Terbaik terbaik

MENGAPA NAPI DIBEBASKAN DI TENGAH WABAH?


Ilustrasi (Foto : liputan6)

Oleh : Salma

Bagai rumah di tepi tebing, masyarakat cemas dan takut akibat pembebasan narapidana. Berdasarkan data yang dirilis oleh CNN Indonesia terdapat 30.432 narapidana yang telah dibebaskan oleh Yasonna H Laoly Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), melalui program asimilasi dan integrasi berkenaan dengan virus corona. Dilansir dari (tirto.id) Kemenkumham mengklaim pembebasan narapidana ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona sekaligus menghemat anggaran negara sekitar 260 miliar.

Kebijakan ini justru menuai pro kontra publik, terlebih pada pembebasan narapidana koruptor yang berusia lanjut. Sejumlah pihak menyesalkan sikap pemerintah yang terkesan mencari kesempatan untuk meringankan hukuman para koruptor melalui wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 ini. Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz menilai, Yasonna sengaja memanfaatkan wabah corona sebagai justifikasi untuk merevisi aturan tersebut. “Wacana ini dimunculkan bisa kita sebut aji mumpung, bisa juga kita melihat sebagai peluang, sehingga ada akal-akalan untuk mengaitkan kasus corona yang terjadi saat ini dengan upaya untuk merevisi PP 99/2012 agar narapidana kasus korupsi bisa menjadi lebih cepat keluar dari selnya,” ujar Donald.

Tidak tinggal diam, Menteri Yasonna menolak tegas tudingan terhadap dirinya. Dilansir dari (Merdeka.com) Yasonna menginformasikan bahwa kapasitas di lapas 130 ribu. Sedangkan jumlah penghuni di lapas sebelum Permenkumham dan Kepmen 2020 sejumlah 260 ribu. Setelah ada Permenkumham dan Kepmen 2020, lapas masih dihuni 230 ribu orang (over kapasitas 100 ribu).

Argumen Yasonna tersebut kemudian dipatahkan oleh Zaenurrohman Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada. Lelaki yang akrab disapa Zen ini menilai bahwa wacana yang dilontarkan Yasonna tidaklah tepat. Menurut Zen lapas khusus koruptor seperti lapas Sukamiskin bukanlah lapas dengan kondisi over kapasitas. Sehingga wacana membebaskan narapidana kasus korupsi ini dengan pertimbangan pencegahan corona, bukan langkah yang tepat.

Baca juga  Grasi Pelaku Pedofili Mengancam Generasi

Kebijakan yang diambil pemerintah ini tentu terkesan asal-asalan jika dibandingkan dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah negara lain. Contohnya saja di Turki, narapidana memproduksi 1,5 juta masker sebagai langkah melawan virus corona. Tak hanya masker, narapidana juga memproduksi kebutuhan medis lainnya. Di Malaysia narapidana diminta menjahit APD untuk bantu dokter. Para narapidana mulai bekerja pada pukul 09.00 sampai pukul 17.00 waktu setempat. Sedangkan di Indonesia narapidana malah bersuka ria melenggang keluar lapas sambil goyang tik tok.

Tidak hanya konyol, kebijakan ini juga dinilai justru bisa memunculkan masalah baru berupa peluang kriminalitas yang bisa dilakukan oleh mantan narapidana di tengah kondisi ekonomi yang buruk ini karena tidak adanya jaminan bahwa mereka tak akan mengulangi tindak kejahatan lagi.

Terbukti, berdasarkan data yang dirilis IDN TIMES terdapat residivis yang baru saja bebas lantaran program asimilasi di Blitar dihajar warga karena ketahuan mencuri motor.

Sementara di Bali, pria berinisial (I) 29 tahun yang dibebaskan 2 April 2020, kembali ditangkap pada 7 April 2020 karena menerima paket ganja seberat 2 kg (kumparan.com, 9/4/2020).

Salah kaprah pemerintah dalam mengambil kebijakan bebaskan para narapidana, karena bukannya mencegah penyebaran virus Covid-19 di dalam lapas tetapi justru mengancam keamanan di tengah masyarakat.

Baca juga  Paradoks Keberhasilan Mengatasi Pandemi

Bahkan sebelum virus Covid-19 terjadi di negeri ini, kondisi lapas sering terjadi kerusuhan karena bentrok antar para narapidana. Hal itu disebabkan tingkat kesenjangan sosial begitu tinggi. Jurang sosial antara yang kaya dengan yang miskin makin melebar dari hari ke hari. Kecemburuan sosial menjadi ancaman serius bagi keamanan di lapas.

Wajarlah jika para narapidana yang bebas karena program asimilasi tak menghiraukan ancaman yang diberikan pada mereka jika berbuat kejahatan lagi karena dalam lapas mereka tidak mendapatkan pembinaan yang manusiawi yang seharusnya didapatkan. Air, listrik, bahkan kamar yang mereka tempati disesuaikan dengan uang yang mereka keluarkan selama masa tahanan.

Telah terbukti bahwa kebobrokan sistem kapitalis yang dianut dinegeri ini, yaitu ketidakmampuan negara mengurusi rakyat serta menjamin rasa aman dalam setiap kondisi. Apalagi dalam kondisi di tengah wabah, setelah rakyat diminta jaga diri sendiri dari penyebaran virus, kini juga menjaga diri sendiri dari tindakan kriminal ulah narapidana yang dibebaskan.

Aparat penegak hukum pun tidak sungguh-sungguh dan maksimal dalam memberantas segala bentuk kejahatan. Walhasil masyarakat bersikap apatis dengan pelaksanaan hukum di negeri ini. Masyarakat menilai hukum yang ada tidak mampu menjadi terminal akhir untuk memperoleh keadilan dan rasa aman. Para narapidana dibebaskan sementara para aktivis kritis kepada pemerintah ditangkap dan langsung dijadikan tersangka tanpa ada proses yang sesuai aturan.

Kegagalan ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani masalah yang mendera rakyatnya. Padahal Allah sangat membenci pemimpin yang abai terhadap rakyatnya. Rasulullah saw. pernah bersabda, artinya “Siapa yang diserahi oleh Allah untuk mengatur urusan kaum Muslim, lalu dia tidak mempedulikan kebutuhan dan kepentingan mereka, maka Allah tidak akan mempedulikan kebutuhan dan kepentingannya (pada Hari Kiamat).” (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi). 

Baca juga  Potensi untuk Menjadi Khaira Ummah

Hal ini berbeda dengan hukum yang dipadukan dengan syariat Islam. Para pejabat pemerintah memberikan rasa aman kepada masyarakat. Penjara adalah tempat di mana orang menjalani hukuman yang dengan pemenjaraan itu seorang penjahat menjadi jera dan bisa mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa. Di dalamnya harus ada pembinaan kepada para narapidana agar mampu meningkatkan rasa takut kepada Allah SWT dan memperkuat ketakwaan. Diberikan hak hidup sesuai syariat misalnya makanan yang layak, tempat tidur yang layak, serta kamar mandi yang tetap melindungi aurat dan menjaga pergaulan antar narapidana.

Bahkan di masa Khalifah Harun al-Rasyid, para narapidana dibuatkan pakaian secara khusus. Jika musim panas tiba, dipakaikan pakaian yang terbuat dari katun, sedangkan pada musim dingin dibuatkan pakaian dari wol. Dan secara berkala kesehatan para napi diperiksa.
Jika kondisinya seperti di atas, barulah dapat disebut sebagai kebijakan yang manusiawi. Membina narapidana dengan sepenuh hati, setelah bebas dari penjara, ia kembali menjadi masyarakat yang dapat bermanfaat untuk agamanya dan sesama manusia. Tak akan ada kejahatan yang terulang lagi. Inilah bukti sistem hukum Islam yang memanusiakan manusia yang telah tercatat dalam sejarah panjang Khilafah Islamiyah. Wallahu a’lam bi ash showwab.