yang sangat gampang sebagai seorang ASN.

Baca juga  Rohingya Tanpa Junnah Derita Tak Berujung

Namun, bagi ASN yang kerjanya hanya datang absen pagi, tidak bekerja sesuai dengan fungsinya ditambah lagi tidak mengerti menggunakan perangkat teknologi pastinya akan kewalahan dan kebingungan serta pusing tujuh keliling. Kondisi tersebut tentulah akan menjadi sebuah pemandangan di berbagai instansi yang memiliki pegawai yang berkategori malas dan tak paham teknologi.

Bagi ASN yang rajin dan mengerjakan tugasnya sebagai seorang ASN dengan benar, tapi tidak memiliki kemampuan dalam bidang teknologi mungkin tidak akan terlalu kewalahan dan mengambil pusing hal tersebut. “ Kita tidak mengerti komputer dan teknologi, tapi kalau ada permintaan begitu, kan kita punya teman yang paham komputer, jadi kita tinggal minta tolong saja sama dia,” Ujar salah seorang ASN ketika ditemui di warung kopi.

Baca juga  Mendudukan Akar Persoalan Bangsa Dalam Polemik RUU HIP

Tapi, bagi ASN yang malas dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai ASN, meskipun paham dengan kecanggihan teknologi akan kewalahan dan pastinya bingung apa yang mesti diisi dalam laporan kinerja harian tersebut. Akibatnya, ASN itu akan berupaya semaksimal mungkin mengarang dan berkhayal dalam mengisi format yang dikeluarkan oleh bagian kepegawaian sebagi syarat dalam mengajukan TPP yang bersangkutan.

Kondisi ini harus mendapat perhatian penuh oleh pemerintah setempat, sebab jika dibiarkan terus berlarut, maka Visi Kabupaten Majene yaitu Majene Profesional, Produktif dan Pro aktif tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan, bahkan akan mengalami kemunduran. Akibatnya, konsep Visi Misi Kabupaten Majene yang telah direncanakan dengan begitu bagusnya bisa jadi dan kemungkinan akan berubah menjadi Majene yang tidak profesional, tidak produktif dan tidak proaktif.

Baca juga  Rakyat Meninggal Saat Isoman, Siapa Tanggung Jawab

Mungkin langkah terbagus yang dilakukan oleh pemerintah setempat adalah dengan memaksimalkan fungsi Inspektorat Daerah dalam hal Pengawasan Kinerja. Jika memang kinerja seorang PNS tidak sesuai dengan apa yang dilaporkannya, itu seharusnya menjadi temuan kinerja dan harus mengembalikan uang TPP yang selama ini diterima oleh ASN tersebut. Selain itu, Inspektorat Daerah harus mengawasi betul posisi atau jabatan yang mengisi struktur pemerintahan, sebab bukan tidak mungkin, ada beberapa ASN yang belum melalui persyaratan seperti Diklatpim namun telah mengisi jabatan yang penting. “Mungkin saja di Majene ini ada beberapa orang yang menjabat  Kepala Seksi tapi belum pernah mengikuti Latpim IV,” Ungkap seorang ASN yang enggan disebut namanya.

Demikian pula jabatan Kepala Bidang yang mungkin saja masih diisi oleh orang-orang yang tidak memenuhi syarat tapi tetap dipaksakan menjabat  karena ada hubungan khusus dengan pejabat pengambil kebijakan setempat, semoga itu tidak terjadi. (***)


OPINI