Mengapa Dinar-Dirham Dikriminalisasi?


Oleh : Annida Indah Khofiyah
(Siswa SMKN 2 Majene)

Baru-baru ini, tepatnya pada awal Februari lalu dinar-dirham kembali viral dikalangan masyarakat Indonesia. Dinar-dirham kembali dipermasalahkan dan dikriminalisasi oleh pemerintah. Dinar-dirham tersebut kembali muncul di kalangan masyarakat karena adanya keberadaan pasar muamalah di depok. Nah, di pasar muamalah inilah dinar-dirham tersebut digunakan sebagai alat tukar menukar pengganti rupiah. Hal itu menyebabkan kontra di beberapa kalangan terutama pemerintah dan masyarakat.

Tahukah kalian apa itu dinar-dirham?
Menurut kompas.com dinar adalah kepingan logam yang sebagian atau seluruhnya dibuat daari emas 4,25 g 22 karat. Sedangkan dirham adalah kepingan logam yang dicetak dari perak 2,975 g sebagai bahan utamanya. Pada zaman dahulu, keping emas dinar maupun perak dirham sering dipakai sebagai alat transaksi.

Menurut Acurat.co dinar-dirham merupakan alat tukar menukar yang digunakan pada zaman Rasulullah. Dinar-dirham sendiri berasal dari bangsa romawi Persia. Dinar Sendiri berasal dari bahasa romawi yaitu denarius, sedangkan dirham berasal dari Bahasa Persia yaitu drachma. Pada masa itu rasulullah menetapkan dinar-dirham sebagai alat transaksi tukar menukar menggantikan barter.

Dalam perjalanannya, dinar-dirham saat di jaman Rasulullah diproses dari segi bobot dan kandungan emasnya oleh sahabat arqam bin abi arqam yang ahli menempa emas dan perak ketika itu. Barulah pada masa umar bin khatab dinar dan dirham ditambahi lafal hamdalah dan Muhammadur Rasulullah sebagai identitas kuat umat Islam. Sementara dinar pertama kali dimiliki oleh pemerintahan Islam yakni pada saat 50 tahun pasca wafatnya Rasulullah di era kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan.

Baca juga  SARJANA JADI INTELEKTUAL ATAU PEKERJA?

Namun dinar-dirham sudah lama sekali ditinggalkan. keberadaan koin dinar-dirham tersebut telah digantikan oleh keberadaan uang kertas di seluruh dunia. Padahal sejarah Islam telah mencatat dan membuktikan bahwa mata uang tersebut dapat menghindarkan masyarakat dari masalah ekonomi seperti inflasi dan deflasi.

Kendati demikian, dinar-dirham kembali digunakan sebagai alat tukar menukar tepatnya di Depok, pasar muamalah dimana pendiri pasar tersebut merupakan zaim saidi.

Menurut Kompas.com di pasar muamalah itu, seluruh transaksi perdagangan bukan dilakukan menggunakan mata uang rupiah, melainkan dinar dan dirham. Namun, pengelola pasar muamalah tersebut malah ditangkap oleh penyidik direktorat tindak pidana ekonomi khusus (Dirtipdeksus) Bareskrim polri, selasa (2/2/2021). Dalam konferensi pers, polisi mengatakan zaim saidi merupakan inisiator, penyedia lapak, dan pengelola pasar muamalah di Depok , jawa barat. Ia juga menyediakan wakala induk tempat menukarkan mata uang rupiah ke dinar atau dirham sebagai alat transaksi jual-beli di pasar muamalah. Menurut penyidik, zaim saidi membenuk pasar muamalah bai komunitas masyarakat yang ingin berdagang dengan aturan dan tradisi pasar di zaman nabi.
Menurut Okezone.com, berdasarkan informasi dari mabes polri, pendiri pasar muamalah tersebut dikenakan dua pasal sekaligus yakni pasal 9 UU No 1 Tahun 1946 tentang peraturan hokum pidana, dan pasal 33UU No 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Pasal 9 UU No 1 Tahun 1946 tentang peraturan hokum pidana berbunyi : “Barang siapa yang membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 15 tahun”. sementara pada pasal 33 berbunyi : “(1) setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam : a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan atau c. transaksi keuangan lainnya.

Baca juga  Indonesia-China Makin Mesra, Rakyat Makin Merana?

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (2) setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah negara kesatuan republic Indonesia, kecuali karena sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).“

Loh…loh… kok malah sampai ditangkap segala ya?
Tindakan pemerintahan tersebut yang mengkriminalisasi transaksi dinar-dirham menegaskan bahwa mereka anti atau fobia terhadap Islam, bukan karena ingin menertibkan pelanggaran administrasi terkait alat transaksi.
padahal kan kegiatan transaksi di pasar muamalah tersebut yang menggunakan mata uang dinar-dirham sama sekeali tidak merugikan pihak manapun. Pemerintah tidak dirugikan sedikitpun dan dan negara tidak pula diancam sedikit pun dari aktivitas pelakasanaan ajaran Islam oleh masyarakat.

Beginilah jika sistem yang diterapkan di Indonesia masih menerapkan sistem kapitalis-sekuler demokrasi, dimana apapun kegiatan yang berkaitan dengan Islam atau sesuatu yang berbau Islam yang mengancam kedudukan mereka akan mereka tindak dan kriminalisasi. Padahal sejarah sudah mencatat bahwa Islam sudah mencetak sejarah sebagai sistem yang paling makmur dan mensejahterahkan rakyatnya dibawah kepemimpinan seorang Khalifah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dan mengapa dinar-dirham sampai di kriminalisasi di Indonesia? padahal mata uang dinar-dirham sendiri merupakan mata uang yang tidak pernah mengalami inflasi dan deflasi dari zaman Rasulullah.

Baca juga  Keadilan dalam Demokrasi hanya Ilusi

Beda halnya dengan mata uang kertas yang hari ini kebanyakan digunakan di seluruh dunia mengalami inflasi dan deflasi, dinar-dirham pun sangat stabil sebagai alat tukar menukar dari zaman dahulu. Di Indonesia dinar-dirham dikriminalisasi karena tidak adanya sistem yang menaungi masyarakat untuk kembali ke sistem seperti pada masa kepemimpinan Rasulullah sampai kepemimpinan turki Utsmani. Semua hal yang berbau Islam akan disingkirkan.

Oleh karena itu, perlu adanya sistem yang dapat menaungi umat, yakni sistem yang dapat memberikan kesejahteraan, kedamaian dan kemakmuran bagi semua kalangan. Sistem tersebut adalah sistem Islam , sistem yang berasal dari Allah SWT , tidak ada keraguan dan kesalahan didalamnya. Karena sistem tersebut merupakan sistem yang datang langsung dari sang Khalik, berbeda dengan sistem demokrasi buatan manusia yang didalamnya terdapat banyak kesalahan dan keburukan bagi masyarakat, sistem demokrasi tersebut dibuat oleh manusia yang merupakan makhluk social lemah, sehingga sistem tersebut tidak dapat dijadikan pedoman untuk bernegara karena akan membuat masyarakat sengsara dan tidak mendapat keadilan.

Masihkah kita diam melihat kemungkaran dan kemaksiatan? Mari kita bersama-sama bangkit dan bergerak mengambil barisan terdepan untuk memperjuangkan kembali tegaknya syariah Islam, dibawah naungan daulah Islam yang sesuai tuntunan Rasulullah SAW yakni Khilafah Minhaj Al-Nubuwah.

Wallahu a’lam bi ash-shawwab. (*)