Mempertanyakan Seruan Benci Produk Luar Negeri


Oleh: Djumriah Lina Johan
* (Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat Indonesia membenci produk-produk asing. Jokowi bahkan meminta produk asing ditaruh di tempat yang sepi pembeli.

“Produk dalam negeri gaungkan, gaungkan juga benci produk-produk luar negeri, bukan hanya cinta tapi benci. Cinta barang kita, benci produk luar negeri. Sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal untuk produk-produk Indonesia,” ujar Jokowi dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kemendag secara virtual, Kamis (4/3).

Sementara itu, ekonom Universitas Indonesia yang juga Direktur Eksekutif Next Policy, Fithra Faisal menganggap Indonesia belum bisa sepenuhnya lepas dari produk asing. Hal ini bisa dilihat dari besarnya impor yang dilakukan negeri ini.

Dilansir dari CNNIndonesia.com pada Kamis (4/3/2021) Pemerintah akan impor 1 juta-1,5 juta ton beras dalam waktu dekat ini.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan itu dilakukan demi menjaga ketersediaannya di dalam negeri supaya harganya tetap terkendali.

Selain beras, Airlangga mengatakan pemerintah juga akan menjaga ketersediaan daging dan gula. Dalam bahan paparannya, kebijakan penyediaan daging baik kerbau dan sapi ditempuh melalui tiga langkah. 

Baca juga  Pelayan Tamu Allah

Pertama, impor 80 ribu ton daging kerbau India dan impor 20 ribu ton daging sapi Brasil. Kedua, penyerapan sapi siap potong di peternak.

Ketiga, percepatan realisasi impor oleh pelaku usaha. Sementara itu, kebijakan penyediaan gula meliputi impor gula untuk konsumsi dalam bentuk raw sugar dan impor kebutuhan gula kristal rafinasi (GKR) untuk industri.

Menelisik kontrasnya pernyataan presiden dengan kebijakan yang berlaku tentu membuat rakyat semakin sulit untuk percaya dengan pemerintah. Sebab, seruan benci produk luar negeri tidak diimbangi peta jalan yang sungguh-sungguh untuk memandirikan kemampuan dalam negeri.

Kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi kapitalis liberal yang diterapkan negeri ini.

Sistem yang memfokuskan kegiatan perekonomian pada pasar bebas dan perdagangan bebas. Sebagai negara yang terikat dengan World Trade Organization (WTO), Indonesia harus tunduk pada ketentuan perdagangan bebas.

Kebijakan impor beras dan pangan lainnya hanya akan membuat petani kehilangan kepercayaan diri. Produksi beras yang tahun ini diprediksi bakal naik seolah terhempas jika impor beras terus dilakukan. Negara seperti tak memberi dukungan penuh bagi produksi beras nasional. Padahal, ketergantungan pada impor akan memperlemah pangan negeri. Seperti candu yang sulit diatasi. 

Baca juga  Penyimpanan Gas Elpiji 3 KG Tanpa Melalui Izin Usaha Merupakan Tindak Pidana Penyimpanan

Hal ini tentu tidak akan kita temui kala Islam diterapkan secara menyeluruh dalam bingkai negara. Di sistem Islam, kebijakan impor bukanlah solusi bagi pangan. Sistem negara Islam, yaitu Khilafah, memiliki sejumlah mekanisme bagaimana mewujudkan kemandirian pangan tanpa bergantung pada negara lain.

Pertama, mengoptimalkan kualitas produksi pangan. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Ekstensifikasi bisa dilakukan dengan menghidupkan tanah mati. Intensifikasi dilakukan dengan peningkatan kualitas bibit, pupuk, dan alat-alat produksi dengan teknologi terkini.

Kedua, mekanisme pasar yang sehat. Negara melarang penimbunan, penipuan, praktik riba, dan monopoli. Kebijakan pengendalian harga dilakukan melalui mekanisme pasar dengan mengendalikan supply and demand bukan dengan kebijakan pematokan harga.

Ketiga, manajemen logistik. Negara akan memasok cadangan lebih saat panen raya. Negara akan mendistribusikan secara selektif bila ketersediaan pangan berkurang.

Keempat, mengatur kebijakan ekspor impor antar negara. Kegiatan ekspor impor merupakan bentuk perdagangan luar negeri. Ekspor boleh dilakukan jika seluruh rakyat terpenuhi kebutuhan pokoknya.

Baca juga  Kampanye Liberal di Balik Serangan Terhadap Pembiasaan Hijab

Adapun impor, hal ini berkaitan dengan kegiatan perdagangan luar negeri. Aspek yang dilihat dalam perdagangan luar negeri adalah pelaku perdagangan, bukan barang yang diperdagangkan.

Kelima, prediksi cuaca. Yaitu, kajian mendalam tentang terjadinya perubahan cuaca. Hal ini didukung fasilitas dan teknologi mutakhir. Sebagai bentuk antisipasi perubahan cuaca ekstrem dalam mempengaruhi produksi pangan negeri.

Keenam, mitigasi kerawanan pangan. Negara menetapkan kebijakan antisipasi jika bencana kekeringan atau bencana alam lainnya.

Itulah beberapa langkah strategis negara Khilafah dalam mengatasi persoalan pangan. Dengan kebijakan yang tersistematis, sangat kecil kemungkinan bagi Khilafah menggantungkan diri pada impor, terlebih untuk pangan yang menjadi kebutuhan pokok bagi rakyat.

Masa kekhalifahan merupakan masa kejayaan penerapan sistem ketahanan pangan. Umar bin Khaththab menerapkan inovasi soal irigasi untuk mengairi area perkebunan.

Kawasan delta Sunga Eufrat dan Tigris serta daerah rawa sengaja disulap dengan dikeringkan menjadi lahan-lahan pertanian. Kebijakan itu diteruskan hingga Dinasti Umayyah. Swasembada pangan dengan sistem khilafah itu sangat logis, riil, dan aplikatif. (*)