Mengejar Pajak Hingga ke Lubang Jarum


Oleh: Salma

Pemerintah bersama DPR RI sepakat untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen pada April tahun 2022 mendatang. Hal ini seiring dengan disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, tarif PPN akan kembali naik mencapai 12 persen pada tahun 2025, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Semuanya Serba Pajak, Rakyat Terbebani
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menambah fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP). Berdasarkan Draf UU HPP, setiap WP OP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca juga  Cilaka Rakyat Akibat Demokrasi dan Sistem Oligarki

Dari sini terlihat jelas bahwa pemerintah terus mencari cara agar tidak ada individu dan obyek harta/kepemilikan yang lepas dari pajak.

Alih-alih membayar pajak, masyarakat saja masih terbebani dampak pandemi yang menyebabkan penurunan pendapatan. Bahkan banyak yang tidak memiliki pendapatan karena kehilangan pekerjaan.
Pemerintah Tidak Memanfaatkan SDA dengan Baik
Kebijakan-kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak nyatanya berbanding terbalik dengan kebijakan merevisi pengelolaan harta publik berupa SDA.

Baca juga  Penetapan Hari Ibu, Apakah Memberikan Solusi?

Pemerintah mengejar pajak yang makin membebani rakyat hingga ke lubang jarum sementara meloloskan SDA berlimpah dinikmati segelintir orang karena pengelolaan kapitalistik.

Di negeri Indonesia yang kaya ini, pajak justru menjadi andalan utama pemasukan negara. Padahal negeri ini kaya akan SDA yang melimpah. Jika saja pemerintah mampu mengelola SDA dengan baik, maka rakyat tidak lagi terbebani dengan pajak yang terus diusulkan. Sayangnya pemerintah justru membiarkan SDA dikelola oleh pihak asing.

Sistem Perpajakan Islam Solusi yang Tepat
Semua ini menegaskan watak kapitalistik yang mengiringi pemberlakuan ideologi kapitalisme. Ideologi yang nyata mendzalimi rakyat. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda “Tidak masuk surga pemungut cukai.”(HR.Ahmad)

Baca juga  Merayakan Panen Raya dengan Impor Beras

Pada zaman Rasulullah, pajak bukanlah sumber tetap kas negara. Kalaupun kas negara kosong, hanya orang-orang kaya sajalah yang dibebankan pajak. Ketika kekosongan kas negara sudah teratasi, pajak pun dihentikan. Sehingga tidak ada rakyat yang terdzalimi karena pajak.

Telah terbukti, hanya aturan Islamlah yang mampu menyejahterakan ummat di semua aspek kehidupan. Wallahu a’lam bi ash showwab